UMR Bekasi 2025 Rp5.690.752, Sekarang Sudah Rp5.999.443

Pencarian UMR Bekasi 2025 menyimpan dua jebakan sekaligus. Pertama, angka 2025 sudah tidak berlaku sejak 1 Januari 2026, tapi masih tersebar di ribuan halaman yang belum diperbarui. Kedua, kata Bekasi menunjuk ke dua daerah otonom yang terpisah, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, dan keduanya punya upah minimum yang tidak sama. Salah satu dari dua kekeliruan itu saja sudah cukup membuat perhitungan gajimu meleset ratusan ribu rupiah per bulan. Artikel ini menaruh keempat angkanya berdampingan, semuanya dibaca langsung dari naskah keputusan gubernurnya.

Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi adalah dua daerah berbeda

Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi bukan pusat dan pinggiran dari satu wilayah yang sama. Keduanya daerah otonom yang setara, masing-masing dipimpin kepala daerah sendiri, dan masing-masing mengajukan rekomendasi upah minimum sendiri lewat Dewan Pengupahan-nya. Kota Bekasi adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta Timur, tempat sebagian besar komuter ibu kota tinggal. Kabupaten Bekasi berada di sebelah timurnya, dengan Cikarang sebagai pusat pemerintahan sekaligus kawasan industrinya.

Yang menentukan angka mana yang mengikat perusahaanmu adalah lokasi tempat kamu bekerja, bukan alamat rumah atau KTP. Tinggal di Kota Bekasi tetapi bekerja di pabrik yang beralamat di Cikarang berarti acuanmu UMK Kabupaten Bekasi, bukan Kota Bekasi. Berlaku juga sebaliknya.

Perlu ditegaskan: kolom persentase itu tidak tertulis di dalam keputusan gubernurnya. Yang tertulis di naskah hanya nominalnya, dan angka persen di sini adalah hasil kami membagi selisih dengan nominal 2025. Cara kami memperlakukan angka hitungan seperti ini dijelaskan di halaman metodologi.

Yang menarik, jarak antara keduanya menyempit tajam. Pada 2025 Kota Bekasi unggul Rp132.237,85 per bulan atas Kabupaten Bekasi. Pada 2026 jaraknya tinggal Rp60.558, kurang dari separuhnya, karena kenaikan Kabupaten Bekasi (6,84 persen) jauh melampaui Kota Bekasi (5,42 persen). Rincian per daerah beserta tautan naskahnya ada di halaman UMK Kota Bekasi dan UMK Kabupaten Bekasi.

Posisi angka 2025 sekarang, dan kenapa masih berguna

Kepgub Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 menyatakan upah minimum kabupaten/kota tahun 2026 mulai dibayarkan pada 1 Januari 2026. Sejak tanggal itu, angka 2025 tidak lagi bisa dipakai sebagai batas bawah upah, sekalipun kamu masih menemukannya di banyak halaman web dan bahkan di beberapa lowongan kerja yang belum diperbarui.

Meski begitu angka 2025 tetap ada gunanya, terutama untuk satu hal yang bernilai uang: menghitung rapel. Kalau masa kerjamu belum genap setahun dan sampai sekarang kamu masih dibayar persis angka 2025, ada selisih Rp308.690,05 per bulan di Kota Bekasi atau Rp380.369,90 per bulan di Kabupaten Bekasi yang semestinya menjadi hakmu sejak Januari 2026. Selain itu, angka lama juga berguna untuk mengecek apakah kenaikan gajimu tahun ini setidaknya mengikuti kenaikan upah minimum di daerahmu.

UMSK Bekasi, angka sektoral yang jarang dibahas

Inilah bagian yang membedakan Bekasi dari kebanyakan daerah. Selain UMK, Gubernur Jawa Barat juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota lewat keputusan terpisah, Kepgub Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025, yang ditetapkan pada hari yang sama dengan keputusan UMK. Dasarnya Pasal 35F Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Diktum KEDUA-nya menegaskan bahwa upah minimum sektoral tidak boleh lebih rendah dari UMK daerah yang bersangkutan, dan Diktum KETIGA menyatakan angkanya mulai dibayarkan 1 Januari 2026.

Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya 12 daerah yang masuk lampiran keputusan sektoral ini. Kota Bekasi berada di urutan pertama, dan Kabupaten Bekasi di urutan kedelapan.

Sektor yang tercakup ditulis dengan kode KBLI, bukan nama industri sehari-hari, jadi perlu dicocokkan dengan bidang usaha perusahaanmu. Di Kota Bekasi, lima sektornya adalah industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi (28240), industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih (29101), industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan (25113), industri karoseri serta trailer dan semi trailer (29200), dan industri suku cadang serta aksesori kendaraan roda empat atau lebih (29300).

Di Kabupaten Bekasi cakupannya lebih luas, delapan sektor: pertambangan minyak bumi (06100), industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih (29101), industri karoseri serta trailer dan semi trailer (29200), industri suku cadang dan aksesori kendaraan roda empat atau lebih (29300), industri sepeda motor roda dua dan tiga (30911), industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga (30912), transmisi tenaga listrik (35112), dan konstruksi gedung industri (41013).

UMR, UMP, UMK, dan UMSK: empat istilah dengan empat fungsi

Salah mengambil angka karena tertukar istilah adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Di Jawa Barat jaraknya ekstrem: UMP provinsi tahun 2026 hanya Rp2.317.601, sementara UMK Kota Bekasi Rp5.999.443. Selisihnya Rp3.681.842 per bulan, atau sekitar 2,6 kali lipat.

Satu koreksi penting soal istilah UMR. Klaim yang sering beredar menyebut istilah itu diganti sejak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Itu keliru, dan selisihnya jauh. UMR pernah menjadi nama resmi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999, yang mengenal Upah Minimum Regional Tingkat I untuk provinsi dan Tingkat II untuk kabupaten atau kota. Setahun kemudian Keputusan Menakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000 mengubah Pasal 1 dan beberapa pasal lain dari peraturan itu, dan sejak saat itu namanya menjadi Upah Minimum Provinsi serta Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jadi penggantiannya terjadi lima belas tahun lebih awal dari yang sering dikutip.

Dalam percakapan sehari-hari, tidak perlu mengoreksi orang yang menyebut UMR. Tapi begitu masuk ke perjanjian kerja, surat keberatan ke HRD, atau pengaduan ke dinas ketenagakerjaan, tulislah UMK beserta nama daerah dan nomor keputusan gubernurnya supaya rujukanmu bisa diperiksa pihak lain.

Bekasi dibanding daerah bergaji tinggi lain di Jawa Barat

Kota Bekasi adalah pemegang upah minimum tertinggi di Jawa Barat, dan itu bukan sekadar sebutan. Dari 27 daerah di lampiran keputusan gubernur, nominalnya memang yang paling besar. Bahkan angkanya melampaui UMP DKI Jakarta 2026 yang sebesar Rp5.729.876, dengan jarak Rp269.567 per bulan.

Ada satu pertukaran posisi yang menarik di tabel itu. Pada 2025, Kabupaten Karawang berada di atas Kabupaten Bekasi dengan jarak Rp41.078,11. Pada 2026 posisinya bertukar: Kabupaten Bekasi kini unggul Rp52.032 karena kenaikannya 6,84 persen sementara Karawang hanya 5,13 persen, kenaikan terkecil di antara enam daerah ini. Uniknya, nomor urut di dalam naskah 2026 tidak ikut berubah, Karawang tetap tercatat di nomor 2 dan Kabupaten Bekasi di nomor 3, padahal nominalnya sudah terbalik. Jadi jangan membaca nomor urut di naskah sebagai peringkat.

Pola ini konsisten dengan struktur ekonominya. Enam daerah teratas semuanya berada di koridor industri utara dan barat Jawa Barat, sedangkan Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi justru hanya berada di peringkat kedelapan dengan Rp4.737.678, terpaut Rp1.261.765 dari Kota Bekasi. Perbandingan lengkap seluruh daerah bisa ditelusuri lewat UMK se-Jawa Barat dan Peta Upah.

Siapa yang wajib dibayar minimal UMK

Kedua keputusan gubernur, untuk 2025 maupun 2026, memakai rumusan yang sama soal cakupannya. Diktum KETIGA pada masing-masing naskah menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

• Masa kerja di bawah 1 tahun: UMK daerah tempat perusahaanmu berada adalah batas bawah upahmu. Perusahaan boleh membayar lebih, tidak boleh kurang.
• Masa kerja 1 tahun atau lebih: Diktum KELIMA mewajibkan pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah. Angkanya semestinya di atas UMK, bukan sama dengan UMK. Penjelasannya ada di struktur dan skala upah.
• Punya kualifikasi tertentu yang disyaratkan jabatan: Diktum KEEMPAT menyebut pekerja seperti ini dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum, sekalipun masa kerjanya masih di bawah satu tahun.
• Bekerja di sektor yang masuk lampiran UMSK: acuanmu naik lagi ke angka sektoral, bukan berhenti di UMK.
• Pelaku usaha mikro dan kecil: Diktum KEENAM memberi pengecualian bagi kelompok ini dari larangan membayar di bawah UMK.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil.- Diktum KEENAM Kepgub Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025

Perlu diingat juga bahwa angka UMK adalah upah bulanan sebelum potongan. Dari nominal itu masih dikurangi iuran BPJS Kesehatan porsi pekerja, iuran Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, PPh 21 sesuai status dan tanggunganmu, serta potongan lain yang kamu setujui sendiri. Untuk melihat perkiraan bersihnya, pakai kalkulator gaji bersih sebelum menilai sebuah tawaran.

Kalau dibayar di bawah UMK, dan cara memeriksa angkanya sendiri

Membayar di bawah upah minimum bukan sekadar tidak etis. Larangannya tertulis langsung di keputusan gubernur yang menetapkan angkanya: Diktum KEENAM menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK, dengan pengecualian hanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kalau upahmu berada di bawah angka itu, ini langkah yang bisa ditempuh:

1. Pastikan dulu angka pembandingmu benar. Pakai UMK daerah tempat perusahaanmu berada: Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi, bukan salah satunya secara otomatis, dan bukan UMP Jawa Barat.
2. Cek apakah bidang usaha perusahaanmu masuk lampiran UMSK. Kalau ya, pembandingmu adalah angka sektoral yang lebih tinggi.
3. Pastikan posisimu: batas bawah UMK berlaku penuh untuk masa kerja di bawah 1 tahun pada hubungan kerja formal.
4. Kumpulkan bukti berupa slip gaji, perjanjian kerja, mutasi rekening, dan komunikasi tertulis soal upah.
5. Sampaikan keberatan tertulis ke HRD atau atasan, sebutkan nominal UMK dan nomor keputusan gubernurnya.
6. Kalau tidak ada perubahan, minta bantuan serikat pekerja, lalu adukan ke dinas tenaga kerja di daerah tempat perusahaan berada, atau lewat kanal bantuan.kemnaker.go.id.

Untuk memverifikasi angkanya sendiri, buka portal dokumentasi hukum Provinsi Jawa Barat di jdih.jabarprov.go.id dan cari keputusan gubernur tentang upah minimum. Perhatikan bahwa tahun dokumen selalu satu tahun lebih awal dari tahun upahnya, dan bahwa UMP, UMK, serta UMSK adalah tiga dokumen terpisah dengan nomor berbeda meski ditetapkan pada tanggal yang berdekatan. Buka tabel pada Diktum KESATU atau halaman Lampiran, lalu cocokkan nama daerahnya baris demi baris.

Terakhir, ingat arah sebaliknya. UMK adalah batas bawah, bukan patokan yang layak untuk semua orang, apalagi di daerah dengan biaya hidup setinggi Bekasi. Kalau kamu sudah berpengalaman, jangan menjawab pertanyaan gaji dengan angka UMK hanya karena itu angka yang paling sering muncul di pencarian. Cara menyusun angka permintaan yang bisa dipertanggungjawabkan dibahas di gaji yang diharapkan.