Gaji Hakim Ad Hoc di Indonesia 2026
Tunjangan bulanan Hakim Ad Hoc berkisar Rp 49.300.000 sampai Rp 105.270.000 per bulan menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026, berlaku sejak 4 Februari 2026. Rentang tunjangan bulanan dari tingkat pengadilan pertama Rp49.300.000 sampai tingkat kasasi Rp105.270.000. Ini tunjangan, bukan gaji pokok, dan sudah termasuk pajak penghasilan.
Yang perlu digarisbawahi: itu tunjangan bulanan menurut peraturan. Tunjangan Hakim Ad Hoc per bulan menurut tingkat pengadilan khusus. Perpres juga mengatur rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan, keamanan, perjalanan dinas, dan uang penghargaan sebagai komponen hak terpisah.
Hakim sementara dengan keahlian tertentu yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada pengadilan khusus.
Terakhir diperbarui .
| Profesi | Kelompok acuan BPS | Upah per bulan | Status |
|---|---|---|---|
| Semua pekerja Indonesia (pembanding) | Rata-rata upah lulusan D-IV/S1/S2/S3 | Rp 4.770.000 | Data resmi BPS, bukan gaji jabatan ini |
Pembanding: berapa rata-rata upah semua pekerja Indonesia?
DATA RESMIAngka ini bukan gaji Hakim Ad Hoc. Tunjangan bulanan Hakim Ad Hoc menurut peraturan adalah Rp 49.300.000 sampai Rp 105.270.000 per bulan. Rata-rata BPS ditampilkan hanya sebagai pembanding dengan pasar kerja umum.
Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026. Data per 1 Februari 2026. Lihat sumber. Metodologi: angka adalah rata-rata upah kelompok "Rata-rata upah lulusan D-IV/S1/S2/S3", bukan agregat iklan lowongan Hakim Ad Hoc. UMP bersumber dari Kemnaker (PP 49/2025), data per 5 Januari 2026.
Berapa rentang tunjangan bulanan Hakim Ad Hoc menurut peraturan?
DATA RESMISumber: Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Berlaku sejak 4 Februari 2026. Lihat peraturan resmi.
Cara membaca label data kami
Berapa gaji bersih Hakim Ad Hoc setelah potongan?
Contoh hitungan memakai tarif resmi yang berlaku, diterapkan ke rata-rata upah semua pekerja Indonesia (BPS), bukan gaji jabatan ini. Untuk menghitung dari tunjangan bulanan Hakim Ad Hoc, masukkan angkanya sendiri ke kalkulator. Asumsi: pegawai tetap, status pajak TK/0.
Tarif BPJS: Perpres 64 Tahun 2020 (BPJS Kesehatan); BPJS Ketenagakerjaan, halaman resmi Iuran peserta Penerima Upah (dasar hukum PP 46 Tahun 2015 jo. PP 60 Tahun 2015); PP 45 Tahun 2015 (persentase iuran); batas upah per Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan No. B/1226/022026, dikutip dari pemberitaan karena naskahnya tidak diterbitkan di web BPJS. Batas atas upah JP Rp 11.086.300 dan BPJS Kesehatan Rp 12.000.000. Tarif PPh21: PMK 168 Tahun 2023 (Direktorat Jenderal Pajak), lihat PMK 168/2023. Data per 29 Desember 2023.
Hitung take-home pay Anda sendiri
Angka di samping memakai rata-rata upah semua pekerja Indonesia (BPS), bukan gaji jabatan ini. Kalau Anda sudah punya angka tawaran gaji sendiri, masukkan ke kalkulator untuk melihat potongan dan gaji bersihnya.
Hitung gaji bersih Hakim Ad HocKalkulator terbuka dengan nilai awal Rp 4.770.000 (rata-rata semua pekerja, BPS), dan bisa Anda ubah.
Data resmi. Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, data per 1 Februari 2026.
Bagaimana acuan gaji Hakim Ad Hoc dibandingkan dengan UMP 2026?
Upah minimum provinsi adalah batas bawah legal, bukan target gaji. Bandingkan acuan di atas dengan UMP daerah tempat Anda melamar.
Lima UMP tertinggi 2026
DATA RESMISumber: Kemnaker (PP 49/2025), data per 5 Januari 2026. Ini UMP provinsi, bukan UMK kabupaten atau kota. Banyak kota punya UMK lebih tinggi dari UMP provinsinya.
Rata-rata upah semua pekerja Indonesia menurut BPS (Rp 4.770.000) berada di bawah UMP tertinggi nasional, yaitu DKI Jakarta (Rp 5.729.876), tetapi di atas UMP terendah, Jawa Barat (Rp 2.317.601). Artinya lokasi kerja sangat menentukan. Tawaran yang terasa besar di satu provinsi bisa jadi biasa saja di provinsi lain.
Apa langkah berikutnya setelah mengetahui gaji Hakim Ad Hoc?
Sudah tahu acuan gajinya. Sekarang cari lowongannya dan siapkan lamarannya.
Lowongan kerja Hakim Ad Hoc
Cari loker terbaru per kota. Setiap lowongan diverifikasi dari situs perusahaan atau portal karir resmi sebelum tayang.
Cari lokerSiapkan CV yang lolos ATS
Sebagian besar lamaran disaring mesin sebelum dibaca manusia. Pastikan format CV Anda terbaca.
Panduan CVSurat lamaran kerja
Contoh dan template surat lamaran yang bisa langsung Anda sesuaikan dengan posisi yang dilamar.
Lihat contoh surat lamaranBaca slip gaji Anda
Pahami tiap baris di slip gaji: gaji pokok, tunjangan, BPJS, dan PPh21.
Buka kalkulator gaji bersihProfesi lain di bidang Hukum
Data terkait gaji Hakim Ad Hoc
Apa yang sering ditanyakan tentang gaji Hakim Ad Hoc?
Jawaban singkat, dengan sumber.
Berapa gaji Hakim Ad Hoc di Indonesia?
Tunjangan bulanan Hakim Ad Hoc berkisar Rp 49.300.000 sampai Rp 105.270.000 per bulan menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, berlaku sejak 4 Februari 2026. Rentang tunjangan bulanan dari tingkat pengadilan pertama Rp49.300.000 sampai tingkat kasasi Rp105.270.000. Ini tunjangan, bukan gaji pokok, dan sudah termasuk pajak penghasilan. Tunjangan Hakim Ad Hoc per bulan menurut tingkat pengadilan khusus. Perpres juga mengatur rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan, keamanan, perjalanan dinas, dan uang penghargaan sebagai komponen hak terpisah.
Data resmi. Sumber: Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, berlaku sejak 4 Februari 2026.
Berapa gaji bersih Hakim Ad Hoc setelah potongan?
Contoh berikut memakai rata-rata upah semua pekerja Indonesia menurut BPS, bukan gaji Hakim Ad Hoc. Dengan gaji bruto Rp 4.770.000 (rata-rata semua pekerja, BPS), potongan wajib yang ditanggung pekerja adalah BPJS Kesehatan Rp 47.700, JHT Rp 95.400, Jaminan Pensiun Rp 47.700, dan PPh21 Rp 0 (tarif TER 0%). Total potongan Rp 190.800, sehingga gaji bersih sekitar Rp 4.579.200 per bulan. Asumsi: pegawai tetap, status pajak TK/0.
Hitungan kami dari data resmi. Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, dengan tarif Perpres 64/2020, PP 46/2015, PP 45/2015, dan PMK 168/2023, data per 1 Februari 2026.
Apa saja potongan gaji yang wajib dibayar Hakim Ad Hoc?
Ada empat potongan wajib yang ditanggung pekerja: BPJS Kesehatan 1 persen dari upah (batas atas upah Rp 12.000.000), JHT 2 persen (tanpa batas atas upah), Jaminan Pensiun 1 persen (dengan batas atas upah yang disesuaikan setiap tahun), dan PPh Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168 Tahun 2023. Besaran PPh21 tergantung penghasilan bruto dan status PTKP Anda.
Data resmi. Sumber: Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Pasal 32 ayat (1) (naskah PDF JDIH BPK), ditetapkan 5 Mei 2020.
Apakah acuan gaji Hakim Ad Hoc sudah di atas UMP?
Rata-rata upah semua pekerja Indonesia menurut BPS (bukan gaji Hakim Ad Hoc) Rp 4.770.000 per bulan berada di bawah UMP tertinggi nasional 2026, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876. Perlu diingat, UMP adalah batas bawah legal per provinsi, bukan target gaji, dan banyak kabupaten atau kota menetapkan UMK yang lebih tinggi dari UMP provinsinya.
Hitungan kami dari data resmi. Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta (Kemnaker, data per 5 Januari 2026), data per 1 Februari 2026.
Apakah angka gaji Hakim Ad Hoc ini sudah termasuk tunjangan?
Angka ini adalah tunjangan bulanan menurut peraturan, bukan gaji pokok. Tunjangan Hakim Ad Hoc per bulan menurut tingkat pengadilan khusus. Perpres juga mengatur rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan, keamanan, perjalanan dinas, dan uang penghargaan sebagai komponen hak terpisah.
Dapat tawaran sebagai Hakim Ad Hoc? Cek dulu kewajarannya.
Kirim angka tawarannya. Kami bantu bandingkan dengan acuan upah resmi BPS dan UMP daerah Anda, lalu hitung gaji bersih setelah BPJS dan PPh21.
Konsultasi gaji Hakim Ad Hoc