Cara Menghitung Pesangon: Rumus, Tabel, dan Contoh Hitungannya

Kesalahan paling sering saat menghitung pesangon bukan salah kali, melainkan salah tabel. Orang mengambil jumlah bulan upah dari tabel masa kerja lalu berhenti di situ, padahal itu baru setengah jalan. Ada pengali berbeda untuk tiap alasan PHK, ada komponen kedua dengan tabel yang lain, dan ada definisi upah yang lebih kecil dari gaji yang masuk rekening.

Tiga komponen yang membentuk pesangon

Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 mewajibkan pengusaha membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sehari-hari ketiganya diringkas jadi satu kata, padahal cara hitungnya berbeda-beda.

• Uang pesangon (UP): komponen terbesar. Jumlah bulan upahnya naik dari 1 sampai 9 bulan mengikuti masa kerja, lalu dikalikan pengali alasan PHK.
• Uang penghargaan masa kerja (UPMK): baru muncul pada masa kerja 3 tahun atau lebih. Besarnya 2 sampai 10 bulan upah, dengan pengali hampir selalu 1 kali.
• Uang penggantian hak (UPH): bukan kelipatan upah. Isinya cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, plus hal lain yang diatur di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pada kasus tertentu muncul komponen keempat, yaitu uang pisah. Uang pisah tidak punya tabel nasional. Besarannya diatur di dokumen internal perusahaan, jadi hanya bisa dicek di sana.

Tabel uang pesangon menurut masa kerja

Tabel berikut adalah isi Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021, sama persis dengan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003 versi UU 6/2023. Angkanya belum final, karena masih harus dikalikan pengali alasan PHK.

Bekerja 9 tahun dan 20 tahun sama-sama menghasilkan 9 bulan upah di sini. Sisa bulan juga tidak dibulatkan ke atas: masa kerja 7 tahun 11 bulan tetap masuk baris 7 tahun. Karena satu bulan bisa menggeser satu baris, pastikan tanggal mulai bekerjamu.

Tabel uang penghargaan masa kerja

Komponen kedua punya logika berbeda. Tangganya naik tiap 3 tahun, dan barisnya baru dimulai pada masa kerja 3 tahun. Pekerja dengan masa kerja di bawah itu tidak mendapat komponen ini sama sekali, sekalipun ia berhak atas uang pesangon.

Ada lompatan yang mudah terlewat di baris terakhir. Tangganya naik satu bulan tiap tiga tahun sampai baris 21 tahun, lalu melompat dari 8 bulan ke 10 bulan. Baris 9 bulan memang tidak ada di naskahnya.

Pengali berbeda untuk tiap alasan PHK

Di sinilah kebanyakan kalkulator daring keliru, karena menyamaratakan semua PHK dengan pengali 1 kali. Pasal 41 sampai Pasal 57 PP 35/2021 memberi pengali sendiri untuk tiap alasan, dari 0,5 sampai 2 kali. Pada masa kerja dan upah yang sama, hasilnya bisa berbeda empat kali lipat.

Untuk semua baris di atas, uang penggantian hak tetap diberikan sesuai Pasal 40 ayat (4). Ada juga alasan PHK yang tidak melahirkan uang pesangon sama sekali, dan yang diterima hanya uang penggantian hak ditambah uang pisah:

• Mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan syarat Pasal 36 huruf i: permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal itu (Pasal 50).
• Mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis dengan bukti sah, setelah dipanggil dua kali secara patut (Pasal 51).
• Pelanggaran bersifat mendesak yang diatur di dokumen internal perusahaan (Pasal 52 ayat (2)).
• Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan pada Pasal 36 huruf g (Pasal 49).

Contoh perhitungan pesangon langkah demi langkah

Anggap seorang pekerja tetap dengan masa kerja 7 tahun 4 bulan, upah pokok Rp 5.000.000 dan tunjangan tetap Rp 1.000.000 per bulan, terkena PHK karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian (Pasal 43 ayat (2), pengali 1 kali).

1. Tentukan upah sebulan. Rp 5.000.000 ditambah Rp 1.000.000 sama dengan Rp 6.000.000. Uang makan dan transpor harian tidak masuk.
2. Baca tabel uang pesangon. Masa kerja 7 tahun 4 bulan berarti 8 bulan upah, yaitu Rp 48.000.000.
3. Kalikan pengali alasan PHK. Pengali Pasal 43 ayat (2) adalah 1 kali, jadi uang pesangonnya Rp 48.000.000.
4. Baca tabel uang penghargaan masa kerja. Masa kerja 7 tahun berarti 3 bulan upah, yaitu Rp 18.000.000, dan dengan pengali 1 kali hasilnya tetap Rp 18.000.000.
5. Jumlahkan, lalu tambahkan uang penggantian hak. Rp 48.000.000 ditambah Rp 18.000.000 sama dengan Rp 66.000.000, plus sisa cuti yang belum gugur dan ongkos pulang.

Orang yang sama, masa kerja sama, upah sama, tetapi hasilnya bergerak dari Rp 42.000.000 sampai Rp 102.000.000. Selisih antara dua jenis efisiensi saja sudah Rp 24.000.000. Karena itu alasan PHK di surat pemberitahuan adalah hal pertama yang perlu kamu baca.

Upah mana yang dipakai sebagai dasar hitung

Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003 versi UU 6/2023 menyebut hanya dua komponen sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja: upah pokok dan tunjangan tetap. Angka ini biasanya lebih kecil dari total penghasilan bulananmu.

• Masuk hitungan: upah pokok dan tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang nilainya tidak bergantung pada kehadiran atau capaian.
• Tidak masuk: tunjangan tidak tetap seperti uang makan dan transpor harian, bonus, dan lembur.
• Upah harian: Pasal 157 ayat (2) menetapkan upah sebulan sama dengan 30 dikalikan upah sehari.
• Upah satuan hasil: Pasal 157 ayat (3) memakai penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir.

Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan.- Pasal 157 ayat (4) UU 13/2003 sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023

Kalimat itu memasang lantai bagi pekerja borongan dan pekerja satuan hasil. Angka upah minimum di daerah perusahaanmu bisa dicek di UMR per daerah atau peta upah, dan untuk melihat berapa yang benar-benar masuk rekening dari sebuah angka upah, pakai kalkulator gaji bersih.

Lima hal yang membuat hitungan pesangon sering meleset

1. Menganggap tabelnya angka mati. Lewat Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa pada Pasal 156 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling sedikit. Tabel itu batas bawah, dan perusahaan boleh membayar lebih.
2. Masih memakai komponen 15 persen. Rujukan lama memasukkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen ke uang penggantian hak. Komponen itu tidak ada lagi di Pasal 156 ayat (4) versi UU 6/2023 maupun Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021, dan permohonan untuk mengembalikannya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Melupakan iuran dana pensiun. Pasal 58 PP 35/2021 memungkinkan iuran program pensiun yang dibayar pengusaha diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban itu. Kalau manfaatnya lebih kecil, selisihnya tetap wajib dibayar pengusaha.
4. Menyamakan usaha mikro dan kecil dengan perusahaan besar. Pasal 59 tetap mewajibkan pesangon, tetapi besarannya lewat kesepakatan pengusaha dan pekerja, bukan tabel di atas.
5. Menghitung sebelum PHK-nya sah. Pasal 37 ayat (3) mewajibkan surat pemberitahuan disampaikan paling lama 14 hari kerja sebelum PHK, dan 7 hari kerja pada masa percobaan. Dalam putusan yang sama, Mahkamah menyatakan bila perundingan bipartit gagal, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.

Satu catatan penutup. Kalau kamu menimbang berhenti atas kemauan sendiri, ingat bahwa jalur itu tidak melahirkan uang pesangon, hanya uang penggantian hak dan uang pisah. Cara menjelaskannya di rekrutmen berikutnya ada di alasan resign, dan cara menyusun permintaan gaji ada di gaji yang diharapkan.