UMR Jogja 2025 Rp2.655.041, Sekarang Sudah Rp2.827.593

Di kolom pencarian orang tetap mengetik UMR Jogja, padahal istilah UMR sudah lama tidak dipakai dalam aturan pengupahan. Yang dimaksud biasanya satu dari dua angka: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tempat kerjanya, atau Upah Minimum Provinsi (UMP) DI Yogyakarta. Keduanya berbeda, dan di DIY jaraknya cukup lebar sampai bisa mengubah kesimpulan soal apakah gajimu sudah memenuhi ketentuan atau belum. Artikel ini menaruh angka 2025 berdampingan dengan angka yang berlaku sekarang, semuanya dibaca langsung dari naskah keputusan gubernurnya.

Angka UMR Jogja 2025 dan angka yang berlaku sekarang

Untuk Kota Yogyakarta, dua angka itu tertulis di lampiran dua keputusan gubernur yang berbeda, keduanya ditandatangani Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Naskahnya bisa diunduh siapa pun dari portal dokumentasi hukum Pemda DIY, jadi tidak perlu bergantung pada rekap yang saling menyalin di internet.

Selisih kedua nominal itu Rp172.551 per bulan, atau sekitar 6,50 persen. Perlu ditegaskan: persentase itu tidak tertulis di dalam keputusan gubernurnya. Yang tertulis di naskah hanya nominalnya, dan angka persen di sini adalah hasil kami membagi selisih dengan nominal 2025. Cara kami memperlakukan angka seperti ini kami jelaskan di halaman metodologi.

UMR, UMP, dan UMK: tiga istilah yang tidak sama

Salah mengambil angka karena tertukar istilah adalah kesalahan paling sering saat orang membandingkan gaji di Jogja. Bedanya nyata: pada 2026, jarak antara UMP DIY dan UMK Kota Yogyakarta mencapai Rp410.098 per bulan. Tabel berikut memisahkan ketiganya.

Karena kelima daerah di DIY sama-sama menetapkan UMK, angka yang benar-benar dipakai di tempat kerjamu hampir selalu UMK, bukan UMP. Yang menentukan bukan alamat KTP-mu, melainkan lokasi perusahaan tempat kamu bekerja.

Upah minimum lima kabupaten dan kota DIY, 2025 dan 2026

DI Yogyakarta hanya punya lima kabupaten dan kota, jadi seluruh daftarnya muat dalam satu tabel. Semua nominal di bawah ini dibaca dari lampiran dua keputusan gubernur yang sama, bukan dari pemberitaan. Kolom kenaikan adalah hitungan kami dari kedua nominal itu.

Urutannya tidak berubah antara 2025 dan 2026: Kota Yogyakarta paling tinggi, Gunungkidul paling rendah. Yang berubah adalah jaraknya. Selisih antara daerah tertinggi dan terendah melebar dari Rp324.778 pada 2025 menjadi Rp359.215 pada 2026, karena kenaikan Gunungkidul paling kecil di antara kelimanya (5,93 persen), sementara Kota Yogyakarta yang sudah tertinggi tetap naik 6,50 persen. Kenaikan terbesar justru terjadi di Kulon Progo, 6,52 persen, tapi itu belum cukup menggeser posisinya.

Kenapa UMP DIY lebih rendah dari semua UMK-nya

UMP DI Yogyakarta 2026 adalah Rp2.417.495 per bulan, ditetapkan lewat Kepgub DIY Nomor 442 Tahun 2025 pada 22 Desember 2025. Angka itu lebih rendah dari kelima UMK di provinsi yang sama, bahkan dari Gunungkidul yang paling rendah sekalipun, dengan jarak Rp50.883. Ini bukan kejanggalan, melainkan memang dirancang begitu, dan aturannya tertulis di keputusan gubernur yang sama.

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA lebih tinggi dari nilai Upah Minimum Provinsi Tahun 2026.- Diktum KETIGA Kepgub DIY Nomor 442 Tahun 2025

Jadi UMP DIY berfungsi sebagai lantai paling bawah yang tidak boleh ditembus siapa pun, lalu tiap kabupaten dan kota membangun angkanya sendiri di atas lantai itu lewat Dewan Pengupahan masing-masing. Prosesnya dua arah: bupati dan wali kota mengajukan rekomendasi hasil penghitungan Dewan Pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur, lalu gubernur yang menetapkannya dalam satu keputusan.

Konsekuensi praktisnya sederhana. Kalau perusahaanmu berlokasi di DI Yogyakarta, ia pasti berada di salah satu dari lima daerah itu, karena provinsi ini memang hanya terdiri dari satu kota dan empat kabupaten. Jadi acuanmu selalu UMK daerah tersebut, bukan UMP. UMP baru relevan sebagai pembanding antarprovinsi.

Siapa yang wajib dibayar minimal UMK

Kedua keputusan gubernur, untuk 2025 maupun 2026, memakai rumusan yang sama persis soal cakupannya. Diktum KEDUA Kepgub 483/KEP/2024 dan Diktum KETIGA Kepgub 443 Tahun 2025 sama-sama menyatakan bahwa UMK berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

• Masa kerja di bawah 1 tahun: UMK daerah tempat perusahaanmu berada adalah batas bawah upahmu. Perusahaan boleh membayar lebih, tidak boleh kurang.
• Masa kerja 1 tahun atau lebih: acuanmu bukan lagi UMK, melainkan struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan. Praktiknya, angka itu semestinya di atas UMK, bukan sama dengan UMK.
• Karyawan kontrak dan masa percobaan: tetap tercakup. UU Ketenagakerjaan melarang membayar upah di bawah upah minimum pada masa percobaan.
• Pekerja lepas dan mitra aplikasi: tidak otomatis tercakup, karena hubungan hukumnya bukan hubungan kerja formal. Cara menetapkan angka sendiri untuk pekerjaan seperti ini ada di cara menentukan tarif freelance.

Satu catatan tambahan untuk pekerja di Sleman. Dalam Kepgub 443 Tahun 2025, surat rekomendasi Bupati Sleman tercatat memuat usulan Upah Minimum Kabupaten sekaligus Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2026, sedangkan empat daerah lain hanya mengusulkan UMK. Nominal UMSK-nya tidak berada di lampiran keputusan ini, jadi kalau kamu bekerja di sektor tertentu di Sleman, tanyakan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman apakah ada angka sektoral yang berlaku untuk bidang usahamu.

Upah minimum Jogja dibanding daerah lain

Perbandingan ini berguna saat kamu menimbang tawaran kerja di luar kota atau sedang menilai apakah pindah domisili masuk akal secara ekonomi. Semua angka di bawah adalah nominal 2026 dan diambil dari keputusan gubernur provinsi masing-masing.

Upah minimum Kota Yogyakarta 2026 berada Rp874.116 di bawah Kota Semarang, tapi Rp257.593 di atas Kota Surakarta. Jaraknya dengan DKI Jakarta paling mencolok: Rp2.902.283 per bulan, atau sekitar dua kali lipat. Perbandingan lengkap seluruh provinsi dan kota bisa kamu telusuri lewat Peta Upah dan halaman UMR per daerah.

Di level provinsi, gambarannya sedikit berbeda dari anggapan umum. Di antara UMP 2026 yang kami tayangkan, DI Yogyakarta bukan yang paling rendah. Posisinya ketiga terendah, di atas Jawa Barat (Rp2.317.601) dan Jawa Tengah (Rp2.327.386). Angka provinsi seperti ini memang berguna untuk membandingkan antardaerah, tapi jangan dipakai sebagai acuan gaji pribadi, karena yang mengikat tempat kerjamu tetap UMK.

Cara memeriksa sendiri angka upah minimum DIY

Menjelang akhir tahun, internet dipenuhi rekap upah minimum yang saling menyalin. Sebagian memuat angka salah ketik, salah tahun, atau meleset karena pembulatan sen. Untuk angka yang menentukan gajimu, jangan berhenti di cuplikan hasil pencarian. Begini cara mengeceknya ke dokumen aslinya:

1. Buka portal dokumentasi hukum Pemda DIY di jdih.jogjaprov.go.id, lalu cari dengan kata kunci penetapan upah minimum.
2. Pilih keputusan dengan tahun yang benar, dan perhatikan bahwa tahun dokumen selalu satu tahun lebih awal dari tahun upahnya. Upah 2026 ditetapkan lewat Kepgub Nomor 443 Tahun 2025, dan upah 2025 lewat Kepgub Nomor 483/KEP/2024.
3. Pastikan kamu membuka keputusan yang benar: UMP dan UMK adalah dua dokumen terpisah, ditandatangani pada tanggal berbeda meski hanya selisih sehari.
4. Buka halaman lampirannya. Di situlah tabel Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota berada, lengkap dengan nama kelima daerah dan nominalnya.
5. Baca juga diktum sebelum lampiran untuk tahu tanggal mulai berlaku dan untuk siapa angka itu berlaku.
6. Kalau tidak mau membuka PDF pindaian, pakai halaman UMK Kota Yogyakarta yang tiap angkanya kami tautkan ke naskah penetapannya.

Kebiasaan kecil ini menghindarkanmu dari kesalahan yang mahal, misalnya menandatangani kontrak yang mengutip angka tahun lalu, atau menuntut angka yang ternyata milik kabupaten sebelah.

UMK bukan uang yang masuk rekening

Rp2.827.593 adalah upah bulanan sebelum potongan. Dari angka itu masih ada beberapa pos yang mengurangi uang yang benar-benar diterima:

• Iuran BPJS Kesehatan porsi pekerja.
• Iuran BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun porsi pekerja.
• Pajak penghasilan (PPh 21) sesuai status dan jumlah tanggunganmu.
• Potongan lain yang kamu setujui sendiri, misalnya cicilan koperasi atau iuran serikat.

Besar tiap potongan bergantung pada status kepesertaan dan kondisi pribadimu, jadi jangan menebak. Untuk melihat perkiraan bersih dari gaji berapa pun, pakai kalkulator gaji bersih sebelum menilai sebuah tawaran.

Arah sebaliknya juga penting. UMK adalah batas bawah, bukan patokan yang layak untuk semua orang. Kalau kamu sudah berpengalaman, jangan menjawab pertanyaan gaji dengan angka UMK hanya karena itu angka yang paling sering muncul di pencarian. Cara menyusun angka permintaan yang bisa dipertanggungjawabkan kami bahas di gaji yang diharapkan.

Kalau dibayar di bawah UMK, apa yang bisa dilakukan

Membayar di bawah upah minimum bukan sekadar tidak etis, tapi dilarang undang-undang. Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan hasil perubahan UU Cipta Kerja menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan Pasal 185 mengancam pelanggarnya dengan pidana penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta.

1. Pastikan dulu angka pembandingmu benar: pakai UMK daerah tempat perusahaanmu berada, bukan UMP DIY dan bukan UMK kabupaten tetangga.
2. Pastikan posisimu: batas bawah UMK berlaku penuh untuk masa kerja di bawah 1 tahun pada hubungan kerja formal.
3. Kumpulkan bukti: slip gaji, perjanjian kerja, mutasi rekening, dan komunikasi tertulis soal upah.
4. Sampaikan keberatan tertulis ke HRD atau atasan, sebutkan nominal UMK dan nomor keputusan gubernurnya.
5. Kalau tidak ada perubahan, minta bantuan serikat pekerja, lalu adukan ke dinas tenaga kerja di kabupaten atau kota tempat perusahaan berada. Salinan keputusan gubernur ini memang dikirimkan ke tiap dinas tenaga kerja se-DIY, jadi mereka memegang dokumen yang sama.
6. Kanal daring tersedia lewat layanan bantuan Kemnaker di bantuan.kemnaker.go.id.

Posisi angka 2025 sekarang

Sejak 1 Januari 2026, Kepgub DIY Nomor 483/KEP/2024 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya angka Rp2.655.041,81 tidak lagi bisa dipakai sebagai batas bawah upah, sekalipun kamu masih menemukannya di banyak halaman web yang belum diperbarui.

Angka 2025 tetap berguna untuk tiga hal. Pertama, mengecek apakah kenaikan gajimu tahun ini setidaknya mengikuti kenaikan upah minimum di daerahmu. Kedua, menghitung rapel: kalau sampai hari ini kamu masih dibayar persis angka 2025 padahal masa kerjamu belum genap setahun, ada selisih Rp172.551 per bulan yang seharusnya menjadi hakmu sejak Januari 2026. Ketiga, menilai ulang tawaran kerja lama yang mengutip angka tahun sebelumnya.

Untuk penetapan tahun berikutnya, polanya kemungkinan besar berulang: pembahasan Dewan Pengupahan kabupaten/kota pada pertengahan Desember, penetapan UMP lebih dulu, lalu UMK sehari setelahnya, dan berlaku 1 Januari. Tapi payung aturannya sendiri berganti dua kali hanya dalam dua tahun terakhir, dari Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur upah minimum 2025 ke PP Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur upah minimum 2026. Jadi jangan mengunci ekspektasi kenaikan sebelum keputusan gubernurnya benar-benar terbit. Sebagai pembanding daerah dengan upah minimum tertinggi nasional, lihat UMR Jakarta 2026.