Pemerintahan

Gaji Anggota DPRD di Indonesia 2026

Uang representasi Anggota DPRD berkisar Rp 1.575.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan menurut PP Nomor 18 Tahun 2017, berlaku sejak 2 Juni 2017. Angka terendah adalah uang representasi anggota DPRD kabupaten/kota, angka tertinggi adalah uang representasi ketua DPRD provinsi.

Yang perlu digarisbawahi: itu uang representasi menurut peraturan, belum termasuk tunjangan. Uang representasi per bulan, dari anggota DPRD kabupaten/kota (Rp1.575.000) sampai ketua DPRD provinsi (Rp3.000.000). Wakil ketua DPRD provinsi Rp2.400.000, anggota DPRD provinsi Rp2.250.000, ketua DPRD kabupaten/kota Rp2.100.000, wakil ketua DPRD kabupaten/kota Rp1.680.000. Belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta tunjangan perumahan dan transportasi yang besarnya ditetapkan perda masing-masing daerah. Jadi penghasilan yang benar benar diterima biasanya lebih besar dari angka di atas, dan besarannya bergantung pada instansi serta jenis tunjangan yang melekat.

Wakil rakyat di DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang membentuk perda, menyusun anggaran daerah, dan mengawasi pemerintah daerah.

Terakhir diperbarui

Acuan upah Anggota DPRD, sumber BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, data per 1 Februari 2026.
ProfesiKelompok acuan BPSUpah per bulanStatus
Anggota DPRDRata-rata upah nasional (semua level)Rp 3.290.000Data resmi BPS

Berapa acuan upah Anggota DPRD menurut data resmi?

DATA RESMI
Rp 3.290.000per bulan (bruto)
Acuan profesiRp 3,29 jt
UMP DKI JakartaRp 5,73 jt
UMP Jawa BaratRp 2,32 jt

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026. Data per 1 Februari 2026. Lihat sumber. Metodologi: angka adalah rata-rata upah kelompok "Rata-rata upah nasional (semua level)", bukan agregat iklan lowongan Anggota DPRD. UMP bersumber dari Kemnaker (PP 49/2025), data per 5 Januari 2026.

Berapa rentang uang representasi Anggota DPRD menurut peraturan?

DATA RESMI
Rp 1.575.000 sampai Rp 3.000.000uang representasi per bulan menurut peraturan
CakupanUang representasi per bulan, dari anggota DPRD kabupaten/kota (Rp1.575.000) sampai ketua DPRD provinsi (Rp3.000.000). Wakil ketua DPRD provinsi Rp2.400.000, anggota DPRD provinsi Rp2.250.000, ketua DPRD kabupaten/kota Rp2.100.000, wakil ketua DPRD kabupaten/kota Rp1.680.000. Belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta tunjangan perumahan dan transportasi yang besarnya ditetapkan perda masing-masing daerah.
MetodologiPasal 3 PP 18/2017 menetapkan uang representasi ketua DPRD provinsi setara gaji pokok gubernur dan ketua DPRD kabupaten/kota setara gaji pokok bupati/wali kota, wakil ketua 80 persen dan anggota 75 persen dari uang representasi ketua. Gaji pokok gubernur Rp3.000.000 dan bupati/wali kota Rp2.100.000 dibaca langsung dari Pasal 4 PP 9/1980 sebagaimana diubah PP 59/2000 (PDF resmi: https://peraturan.go.id/files/PP+NO+59+TH+2000.pdf). Rentang adalah hasil penerapan persentase itu, bukan agregat iklan lowongan.

Sumber: PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan gaji pokok kepala daerah menurut PP Nomor 59 Tahun 2000. Berlaku sejak 2 Juni 2017. Lihat peraturan resmi.

Cara membaca label data kami

DATA RESMIBPS, Kemnaker, DJP. Ada link sumber.
ESTIMASI PASARAgregat pasar. Wajib bawa metodologi.
Belum tersediaTidak diisi angka karangan.
Komponen gaji

Berapa gaji bersih Anggota DPRD setelah potongan?

Contoh hitungan memakai tarif resmi yang berlaku, diterapkan ke angka acuan BPS di atas. Asumsi: pegawai tetap, status pajak TK/0.

Rp 3.158.400perkiraan gaji bersih per bulan
Gaji bruto (acuan BPS)Rp 3.290.000
BPJS Kesehatan (1% pekerja)- Rp 32.900
JHT (2% pekerja)- Rp 65.800
Jaminan Pensiun (1% pekerja)- Rp 32.900
PPh21 (TER kategori A, 0%)- Rp 0
Gaji bersih (take-home pay)Rp 3.158.400

Tarif BPJS: Perpres 64 Tahun 2020 (BPJS Kesehatan); BPJS Ketenagakerjaan, halaman resmi Iuran peserta Penerima Upah (dasar hukum PP 46 Tahun 2015 jo. PP 60 Tahun 2015); PP 45 Tahun 2015 (persentase iuran); batas upah per Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/1226/022026, dikutip dari pemberitaan karena naskahnya tidak diterbitkan di web BPJS. Batas atas upah JP Rp 11.086.300 dan BPJS Kesehatan Rp 12.000.000. Tarif PPh21: PMK 168 Tahun 2023 (Direktorat Jenderal Pajak), lihat PMK 168/2023. Data per 29 Desember 2023.

Hitung take-home pay Anda sendiri

Angka di samping memakai acuan BPS. Kalau Anda sudah punya angka tawaran gaji sendiri, masukkan ke kalkulator untuk melihat potongan dan gaji bersihnya.

Hitung gaji bersih Anggota DPRD

Kalkulator terbuka dengan nilai awal Rp 3.290.000 (acuan resmi), dan bisa Anda ubah.

Catatan penting PPh21. TER bulanan hanya metode PEMOTONGAN masa Januari-November. Pada Masa Pajak Desember, PPh21 setahun dihitung ulang memakai tarif Pasal 17 (bruto setahun - biaya jabatan - iuran pensiun - PTKP), lalu dikurangi yang sudah dipotong. Kalkulator wajib menyatakan ini.
Batas upah JP berubah tiap tahun. Persentase 1% pekerja dan 2% pemberi kerja tercetak persis di halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan (Penerima Upah), dicek 2026-09-11. Batas upah TIDAK tercetak di situ: halaman resmi itu masih memuat angka 2025 Rp10.547.400, sedangkan angka 2026 Rp11.086.300 berasal dari Surat Edaran No. B/1226/022026 yang naskahnya tidak dipublikasikan BPJS di web dan hanya terjangkau lewat pemberitaan. Penelusuran 2026-09-11 ke bpjsketenagakerjaan.go.id (halaman penerima-upah, berita, dan seluruh 525 URL di sitemap) tidak menemukan angka Rp11.086.300. Batas ini disesuaikan tiap Maret, WAJIB dicek ulang.
Perbandingan daerah

Bagaimana acuan gaji Anggota DPRD dibandingkan dengan UMP 2026?

Upah minimum provinsi adalah batas bawah legal, bukan target gaji. Bandingkan acuan di atas dengan UMP daerah tempat Anda melamar.

Lima UMP tertinggi 2026

DATA RESMI
DKI JakartaRp 5,73 jt
Papua PegununganRp 4,51 jt
PapuaRp 4,44 jt
Papua TengahRp 4,29 jt
Kepulauan Bangka BelitungRp 4,04 jt

Sumber: Kemnaker (PP 49/2025), data per 5 Januari 2026. Ini UMP provinsi, bukan UMK kabupaten atau kota. Banyak kota punya UMK lebih tinggi dari UMP provinsinya.

Acuan upah Anggota DPRD (Rp 3.290.000) berada di bawah UMP tertinggi nasional, yaitu DKI Jakarta (Rp 5.729.876), tetapi di atas UMP terendah, Jawa Barat (Rp 2.317.601). Artinya lokasi kerja sangat menentukan. Tawaran yang terasa besar di satu provinsi bisa jadi biasa saja di provinsi lain.

Terkait

Apa langkah berikutnya setelah mengetahui gaji Anggota DPRD?

Sudah tahu acuan gajinya. Sekarang cari lowongannya dan siapkan lamarannya.

Lowongan kerja Anggota DPRD

Cari loker terbaru per kota. Setiap lowongan diverifikasi dari situs perusahaan atau portal karir resmi sebelum tayang.

Cari loker
Kota populer: Jakarta, Bandung, Surabaya

Siapkan CV yang lolos ATS

Sebagian besar lamaran disaring mesin sebelum dibaca manusia. Pastikan format CV Anda terbaca.

Panduan CV
CV, CV ATS, contoh CV

Surat lamaran kerja

Contoh dan template surat lamaran yang bisa langsung Anda sesuaikan dengan posisi yang dilamar.

Lihat contoh surat lamaran
Surat lamaran kerja

Baca slip gaji Anda

Pahami tiap baris di slip gaji: gaji pokok, tunjangan, BPJS, dan PPh21.

Buka kalkulator gaji bersih
Slip gaji, potongan gaji

Profesi lain di bidang Pemerintahan

Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil)Gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)Gaji PolisiGaji TNI
Pertanyaan umum

Apa yang sering ditanyakan tentang gaji Anggota DPRD?

Jawaban singkat, dengan sumber.

Berapa gaji Anggota DPRD di Indonesia?

Uang representasi Anggota DPRD berkisar Rp 1.575.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan menurut PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan gaji pokok kepala daerah menurut PP Nomor 59 Tahun 2000, berlaku sejak 2 Juni 2017. Angka terendah adalah uang representasi anggota DPRD kabupaten/kota, angka tertinggi adalah uang representasi ketua DPRD provinsi. Ini uang representasi menurut peraturan dan belum termasuk tunjangan, jadi penghasilan yang diterima biasanya lebih besar.

Berapa gaji bersih Anggota DPRD setelah potongan?

Dengan gaji bruto Rp 3.290.000 (acuan BPS), potongan wajib yang ditanggung pekerja adalah BPJS Kesehatan Rp 32.900, JHT Rp 65.800, Jaminan Pensiun Rp 32.900, dan PPh21 Rp 0 (tarif TER 0%). Total potongan Rp 131.600, sehingga gaji bersih sekitar Rp 3.158.400 per bulan. Asumsi: pegawai tetap, status pajak TK/0.

Apa saja potongan gaji yang wajib dibayar Anggota DPRD?

Ada empat potongan wajib yang ditanggung pekerja: BPJS Kesehatan 1 persen dari upah (batas atas upah Rp 12.000.000), JHT 2 persen (tanpa batas atas upah), Jaminan Pensiun 1 persen (dengan batas atas upah yang disesuaikan setiap tahun), dan PPh Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168 Tahun 2023. Besaran PPh21 tergantung penghasilan bruto dan status PTKP Anda.

Apakah acuan gaji Anggota DPRD sudah di atas UMP?

Acuan resmi Rp 3.290.000 per bulan berada di bawah UMP tertinggi nasional 2026, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876. Perlu diingat, UMP adalah batas bawah legal per provinsi, bukan target gaji, dan banyak kabupaten atau kota menetapkan UMK yang lebih tinggi dari UMP provinsinya.

Apakah angka gaji Anggota DPRD ini sudah termasuk tunjangan?

Belum. Angka yang kami tayangkan adalah uang representasi sesuai peraturan. Uang representasi per bulan, dari anggota DPRD kabupaten/kota (Rp1.575.000) sampai ketua DPRD provinsi (Rp3.000.000). Wakil ketua DPRD provinsi Rp2.400.000, anggota DPRD provinsi Rp2.250.000, ketua DPRD kabupaten/kota Rp2.100.000, wakil ketua DPRD kabupaten/kota Rp1.680.000. Belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta tunjangan perumahan dan transportasi yang besarnya ditetapkan perda masing-masing daerah. Kami sengaja tidak menjumlahkan tunjangan ke dalam rentang, karena besaran tunjangan berbeda antar instansi dan tidak semuanya punya dasar angka yang bisa kami rujuk dengan link resmi.

Butuh second opinion?

Dapat tawaran sebagai Anggota DPRD? Cek dulu kewajarannya.

Kirim angka tawarannya. Kami bantu bandingkan dengan acuan upah resmi BPS dan UMP daerah Anda, lalu hitung gaji bersih setelah BPJS dan PPh21.

Konsultasi gaji Anggota DPRD