UMR Bandung 2025 Rp4.482.914,09, Sekarang Sudah Rp4.737.678

Kata kunci yang diketik orang masih memuat angka tahun 2025, tapi yang keluar dari rekening perusahaan setiap tanggal gajian sudah angka yang lain. Jaraknya bukan hal sepele: seperempat juta rupiah per bulan, dan kalau menumpuk satu tahun nilainya melebihi tiga juta rupiah. Halaman ini menaruh keduanya berdampingan, dibaca langsung dari naskah keputusan gubernurnya, lalu menjelaskan apa yang masih bisa kamu lakukan dengan angka lama itu.

Angka 2025 dan angka yang dibayarkan sekarang

Dua nominal ini berasal dari dua keputusan gubernur yang berbeda, dan perbedaannya tidak berhenti di angka. Penanda tangannya pun berbeda status: naskah 2025 diteken Penjabat Gubernur Jawa Barat, sedangkan naskah 2026 diteken Gubernur Jawa Barat. Tabel berikut menyandingkan seluruh keterangan yang menempel pada masing-masing angka.

Selisih kedua nominal itu Rp254.763,91 per bulan, atau sekitar 5,68 persen. Satu hal perlu ditegaskan sebelum angka persen itu dikutip ke mana-mana: persentase itu tidak ada di dalam naskah keputusan gubernurnya. Kepgub Jawa Barat hanya memuat kolom nominal, tanpa kolom persentase kenaikan sama sekali. Angka 5,68 persen di sini adalah hasil kami membagi selisih dengan nominal 2025, dan cara kami memperlakukan angka turunan seperti itu dijelaskan di metodologi.

Kenapa angka 2025 punya sen dan angka 2026 tidak

Ini detail kecil yang menjelaskan banyak kekacauan angka di internet. Kedua naskah memakai judul kolom yang sama persis, yaitu Besaran (Rp,00). Tapi isinya berbeda perlakuan. Di naskah 2025, seluruh 27 nominal kabupaten dan kota ditulis sampai dua angka di belakang koma, termasuk Kota Bandung yang berhenti di 09 sen. Di naskah 2026, seluruh 27 nominal ditulis bulat tanpa sen sama sekali. Jadi Rp4.482.914,09 memang bentuk aslinya, bukan hasil orang menambahkan koma sendiri.

Sen itu jejak dari cara angkanya dilahirkan. Upah minimum 2025 dihitung dengan menambahkan persentase ke nominal tahun sebelumnya, dan persentase yang dikenakan pada bilangan rupiah hampir selalu meninggalkan pecahan. Akibatnya satu angka yang sama beredar dalam tiga versi di halaman rekap: ada yang menulis Rp4.482.914,09 apa adanya, ada yang memangkas menjadi Rp4.482.914, dan ada yang membulatkan ke atas menjadi Rp4.482.915. Ketiganya merujuk ke baris yang sama di naskah yang sama.

Aturan yang melahirkan angka 2025 berbeda dari yang melahirkan angka 2026

Angka 2025 bukan hasil kelanjutan rumus lama. Ia lahir dari satu putaran penetapan yang berdiri sendiri, sesudah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 pada 4 Desember 2024. Peraturan menteri itu tidak menyerahkan besaran kenaikan kepada masing-masing daerah, melainkan mengunci angkanya di dalam pasal.

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024.- Pasal 5 ayat (2) Permenaker Nomor 16 Tahun 2024

Untuk tahun 2026 payungnya berganti lagi, kali ini ke Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, dan Kepgub Jawa Barat yang menetapkan angka 2026 memang menyebut peraturan pemerintah itu di bagian Mengingat. Artinya membandingkan kenaikan 2025 dan 2026 bukan membandingkan dua putaran dari mesin yang sama, melainkan dua rezim penghitungan yang berbeda. Ini juga alasan kenapa kenaikan tahun 2025 seragam untuk semua daerah sementara kenaikan tahun 2026 berbeda-beda antardaerah.

Yang masih berguna dari angka 2025: menghitung rapel

Angka lama tidak menjadi sampah begitu tahun berganti. Pemakaian paling konkretnya adalah menghitung kekurangan bayar. Kalau masa kerjamu belum genap satu tahun dan sampai hari ini slip gajimu masih menunjukkan nominal 2025, kekurangan itu terhitung sejak Januari 2026, bukan sejak kamu menyadarinya.

1. Pastikan dulu daerah perusahaanmu, karena tiap daerah punya selisihnya sendiri dan angka Kota Bandung bukan angka Cimahi.
2. Ambil selisih per bulan dari tabel di bawah, yaitu nominal 2026 dikurangi nominal 2025 untuk daerah itu.
3. Hitung berapa bulan sejak Januari 2026 kamu dibayar dengan nominal lama.
4. Kalikan selisih per bulan dengan jumlah bulan tersebut.
5. Sertakan slip gaji tiap bulan yang bersangkutan sebagai lampiran, bukan sekadar menyebutkan angkanya.

Ada satu syarat yang membatasi perhitungan di atas, dan syarat ini tertulis di kedua keputusan gubernur dengan rumusan yang sama. Diktum KETIGA menyatakan upah minimum kabupaten/kota hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Kalau masa kerjamu sudah lewat satu tahun, acuanmu bukan lagi angka ini melainkan struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan. Angka bersih yang benar-benar masuk rekening dari nominal berapa pun bisa kamu perkirakan lewat kalkulator gaji bersih.

Keputusan 2025 tidak pernah dicabut, ia hanya habis masa pakainya

Ini pertanyaan yang sering muncul di ruang HRD dan jawabannya agak berlawanan dengan dugaan. Kepgub Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tidak memuat klausul pencabutan sama sekali. Ia tidak menyebut nomor keputusan tahun sebelumnya, tidak memakai kata mencabut, dan tidak menyatakan apa pun tidak berlaku. Diktumnya berhenti di KEDELAPAN yang hanya berbunyi bahwa keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Naskah 2025 pun disusun dengan pola yang sama.

Lalu kenapa angka 2025 berhenti mengikat? Karena cakupannya memang sudah terbatas sejak awal. Judul keputusannya menyebut Tahun 2025, dan Diktum KEDUA-nya menetapkan nominal itu mulai dibayarkan 1 Januari 2025. Keputusan berikutnya menetapkan nominal baru mulai dibayarkan 1 Januari 2026. Jadi peralihannya terjadi lewat batas waktu, bukan lewat pencabutan. Pola ini tidak seragam antarprovinsi: di DI Yogyakarta, keputusan gubernur untuk 2026 justru mencabut keputusan 2025 secara tersurat, seperti kami catat di UMR Jogja 2025.

Kalau dokumen kerjamu masih menyebut angka 2025

Angka lama paling sering bertahan bukan di kepala orang, melainkan di berkas: template perjanjian kerja yang tidak pernah diperbarui, iklan lowongan yang menyalin lowongan tahun lalu, dan lampiran penawaran kerja. Menemukannya di sana bukan berarti perusahaannya melanggar, tapi berarti dokumen itu perlu diperiksa sebelum kamu tanda tangani.

1. Cek apakah dokumennya menyebut nominal atau menyebut istilah. Kalimat mengikuti upah minimum yang berlaku ikut naik sendiri, sedangkan kalimat yang mengunci nominal tidak.
2. Cocokkan nominal di dokumen dengan nominal di naskah keputusan gubernur untuk tahun berjalan, bukan dengan hasil pencarian.
3. Kalau dokumennya mengunci angka 2025 dan kamu belum tanda tangan, minta angkanya diperbarui sebelum penandatanganan, bukan sesudahnya.
4. Kalau sudah telanjur tanda tangan, ketentuan upah minimum tetap menjadi batas bawah yang tidak bisa dikesampingkan lewat perjanjian.
5. Simpan versi dokumen yang kamu terima beserta tanggalnya, karena tanggal itu yang menentukan naskah mana yang seharusnya dirujuk.

Satu perbedaan teks antara kedua keputusan layak diketahui kalau kamu bekerja di usaha kecil. Diktum KEENAM naskah 2025 mengecualikan pelaku usaha mikro dan kecil dari larangan membayar di bawah upah minimum, dengan tambahan syarat bahwa pengecualian itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan. Naskah 2026 menyebut pengecualian yang sama tanpa mencantumkan frasa syarat kesepakatan itu. Perbedaan rumusan seperti ini jarang dibahas, padahal ia menyangkut siapa yang boleh menyimpang dari angka minimum dan dengan cara apa.

Terakhir, satu koreksi yang sering perlu diulang. Istilah UMR sudah lama tidak dipakai dalam aturan pengupahan, dan yang menggantinya adalah Keputusan Menakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000, bukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 seperti yang banyak beredar. Latar belakang penggantian istilah itu kami uraikan di UMR Bandung, bersama pemisahan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang keempatnya punya angka sendiri. Untuk membandingkan dengan daerah lain yang juga sering dicari dengan angka tahun lama, ada UMR Jakarta 2025 dan UMR Bekasi 2025, sedangkan sebaran seluruh daerah bisa ditelusuri lewat Peta Upah.