UMR Semarang Ada Dua: Rp3.701.709 atau Rp2.940.088, Tergantung Kantormu

Mengetik UMR Semarang di kolom pencarian terasa seperti pertanyaan berjawab satu angka. Kenyataannya tidak. Kata Semarang menunjuk dua daerah otonom yang berbeda, dan Gubernur Jawa Tengah menetapkan nominal berbeda untuk masing-masing. Jaraknya lebih dari tujuh ratus ribu rupiah tiap bulan, cukup besar untuk mengubah keputusan menerima atau menolak tawaran kerja. Yang dibutuhkan pembaca bukan daftar angka, melainkan cara memilih satu di antaranya. Itu yang dikerjakan halaman ini, dengan nominal yang kami baca sendiri dari naskah keputusannya.

Dua angka yang sama-sama sah disebut UMR Semarang

Kalau perusahaanmu berkedudukan di Kota Semarang, angkanya Rp3.701.709 per bulan. Kalau berkedudukan di Kabupaten Semarang, Rp2.940.088 per bulan. Keduanya tercantum di Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang ditetapkan di Semarang pada 24 Desember 2025 dan ditandatangani Gubernur Ahmad Luthfi. Di dalam lampiran itu Kabupaten Semarang tercatat pada nomor urut 22 dan Kota Semarang pada nomor urut 33.

Tanggal mulai berlakunya disebut eksplisit di diktum KESEPULUH keputusan tersebut: 1 Januari 2026. Diktum KESEMBILAN mencabut keputusan tahun sebelumnya, yaitu Kepgub Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 beserta perubahannya, dan menyatakannya tidak berlaku. Jadi angka 2025 sudah kehilangan kekuatan mengikat, sekalipun masih banyak beredar di artikel lama dan unggahan media sosial.

Perhatikan bahwa kenaikan kedua daerah tidak seragam. Tidak ada satu persentase tunggal yang dipakai merata di Jawa Tengah pada 2026. Kami menghitung ulang selisih tiap baris di lampiran itu, dan hasilnya bergerak dari 4,79 persen di Kabupaten Blora sampai 7,53 persen di Kabupaten Kendal. Naskahnya sendiri hanya memuat nomor urut, nama daerah, dan besaran per bulan, tanpa kolom persentase. Semua angka kenaikan di halaman ini adalah hitungan kami dari dua nominal resmi, dan aturannya ada di halaman metodologi.

Kota dan Kabupaten Semarang adalah dua pemerintahan yang terpisah

Banyak orang memperlakukan Kabupaten Semarang sebagai wilayah pinggiran Kota Semarang. Secara pemerintahan tidak begitu. Keduanya daerah otonom yang setara, masing-masing punya kepala daerah dan Dewan Pengupahan sendiri, dan masing-masing menyusun rekomendasi upah minimumnya sendiri sebelum dikirim ke Gubernur. Bagian Memperhatikan pada Kepgub 100.3.3.1/505 Tahun 2025 menyebut dasarnya adalah Rekomendasi Bupati/Walikota Se Jawa Tengah. Itu sebabnya nominal keduanya tidak pernah sama, dan pertanyaan berapa UMR Semarang tidak bisa dijawab sebelum diketahui Semarang yang mana.

Yang mengikat perusahaan adalah wilayah administratif tempat perusahaan itu berkedudukan, bukan tempat tinggal pekerjanya. Tinggal di Kota Semarang tetapi bekerja di perusahaan yang beralamat di Ungaran, ibu kota Kabupaten Semarang, berarti acuanmu Rp2.940.088, bukan Rp3.701.709. Berlaku juga arah sebaliknya. Selisihnya Rp761.621 per bulan, atau Rp9.139.452 dalam setahun. Angka sebesar itu terlalu mahal untuk disalahpahami selama dua belas bulan hanya karena satu kata di alamat kantor terlewat dibaca.

Cara memastikan Semarang yang mana

1. Buka perjanjian kerjamu dan cari alamat perusahaan di bagian identitas para pihak. Bukan alamat lokasi proyek, bukan alamat penempatan sementara.
2. Baca kata pembedanya dengan teliti. Kota Semarang dan Kabupaten Semarang adalah dua pemerintahan berbeda, sekalipun keduanya berakhir dengan kata yang sama.
3. Kenali nama wilayahnya. Ungaran, Ambarawa, Bawen, Bergas, dan Tuntang berada di Kabupaten Semarang. Tembalang, Pedurungan, Genuk, Ngaliyan, dan Semarang Barat berada di Kota Semarang.
4. Kalau alamatnya masih ambigu, tanyakan ke HRD dinas tenaga kerja mana yang menaungi perusahaan. Jawabannya langsung menentukan angka yang dipakai.
5. Bandingkan angka itu dengan gaji pokokmu, bukan dengan total penerimaan. Tunjangan tidak tetap dan uang lembur bukan penambal kekurangan upah minimum.

Empat lapis angka yang beredar sebagai UMR Semarang

Selain dua UMK di atas, ada dua lapis lain yang kerap ikut terbawa dalam percakapan. Paling bawah adalah UMP Jawa Tengah, satu angka untuk seluruh provinsi, sebesar Rp2.327.386,07 per bulan menurut diktum KESATU Kepgub Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025. Paling atas adalah upah minimum sektoral, yang hanya mengikat sebagian bidang usaha. Tabel berikut memasangkan tiap lapis dengan kondisi yang membuatnya berlaku.

Lapis keempat itu sering terlewat. Pada 2026 hanya lima daerah di Jawa Tengah yang punya upah minimum sektoral, dan dua di antaranya adalah kedua Semarang. Di Kota Semarang, tarif tertinggi Rp3.721.126 berlaku untuk jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil (KBLI 42930) dan penyewaan alat konstruksi dengan operator (KBLI 43905). Industri alas kaki (15201) dan sepatu teknik lapangan (15203) berada di Rp3.707.534, sementara industri barang plastik untuk pengemasan (22220), barang plastik lembaran (22291), dan suku cadang kendaraan roda empat atau lebih (29300) berada di Rp3.703.651.

Kota Semarang adalah lantai upah tertinggi di Jawa Tengah

Dari 35 kabupaten dan kota di Lampiran I, Kota Semarang menempati posisi teratas. Tidak ada daerah lain di Jawa Tengah yang lantai upahnya menyentuh Rp3.701.709. Kabupaten Semarang duduk di peringkat keempat. Empat dari lima daerah dengan upah minimum tertinggi di provinsi ini berada di koridor industri yang sama di sekitar Semarang, yaitu Demak, Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang sendiri.

Jarak antara Kota Semarang dan daerah terendah di provinsi ini, yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.327.813, mencapai Rp1.373.896 per bulan, dan itu terjadi di dalam satu provinsi yang sama. Pembandingnya secara nasional ada di UMR terendah di Indonesia dan peta upah minimum.

Posisi UMP Jawa Tengah di tabel itu juga menjelaskan satu hal penting. Angka provinsi sebesar Rp2.327.386,07 berada di bawah seluruh 35 UMK, sehingga praktis tidak menjadi acuan bagi perusahaan mana pun di Jawa Tengah. Diktum KELIMA Kepgub 100.3.3.1/504 Tahun 2025 menegaskannya: kalau nilai UMP lebih kecil dari UMK, yang berlaku adalah UMK.

UMR, UMP, atau UMK: mana istilah yang benar

Secara hukum, istilah yang benar untuk angka Semarang adalah UMK, Upah Minimum Kabupaten/Kota. UMR sudah lama tidak dipakai dalam aturan pengupahan, tetapi tetap hidup di percakapan sehari-hari, dan itu sepenuhnya wajar. Yang tidak wajar adalah penjelasan populer soal kapan istilah itu berganti.

Keputusan tahun 2000 itu menyatakannya dengan kalimat yang tidak bisa ditafsirkan dua kali. Istilah Upah Minimum Regional Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi, dan Upah Minimum Regional Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota. Keputusan yang sama mengubah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, istilah yang sampai sekarang dipakai di Lampiran II Kepgub Jawa Tengah. Naskah itu berstatus perubahan atas Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999, dan keduanya kini sudah digantikan aturan yang lebih baru.

Landasan penetapan tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Bagian Menimbang huruf b Kepgub 100.3.3.1/505 Tahun 2025 menyebut Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 35F ayat (1) peraturan itu sebagai dasar kewenangan Gubernur menetapkan UMK dan UMSK.

Angkanya berganti tiap awal tahun, begini cara memeriksanya sendiri

Angka yang berlaku sekarang memang punya masa pakai. Memahami siklusnya membuat kamu bisa memverifikasi sendiri kapan pun, tanpa bergantung pada artikel yang mungkin sudah basi.

1. Dewan Pengupahan di tiap kabupaten dan kota menghitung usulan angka untuk tahun berikutnya.
2. Bupati dan Wali Kota mengirim rekomendasi hasil penghitungan itu kepada Gubernur Jawa Tengah.
3. Gubernur menetapkan UMP dan UMK. Untuk periode 2026, keduanya ditetapkan pada hari yang sama, 24 Desember 2025, lewat dua keputusan bernomor berurutan.
4. Keputusan baru mencabut keputusan tahun sebelumnya, dan angka barunya mulai berlaku 1 Januari.

Satu hal yang perlu diwaspadai saat menelusuri sendiri: keputusan upah minimum bisa diubah di tengah tahun. Kepgub Nomor 561/45 Tahun 2024 yang mengatur angka 2025 sempat diubah lewat Kepgub Nomor 100.3.3.1/45 Tahun 2025 pada 10 Februari 2025. Kami memeriksa naskah perubahannya, dan yang diubah hanya satu bagian di Lampiran II, yaitu upah minimum sektoral Kabupaten Jepara. Seluruh nominal UMK di Lampiran I, termasuk kedua Semarang, tidak tersentuh.

• Menganggap ada satu angka UMR untuk Semarang. Ada dua, dan selisihnya Rp761.621 per bulan.
• Memakai angka Kota Semarang untuk pekerjaan di Ungaran atau Ambarawa. Kedua wilayah itu ada di Kabupaten Semarang, dengan lantai upah yang lebih rendah.
• Mengira UMK adalah uang yang masuk rekening. UMK adalah acuan upah sebelum potongan iuran jaminan sosial dan pajak. Pakai kalkulator gaji bersih dan pahami potongannya di potongan gaji BPJS.
• Menambal kekurangan gaji pokok dengan uang lembur. Lembur adalah kompensasi atas jam kerja tambahan, bukan komponen yang membuat upah minimum terpenuhi.
• Menyebut istilah UMR dihapus sejak 2015. Perubahannya terjadi pada 5 Oktober 2000 lewat Kepmenakertrans KEP-226/MEN/2000.
• Melewatkan tarif sektoral. Kalau bidang usaha perusahaanmu masuk Lampiran II, lantai upahmu lebih tinggi dari UMK biasa.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.- Diktum KESEPULUH, Kepgub Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025