Lowongan Kerja: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Cara Membacanya dengan Kritis

Pengertian lowongan kerja menurut aturan resmi

Lowongan kerja adalah informasi yang diterbitkan pemberi kerja (perusahaan, instansi, atau organisasi) tentang posisi yang sedang mereka butuhkan, lengkap dengan nama jabatan, jumlah kebutuhan, syarat, dan kompensasi yang ditawarkan. Istilah ini bukan sekadar kebiasaan bahasa sehari-hari. Pemerintah memakai istilah resmi "lowongan pekerjaan" dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, yang mewajibkan setiap pemberi kerja melaporkan lowongannya kepada Menteri Ketenagakerjaan lewat Sistem Informasi Ketenagakerjaan begitu ada posisi yang dibuka.

Kewajiban lapor ini tidak dipungut biaya dan hasil laporannya diverifikasi oleh Pengantar Kerja atau petugas antarkerja sebelum dianggap sah. Artinya, lowongan kerja bukan cuma iklan bebas yang siapa saja boleh tulis apa saja. Ada kerangka aturan di baliknya, meskipun dalam praktiknya banyak lowongan yang beredar di media sosial atau grup chat tidak melalui jalur pelaporan resmi ini sama sekali.

Perlu dibedakan juga antara lowongan kerja dan loker. Loker adalah singkatan sehari-hari yang lebih menunjuk pada aktivitas mencari dan melamar kerja, termasuk cara menghindari penipuan berkedok rekrutmen. Lowongan kerja adalah objeknya sendiri, yaitu isi informasi posisi yang dibuka. Kalau kamu sedang fokus ke strategi mencari kerja dan mengenali ciri-ciri penipuan, bacaannya ada di panduan loker. Artikel ini fokus ke sisi yang lebih jarang dibahas tuntas: apa isi lowongan kerja yang seharusnya ada, jenis-jenisnya, dan hakmu sebagai pelamar.

Jenis-jenis lowongan kerja berdasarkan status hubungan kerja

Judul lowongan sering memakai istilah yang membingungkan seperti "full time", "kontrak", "freelance", atau "remote", padahal secara hukum ketenagakerjaan Indonesia hanya mengenal dua bentuk perjanjian kerja utama. Menurut Pasal 56 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Istilah lain yang sering muncul di lowongan (paruh waktu, lepas, remote) sebenarnya menjelaskan pola kerja atau statusnya, bukan jenis perjanjian kerja baru. Berikut rangkumannya.

Untuk lowongan kontrak (PKWT), ada dua batasan yang wajib kamu tahu. Pertama, Pasal 58 UU Ketenagakerjaan menegaskan perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan masa percobaan kerja, dan kalau tetap disyaratkan, masa percobaan itu batal demi hukum. Kedua, menurut Pasal 6 PP Nomor 35 Tahun 2021, pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan tidak terlalu lama dilaksanakan paling lama 5 tahun. Kalau ada lowongan kontrak yang mensyaratkan tes masa percobaan tiga bulan, itu bertentangan dengan aturan ini.

Untuk lowongan lepas (freelance), garis pembedanya bukan istilah di judul lowongan, melainkan tiga unsur dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan: pekerjaan, upah, dan perintah. Kalau ada pihak yang mengatur apa yang kamu kerjakan, kapan, dan bagaimana caranya, itu hubungan kerja meskipun kontraknya diberi nama "freelance". Kalau kamu hanya terikat pada hasil yang dipesan tanpa unsur perintah, itu lebih dekat ke perjanjian jasa. Penjelasan lebih lengkap soal skema dan konsekuensi pajaknya ada di Freelance Adalah.

Untuk lowongan remote, jangan tertukar dengan status hukum. Remote menjelaskan di mana kamu bekerja, bukan apa statusmu. Kamu bisa menjadi karyawan PKWTT yang bekerja remote, karyawan PKWT yang bekerja remote, atau pekerja lepas yang kebetulan tidak pernah datang ke kantor klien. Pembahasan lengkap soal model remote, cara membedakannya dari WFH dan hybrid, sampai risiko yang jarang dibahas, ada di Kerja Remote Adalah.

Informasi yang wajib dicantumkan dalam lowongan kerja resmi

Ini bagian yang paling jarang diketahui pencari kerja: pemerintah sudah menetapkan daftar isi minimum yang harus ada saat pemberi kerja melaporkan lowongannya. Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 57 Tahun 2023 merinci apa saja yang wajib dimuat dalam pelaporan lowongan pekerjaan.

Perlu jujur soal batasannya: kewajiban ini mengikat pemberi kerja untuk melapor ke Sistem Informasi Ketenagakerjaan, bukan mewajibkan setiap platform lowongan di internet menampilkan semua sepuluh poin itu secara identik di iklannya. Tapi karena inilah standar yang ditetapkan negara untuk lowongan yang sah, kamu bisa memakainya sebagai daftar periksa. Semakin lengkap sebuah lowongan mencantumkan poin-poin ini, terutama nama jabatan yang spesifik, masa berlaku yang jelas, dan kisaran upah, semakin besar kemungkinan lowongan itu ditulis dengan serius.

Kewajiban pemberi kerja tidak berhenti saat lowongan diterbitkan. Pasal 6 Perpres 57/2023 juga mewajibkan pemberi kerja melaporkan kembali kalau lowongan tersebut sudah terisi. Pemerintah daerah, lewat Pasal 13 Perpres 57/2023, diberi tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring, termasuk memberi sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

Hak pekerja dalam proses rekrutmen dan lowongan kerja

Hak yang paling mendasar dalam proses lowongan kerja adalah bebas dari diskriminasi. Ini bukan slogan, melainkan bunyi undang-undang. Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menyatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan Pasal 6 menyatakan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Cara membaca aturan ini secara praktis: batas usia boleh dicantumkan kalau memang ada alasan nyata yang terkait langsung dengan kemampuan menjalankan pekerjaan tersebut, misalnya standar keselamatan pada pekerjaan lapangan tertentu. Batas usia yang dicantumkan tanpa kaitan jelas dengan sifat pekerjaan, semata karena preferensi pemberi kerja, berpotensi bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang ditegaskan Kemnaker.

Hak lain yang melekat tergantung jenis lowongan yang kamu lamar. Kalau posisinya PKWTT atau PKWT, hakmu begitu diterima mengikuti aturan upah minimum, jaminan sosial, dan THR sebagaimana pekerja pada umumnya. Kalau posisinya lepas atau freelance, hak semacam itu tidak melekat otomatis karena hubungannya bukan hubungan kerja, jadi negosiasikan secara eksplisit di kontrak kerja sama. Untuk memperkirakan angka yang wajar sebelum bernegosiasi, kamu bisa memeriksa acuan gaji per profesi dan menyiapkan jawabanmu lewat panduan gaji yang diharapkan.

Cara membaca deskripsi lowongan kerja dengan kritis

Karena aturan sudah menetapkan standar isi minimum sebuah lowongan, kamu bisa memakai standar itu sebagai alat penyaring, bukan hanya membaca lowongan berdasarkan kesan pertama judulnya. Berikut yang perlu diperiksa sebelum kamu memutuskan melamar atau tidak.

• Identitas pemberi kerja jelas. Nama perusahaan, alamat, atau tautan resmi yang bisa ditelusuri, bukan cuma nama akun media sosial tanpa jejak digital yang jelas.
• Nama jabatan spesifik, bukan generik. Waspadai lowongan yang menyebut "banyak posisi" atau "staf admin" tanpa uraian tugas yang jelas, karena Perpres 57/2023 mensyaratkan nama jabatan yang jelas, bukan sekadar kategori luas.
• Masa berlaku dicantumkan. Lowongan yang sama terus menerus muncul tanpa tanggal atau batas waktu yang jelas patut ditanyakan lebih lanjut ke perusahaannya.
• Syarat usia, pendidikan, dan pengalaman relevan dengan pekerjaannya. Kalau syaratnya terasa tidak berhubungan dengan tugas yang dijelaskan, itu sinyal untuk membaca lebih teliti, bukan otomatis dilamar.
• Kisaran upah atau gaji dicantumkan atau bisa ditanyakan di awal. Lowongan yang menyembunyikan angka sampai tahap akhir wawancara bukan selalu tanda buruk, tapi transparansi upah sejak awal adalah bagian dari standar yang ditetapkan Perpres 57/2023.
• Domisili wilayah kerja jelas. Kalau lokasi kerja tidak disebutkan sama sekali padahal bukan lowongan remote, tanyakan sebelum melangkah ke proses berikutnya.

Poin-poin di atas membantumu menilai kualitas dan kelengkapan sebuah lowongan. Untuk ciri-ciri spesifik penipuan berkedok lowongan kerja, termasuk pola modus dan langkah verifikasi ke kanal resmi, panduan lengkapnya ada di artikel loker yang membahas topik itu secara khusus.

Ke mana mencari lowongan kerja yang bisa dipercaya

Kanal resmi pemerintah untuk lowongan kerja adalah Sistem Informasi Ketenagakerjaan, yang secara teknis diakses lewat layanan SIAPkerja dan Karirhub milik Kemnaker. Karena pemberi kerja yang melapor ke sana melalui proses verifikasi oleh Pengantar Kerja, lowongan yang tercatat di kanal ini punya lapisan pemeriksaan yang tidak dimiliki lowongan yang hanya beredar di grup chat atau flyer digital tanpa sumber jelas.

Selain kanal pemerintah, sumber yang layak dipercaya lainnya adalah halaman karier resmi perusahaan itu sendiri, dan portal lowongan yang sudah punya rekam jejak jelas. Kamu bisa mulai menelusuri daftar lowongan kerja terbaru di Karir Pintar, lalu siapkan berkas lamaranmu lebih dulu lewat pembuat CV supaya kamu bisa langsung melamar begitu menemukan posisi yang cocok.

Terlepas dari kanal mana pun yang kamu pakai, kebiasaan yang sama tetap berlaku: baca isi lowongannya sampai habis, cocokkan dengan sepuluh poin standar yang sudah dibahas di atas, dan jangan ragu bertanya langsung ke perusahaan kalau ada informasi penting yang belum jelas. Kalau kamu butuh teman diskusi untuk menimbang satu tawaran tertentu, kamu bisa konsultasi karir bersama tim kami.