Gaji Anggota DPRD di Indonesia 2026
Uang representasi Anggota DPRD berkisar Rp 1.575.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan menurut PP Nomor 18 Tahun 2017, berlaku sejak 2 Juni 2017. Angka terendah adalah uang representasi anggota DPRD kabupaten/kota, angka tertinggi adalah uang representasi ketua DPRD provinsi.
Yang perlu digarisbawahi: itu uang representasi menurut peraturan. Belum termasuk tunjangan. Uang representasi per bulan, dari anggota DPRD kabupaten/kota (Rp1.575.000) sampai ketua DPRD provinsi (Rp3.000.000). Wakil ketua DPRD provinsi Rp2.400.000, anggota DPRD provinsi Rp2.250.000, ketua DPRD kabupaten/kota Rp2.100.000, wakil ketua DPRD kabupaten/kota Rp1.680.000. Belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta tunjangan perumahan dan transportasi yang besarnya ditetapkan perda masing-masing daerah. Jadi penghasilan yang benar benar diterima biasanya lebih besar dari angka di atas, dan besarannya bergantung pada instansi serta jenis tunjangan yang melekat.
Wakil rakyat di DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang membentuk perda, menyusun anggaran daerah, dan mengawasi pemerintah daerah.
Terakhir diperbarui .
| Profesi | Kelompok acuan BPS | Upah per bulan | Status |
|---|---|---|---|
| Semua pekerja Indonesia (pembanding) | Rata-rata upah nasional (semua level) | Rp 3.290.000 | Data resmi BPS, bukan gaji jabatan ini |
Pembanding: berapa rata-rata upah semua pekerja Indonesia?
DATA RESMIAngka ini bukan gaji Anggota DPRD. Uang representasi Anggota DPRD menurut peraturan adalah Rp 1.575.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan. Rata-rata BPS ditampilkan hanya sebagai pembanding dengan pasar kerja umum.
Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026. Data per 1 Februari 2026. Lihat sumber. Metodologi: angka adalah rata-rata upah kelompok "Rata-rata upah nasional (semua level)", bukan agregat iklan lowongan Anggota DPRD. UMP bersumber dari Kemnaker (PP 49/2025), data per 5 Januari 2026.
Berapa rentang uang representasi Anggota DPRD menurut peraturan?
DATA RESMISumber: PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan gaji pokok kepala daerah menurut PP Nomor 59 Tahun 2000. Berlaku sejak 2 Juni 2017. Lihat peraturan resmi.
Cara membaca label data kami
Berapa gaji bersih Anggota DPRD setelah potongan?
Contoh hitungan memakai tarif resmi yang berlaku, diterapkan ke rata-rata upah semua pekerja Indonesia (BPS), bukan gaji jabatan ini. Untuk menghitung dari uang representasi Anggota DPRD, masukkan angkanya sendiri ke kalkulator. Asumsi: pegawai tetap, status pajak TK/0.
Tarif BPJS: Perpres 64 Tahun 2020 (BPJS Kesehatan); BPJS Ketenagakerjaan, halaman resmi Iuran peserta Penerima Upah (dasar hukum PP 46 Tahun 2015 jo. PP 60 Tahun 2015); PP 45 Tahun 2015 (persentase iuran); batas upah per Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/1226/022026, dikutip dari pemberitaan karena naskahnya tidak diterbitkan di web BPJS. Batas atas upah JP Rp 11.086.300 dan BPJS Kesehatan Rp 12.000.000. Tarif PPh21: PMK 168 Tahun 2023 (Direktorat Jenderal Pajak), lihat PMK 168/2023. Data per 29 Desember 2023.
Hitung take-home pay Anda sendiri
Angka di samping memakai rata-rata upah semua pekerja Indonesia (BPS), bukan gaji jabatan ini. Kalau Anda sudah punya angka tawaran gaji sendiri, masukkan ke kalkulator untuk melihat potongan dan gaji bersihnya.
Hitung gaji bersih Anggota DPRDKalkulator terbuka dengan nilai awal Rp 3.290.000 (rata-rata semua pekerja, BPS), dan bisa Anda ubah.
Data resmi. Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, data per 1 Februari 2026.
Bagaimana acuan gaji Anggota DPRD dibandingkan dengan UMP 2026?
Upah minimum provinsi adalah batas bawah legal, bukan target gaji. Bandingkan acuan di atas dengan UMP daerah tempat Anda melamar.
Lima UMP tertinggi 2026
DATA RESMISumber: Kemnaker (PP 49/2025), data per 5 Januari 2026. Ini UMP provinsi, bukan UMK kabupaten atau kota. Banyak kota punya UMK lebih tinggi dari UMP provinsinya.
Rata-rata upah semua pekerja Indonesia menurut BPS (Rp 3.290.000) berada di bawah UMP tertinggi nasional, yaitu DKI Jakarta (Rp 5.729.876), tetapi di atas UMP terendah, Jawa Barat (Rp 2.317.601). Artinya lokasi kerja sangat menentukan. Tawaran yang terasa besar di satu provinsi bisa jadi biasa saja di provinsi lain.
Apa langkah berikutnya setelah mengetahui gaji Anggota DPRD?
Sudah tahu acuan gajinya. Sekarang cari lowongannya dan siapkan lamarannya.
Lowongan kerja Anggota DPRD
Cari loker terbaru per kota. Setiap lowongan diverifikasi dari situs perusahaan atau portal karir resmi sebelum tayang.
Cari lokerSiapkan CV yang lolos ATS
Sebagian besar lamaran disaring mesin sebelum dibaca manusia. Pastikan format CV Anda terbaca.
Panduan CVSurat lamaran kerja
Contoh dan template surat lamaran yang bisa langsung Anda sesuaikan dengan posisi yang dilamar.
Lihat contoh surat lamaranBaca slip gaji Anda
Pahami tiap baris di slip gaji: gaji pokok, tunjangan, BPJS, dan PPh21.
Buka kalkulator gaji bersihProfesi lain di bidang Pemerintahan
Data terkait gaji Anggota DPRD
Apa yang sering ditanyakan tentang gaji Anggota DPRD?
Jawaban singkat, dengan sumber.
Berapa gaji Anggota DPRD di Indonesia?
Uang representasi Anggota DPRD berkisar Rp 1.575.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan menurut PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan gaji pokok kepala daerah menurut PP Nomor 59 Tahun 2000, berlaku sejak 2 Juni 2017. Angka terendah adalah uang representasi anggota DPRD kabupaten/kota, angka tertinggi adalah uang representasi ketua DPRD provinsi. Belum termasuk tunjangan. Uang representasi per bulan, dari anggota DPRD kabupaten/kota (Rp1.575.000) sampai ketua DPRD provinsi (Rp3.000.000). Wakil ketua DPRD provinsi Rp2.400.000, anggota DPRD provinsi Rp2.250.000, ketua DPRD kabupaten/kota Rp2.100.000, wakil ketua DPRD kabupaten/kota Rp1.680.000. Belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta tunjangan perumahan dan transportasi yang besarnya ditetapkan perda masing-masing daerah. Jadi penghasilan yang benar benar diterima biasanya lebih besar dari angka di atas, dan besarannya bergantung pada instansi serta jenis tunjangan yang melekat.
Data resmi. Sumber: PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan gaji pokok kepala daerah menurut PP Nomor 59 Tahun 2000, berlaku sejak 2 Juni 2017.
Berapa gaji bersih Anggota DPRD setelah potongan?
Contoh hitungan dari uang representasi anggota DPRD kabupaten/kota Rp 1.575.000 per bulan (PP 18/2017). PPh 21 dipotong dengan tarif efektif rata-rata (TER) PMK 168/2023; dengan asumsi status TK/0, tarifnya 0% untuk angka ini, jadi PPh 21 Rp 0. Potongan yang ditanggung sendiri adalah iuran BPJS Kesehatan 1% (Perpres 64/2020) Rp 15.750. Hasilnya, uang representasi bersih sekitar Rp 1.559.250 per bulan. Untuk ketua DPRD provinsi (Rp 3.000.000) hasilnya sekitar Rp 2.970.000. Angka ini belum termasuk tunjangan. Contoh ini hanya memakai uang representasi. PPh 21 yang sebenarnya dihitung dari seluruh penghasilan bulanan (uang representasi ditambah tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain yang ditetapkan perda), sehingga tarif TER nyatanya lebih tinggi; PP 18/2017 Pasal 2 ayat (2) menyerahkan pembebanan pajaknya pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar iuran BPJS Kesehatan juga mencakup tunjangan.
Hitungan kami dari data resmi. Sumber: PP 18/2017, PMK 168/2023, dan Perpres 64/2020, berlaku sejak 2 Juni 2017.
Apa saja potongan gaji yang wajib dibayar Anggota DPRD?
Potongan wajib yang ditanggung sendiri: iuran BPJS Kesehatan 1 persen sebagai porsi peserta dari total iuran 5 persen, sisanya 4 persen dibayar pemberi kerja (Perpres 64/2020). PPh 21 dipotong dengan tarif efektif rata-rata (TER) PMK 168/2023 sesuai status PTKP. Contoh ini hanya memakai uang representasi. PPh 21 yang sebenarnya dihitung dari seluruh penghasilan bulanan (uang representasi ditambah tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain yang ditetapkan perda), sehingga tarif TER nyatanya lebih tinggi; PP 18/2017 Pasal 2 ayat (2) menyerahkan pembebanan pajaknya pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar iuran BPJS Kesehatan juga mencakup tunjangan.
Data resmi. Sumber: PP 18/2017, PMK 168/2023, dan Perpres 64/2020, berlaku sejak 2 Juni 2017.
Apakah acuan gaji Anggota DPRD sudah di atas UMP?
Rata-rata upah semua pekerja Indonesia menurut BPS (bukan gaji Anggota DPRD) Rp 3.290.000 per bulan berada di bawah UMP tertinggi nasional 2026, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876. Perlu diingat, UMP adalah batas bawah legal per provinsi, bukan target gaji, dan banyak kabupaten atau kota menetapkan UMK yang lebih tinggi dari UMP provinsinya.
Hitungan kami dari data resmi. Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta (Kemnaker, data per 5 Januari 2026), data per 1 Februari 2026.
Apakah angka gaji Anggota DPRD ini sudah termasuk tunjangan?
Belum. Angka yang kami tayangkan adalah uang representasi sesuai peraturan. Uang representasi per bulan, dari anggota DPRD kabupaten/kota (Rp1.575.000) sampai ketua DPRD provinsi (Rp3.000.000). Wakil ketua DPRD provinsi Rp2.400.000, anggota DPRD provinsi Rp2.250.000, ketua DPRD kabupaten/kota Rp2.100.000, wakil ketua DPRD kabupaten/kota Rp1.680.000. Belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta tunjangan perumahan dan transportasi yang besarnya ditetapkan perda masing-masing daerah. Kami sengaja tidak menjumlahkan tunjangan ke dalam rentang, karena besaran tunjangan berbeda antar instansi dan tidak semuanya punya dasar angka yang bisa kami rujuk dengan link resmi.
Dapat tawaran sebagai Anggota DPRD? Cek dulu kewajarannya.
Kirim angka tawarannya. Kami bantu bandingkan dengan acuan upah resmi BPS dan UMP daerah Anda, lalu hitung gaji bersih setelah BPJS dan PPh21.
Konsultasi gaji Anggota DPRD