UMR Kudus 2026: UMK Kabupaten Kudus dan SK Penetapnya

Setiap awal tahun, angka upah minimum Kudus beredar lebih dulu lewat rekap media daripada lewat naskah keputusannya. Rekap itu sering benar, tetapi tidak bisa diperiksa pembaca, dan sesekali salah ketik satu digit tanpa ada yang tahu. Halaman ini menempuh jalan yang berbeda: angkanya kami baca langsung dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkannya, lengkap dengan nomor baris tempat angka itu tercetak, sehingga kamu bisa membuka naskahnya sendiri dan mencocokkannya dalam waktu satu menit.

UMR, UMP, atau UMK: istilah mana yang benar untuk Kudus

Istilah UMR sudah tidak dipakai lagi di dalam peraturan, tetapi masih hidup di percakapan sehari-hari dan di kolom pencarian. Yang berlaku di Kabupaten Kudus adalah upah minimum kabupaten, disingkat UMK, yang ditetapkan gubernur untuk satu daerah tertentu. Di atasnya ada upah minimum provinsi atau UMP, yaitu lantai upah untuk daerah di Jawa Tengah yang belum punya UMK sendiri. Ketika seseorang menanyakan UMR Kudus, yang dimaksud hampir selalu UMK Kabupaten Kudus.

Dasar kewenangannya ada di Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyatakan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Pasal 31 ayat (2) peraturan yang sama mewajibkan nilai UMK lebih tinggi daripada UMP. Kudus memenuhi syarat itu dengan selisih yang lebar, karena UMP Jawa Tengah 2026 hanya Rp2.327.386,07 menurut diktum KESATU huruf a Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025.

Naik 5,15 persen dari upah minimum tahun sebelumnya

Angka pembandingnya kami ambil dari naskah penetap tahun sebelumnya, bukan dari kolom pembanding yang kadang dicetak di dokumen baru. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 menempatkan Kabupaten Kudus pada baris nomor 19 Lampiran I dengan nilai Rp2.680.485,72. Keputusan itu sempat diubah oleh Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/45 Tahun 2025 pada 10 Februari 2025, tetapi perubahannya hanya menyentuh angka 1 Lampiran II, yaitu upah minimum sektoral Kabupaten Jepara, sehingga nilai UMK Kudus 2025 tidak berubah.

Perlu ditegaskan, dua baris terakhir tabel itu tidak tercetak di keputusan gubernur mana pun. Keduanya kami hitung sendiri dari dua nilai yang memang tertulis. Cara kami memperlakukan angka hasil hitungan dijelaskan di halaman metodologi.

Kudus adalah lantai upah kelima tertinggi di Jawa Tengah

Lampiran I keputusan gubernur memuat seluruh 35 kabupaten dan kota dalam satu daftar, jadi peringkat Kudus bisa ditelusuri tanpa sumber tambahan. Setelah nilainya kami urutkan dari yang tertinggi, Kudus berada di posisi kelima, di bawah Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang, lalu di atas Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Jepara. Pengurutan itu hitungan kami, sedangkan nilai tiap barisnya tertulis di naskah.

Sebagai pembanding di ujung yang lain, nilai terendah pada daftar yang sama adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.327.813,08. Artinya jarak antara upah minimum tertinggi dan terendah di dalam satu provinsi mencapai lebih dari Rp1,37 juta. Terhadap UMP Jawa Tengah 2026 yang sebesar Rp2.327.386,07, UMK Kudus lebih tinggi Rp491.198,93 atau sekitar 21,1 persen, dan dua angka pembanding itu juga hitungan kami. Konteks sebaran upah minimum antardaerah bisa kamu lihat di peta upah dan pada pembahasan UMR terendah di Indonesia.

Kudus tidak punya upah minimum sektoral pada 2026

Keputusan gubernur yang sama memuat Lampiran II berisi daftar upah minimum sektoral kabupaten dan kota. Pada tahun 2026, daftar itu hanya memuat lima daerah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kabupaten Tegal. Kabupaten Kudus tidak muncul sama sekali di lampiran itu. Konsekuensinya, seluruh sektor usaha di Kudus memakai satu angka yang sama, yaitu UMK Rp2.818.585, tanpa pengecualian sektoral.

Ketiadaan itu bukan kelalaian. Pasal 35F ayat (1) PP Nomor 49 Tahun 2025 memakai kata dapat, bukan wajib, ketika mengatur kewenangan gubernur menetapkan upah minimum sektoral kabupaten dan kota. Pasal 35I ayat (1) menambahkan bahwa penetapannya berangkat dari rekomendasi bupati atau wali kota yang diusulkan dewan pengupahan kabupaten atau kota. Tanpa usulan dan rekomendasi itu, tidak ada upah minimum sektoral yang ditetapkan. Kalau di kemudian hari Kudus mengusulkannya, Pasal 35H ayat (1) huruf a mensyaratkan nilainya harus lebih tinggi daripada UMK.

Apa yang sebenarnya dijamin angka Rp2.818.585 itu

Bagian diktum keputusan gubernur menjelaskan batas makna angka tersebut, dan bagian inilah yang paling sering dilewatkan padahal paling menentukan saat berselisih dengan pemberi kerja.

• Ini upah bulanan terendah, terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok ditambah tunjangan tetap (diktum KEDUA). Tunjangan tidak tetap seperti uang makan dan transportasi harian tidak dihitung sebagai pemenuhnya.
• Hanya untuk masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan (diktum KETIGA). Upah minimum adalah jaring pengaman bagi pekerja baru, bukan patokan upah untuk semua orang.
• Untuk masa kerja 1 tahun atau lebih, upah di atas UMK ditetapkan tiap perusahaan berpedoman pada struktur dan skala upah (diktum KETUJUH). Pembahasannya ada di struktur dan skala upah.
• Upah yang sudah lebih tinggi tidak boleh diturunkan untuk menyesuaikan dengan angka ini (diktum KEEMPAT).
• Membayar di bawah upah minimum dilarang (diktum KELIMA) dan pengusaha yang tidak mematuhinya dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (diktum KEENAM).
• Pengawasannya dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (diktum KEDELAPAN).

Angka Rp2.818.585 itu upah bruto, bukan uang yang diterima utuh. Potongan jaminan sosial dan pajak penghasilan masih berjalan di atasnya. Kalau ingin melihat selisih antara upah bruto dan upah yang benar-benar masuk rekening, pakai kalkulator gaji bersih.

Dari mana angka itu berasal: rumus di PP Nomor 49 Tahun 2025

Bagian Mengingat keputusan gubernur menyebut satu dasar perhitungan, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua. Peraturan pengubah itu ditetapkan pada 17 Desember 2025, hanya tujuh hari sebelum keputusan gubernurnya, dan bagian Menimbang-nya menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sebagai salah satu pertimbangan. Pasal 26 hasil perubahan itulah yang memuat rumusnya.

Nilai Penyesuaian UM(t+1) = (Inflasi + (PE x a)) x UM(t), dengan simbol a merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,50 sampai dengan 0,90.- Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6) PP Nomor 36 Tahun 2021 hasil perubahan PP Nomor 49 Tahun 2025

Simbol PE adalah pertumbuhan ekonomi dan simbol a adalah indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pasal 26 ayat (7) menyerahkan penentuan nilai a kepada dewan pengupahan provinsi atau kabupaten dan kota, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak. Pasal 26 ayat (10) mewajibkan datanya bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, sedangkan Pasal 34 mengatur bahwa penghitungan untuk kabupaten dan kota dilakukan dewan pengupahan setempat lalu direkomendasikan bupati atau wali kota kepada gubernur.

Cara memeriksa sendiri angka UMK Kudus tiap tahun

Nilai upah minimum berganti setiap awal tahun, dan yang paling cepat berubah justru bukan angkanya melainkan nomor keputusan gubernurnya. Lima langkah berikut membuatmu tidak bergantung pada rekap media mana pun.

1. Buka JDIH Provinsi Jawa Tengah di jdih.jatengprov.go.id, lalu cari Keputusan Gubernur tentang upah minimum kabupaten/kota untuk tahun yang kamu butuhkan.
2. Pastikan judulnya menyebut 35 kabupaten/kota dan tahun yang benar, karena keputusan tentang upah minimum provinsi diterbitkan terpisah dengan nomor yang berdekatan.
3. Buka Lampiran I dan cari Kabupaten Kudus. Pada naskah tahun 2025 dan 2026 letaknya sama, yaitu baris nomor 19, jadi baris itu bisa dijadikan titik pengecekan cepat sambil tetap membaca nama daerahnya.
4. Baca diktum terakhir untuk memastikan tanggal mulai berlakunya, dan baca diktum yang mencabut keputusan tahun sebelumnya untuk memastikan kamu tidak sedang memegang naskah yang sudah diganti.
5. Cek Lampiran II untuk melihat apakah tahun itu Kudus memperoleh upah minimum sektoral. Kalau namanya tidak ada di sana, berarti seluruh sektor memakai UMK yang sama.