UMR Jakarta: Istilah Lama dan Angka yang Sebenarnya Berlaku

Ketik UMR Jakarta di kolom pencarian, dan yang muncul adalah campuran angka dari beberapa tahun yang berbeda, ditambah satu istilah yang sebenarnya sudah tidak dipakai peraturan mana pun. Halaman ini merapikan tiga hal sekaligus: dari mana istilah UMR berasal, apa nama resminya sekarang, dan angka mana yang benar-benar mengikat perusahaan di Jakarta hari ini.

Istilah UMR dihapus pada 2000, bukan baru-baru ini

UMR bukan istilah karangan. Ia pernah menjadi nama resmi, dan definisinya tertulis hitam di atas putih dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang ditetapkan 12 Januari 1999. Aturan itu mengenal dua tingkat, dan keduanya persis memetakan apa yang sekarang kita sebut UMP dan UMK.

Upah Minimum Regional Tingkat I untuk selanjutnya disebut UMR Tk. I adalah upah minimum yang berlaku di satu propinsi. Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR Tk. II adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kotamadya.- Pasal 1 angka 2 dan 3 Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999

Setahun kemudian, otonomi daerah mengubah siapa yang berwenang menetapkan upah minimum. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 memberi provinsi kewenangan itu sebagai daerah otonom, dan menteri menindaklanjutinya dengan mengganti seluruh penulisan istilah di Permenaker 1999. Naskahnya menyebut perubahan itu satu per satu.

Istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Propinsi, istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota.- Pasal I angka 1 Kepmenakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000

Jadi jarak antara istilah yang masih dipakai orang dan istilah yang dipakai negara sudah lebih dari dua dekade. Keputusan menteri tahun 2000 itu sendiri kini berstatus tidak berlaku, digantikan rezim pengupahan yang jauh lebih baru, tapi nama yang diperkenalkannya justru yang bertahan sampai sekarang.

Yang dipakai aturan sekarang: UMP, UMK, dan upah minimum sektoral

Aturan pengupahan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang sudah dua kali diubah: pertama lewat PP Nomor 51 Tahun 2023, lalu lewat PP Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi dasar penetapan upah minimum 2026. Pasal 25 ayat (1) menyebut jenis upah minimum yang dikenal negara, dan UMR tidak ada di dalamnya.

Upah minimum terdiri atas: a. Upah minimum provinsi; b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu; c. Upah minimum sektoral provinsi; dan d. Upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan syarat tertentu.- Pasal 25 ayat (1) PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 49/2025

Perbedaan ketiga jenis itu bukan sekadar nama. Yang menetapkan, batas waktunya, dan wilayah berlakunya berbeda-beda, dan hanya sebagian yang benar-benar ada di Jakarta.

Angka UMR Jakarta yang berlaku hari ini

Karena yang berlaku di Jakarta adalah UMP, angka yang kamu cari sebagai UMR Jakarta adalah nominal di Keputusan Gubernur terbaru. Dua tahun terakhir angkanya sebagai berikut, keduanya dikutip dari naskah keputusan gubernurnya langsung, bukan dari rekap berita.

Angka Rp5.729.876 adalah UMP tertinggi di Indonesia pada 2026 menurut rilis Kemnaker. Kalau kamu ingin membandingkannya dengan provinsi lain, tabel lengkap 38 provinsi ada di halaman UMR per provinsi, sedangkan sebaran antarkota bisa dilihat di Peta Upah.

Untuk pembahasan per tahun, termasuk cara hitungan kenaikannya dan daftar upah sektoral, kami memisahkannya ke dua halaman: UMR Jakarta 2026 membedah formula PP 49/2025 dan indeks alfa yang dipakai Dewan Pengupahan, sementara UMR Jakarta 2025 menyimpan konteks tahun sebelumnya yang masih sering dipakai untuk menghitung rapel.

Kenapa Jakarta tidak punya UMK sendiri

Ini pertanyaan yang muncul begitu orang tahu Bekasi dan Karawang punya UMK. Jawabannya ada di dua pasal. Pertama, menetapkan UMK itu pilihan, bukan kewajiban: Pasal 30 ayat (1) menyebut gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota, bukan wajib. Kedua, kalaupun ditetapkan, ada syarat angka yang harus dipenuhi.

Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.- Pasal 31 ayat (2) PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023

Dua ketentuan itu menjelaskan dua hal sekaligus. Pertama, kenapa UMK selalu terdengar lebih besar dari UMP: memang hanya boleh ditetapkan kalau hasil hitungannya lebih tinggi. Kedua, kenapa daerah tanpa UMK bukan berarti daerah tanpa perlindungan: UMP tetap menjadi lantai upah yang mengikat, dan di Jakarta lantai itu justru yang tertinggi se-Indonesia.

Praktiknya di Jakarta, yang terbit setiap akhir tahun hanya Keputusan Gubernur tentang UMP, ditambah keputusan terpisah untuk upah minimum sektoral. Tidak ada Keputusan Gubernur tentang UMK Jakarta Pusat, UMK Jakarta Selatan, dan seterusnya.

Tidak ada UMR Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara, atau Pusat

Turunan langsung dari poin sebelumnya: pencarian seperti UMR Jakarta Selatan atau UMR Jakarta Timur tidak akan pernah menemukan angka resmi yang berbeda, karena angka itu tidak pernah dibuat. Satu nominal UMP berlaku sama di seluruh wilayah administrasi provinsi:

• Jakarta Pusat
• Jakarta Utara
• Jakarta Barat
• Jakarta Selatan
• Jakarta Timur
• Kepulauan Seribu

Kalau kamu menemukan tabel yang mencantumkan angka berbeda per kota di Jakarta, hampir pasti itu hasil salin ulang dari daerah lain atau angka karangan. Yang benar-benar membedakan penghasilan antarwilayah di Jakarta bukan upah minimum, melainkan sektor, posisi, dan pengalaman. Untuk itu, acuan yang lebih berguna adalah rentang gaji per profesi, bukan angka UMP.

Empat kekeliruan yang lahir dari istilah yang salah

Memakai kata UMR di percakapan sehari-hari tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika istilah yang kabur membuat orang mengambil angka yang salah untuk keputusan yang nyata.

1. Mencampur angka Jakarta dengan angka kota penyangga. Beberapa daerah industri di sekitar Jakarta punya UMK yang nilainya di atas UMP Jakarta. Keduanya sama-sama sering disebut UMR di percakapan, padahal jenis dan wilayah berlakunya berbeda. Perbandingan lengkapnya ada di UMR Jakarta 2026.
2. Memakai angka tahun lalu di kontrak baru. Karena pencarian UMR tidak menyebut tahun, hasil teratas bisa saja halaman lama. Sebelum menandatangani apa pun, pastikan nominal yang tertulis adalah nominal tahun berjalan.
3. Menganggap UMR sama dengan uang yang masuk rekening. Nominal UMP adalah upah sebelum potongan iuran jaminan sosial dan pajak penghasilan. Perkiraan bersihnya bisa kamu hitung sendiri lewat kalkulator gaji bersih.
4. Menganggap UMP berlaku untuk semua masa kerja. UMP adalah batas bawah bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Di atas itu, acuannya struktur dan skala upah perusahaan, yang seharusnya berada di atas UMP.

Kekeliruan keempat yang paling mahal, karena membuat pekerja berpengalaman menyebut angka UMP saat ditanya ekspektasi gaji. Cara menyusun angka permintaan yang bisa dipertanggungjawabkan kami bahas terpisah di gaji yang diharapkan.

Kapan angkanya berubah dan bagaimana memastikannya

Upah minimum ditinjau setahun sekali. Menurut Pasal 29 PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023, UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan, lalu berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. UMK, bagi daerah yang punya, batasnya 25 November.

Siklus 2026 sempat meleset dari pola itu, dan alasannya tercatat di aturannya sendiri. PP 49/2025 baru ditetapkan 17 Desember 2025, jauh setelah batas November lewat, sehingga ketentuan peralihannya menggeser tenggat pengumuman upah minimum 2026 menjadi paling lambat 24 Desember 2025. Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk UMP 2026 sendiri ditetapkan 23 Desember 2025, satu hari sebelum tenggat baru itu.

Karena tanggalnya bisa bergeser seperti itu, jangan mengunci ekspektasi hanya dari kabar yang beredar di media sosial. Begini cara memastikan angka yang kamu pegang benar:

1. Pastikan dulu jenis angkanya. Untuk Jakarta, yang berlaku adalah UMP, bukan UMK.
2. Cek tahun berlakunya, bukan tahun keputusannya. Keputusan yang diteken Desember 2025 mengatur upah tahun 2026.
3. Cocokkan nominalnya ke naskah Keputusan Gubernur, bukan ke rekap berita. Nominal resmi selalu tertulis lengkap dengan terbilangnya di diktum pertama.
4. Kalau tidak ingin membuka PDF, pakai halaman UMP DKI Jakarta yang setiap angkanya kami tautkan ke naskah penetapannya.