UMR Bekasi Sekarang Rp5.999.443, Asal Kantormu Memang di Kota Bekasi

Mengetik UMR Bekasi di kolom pencarian terasa seperti pertanyaan sederhana yang jawabannya satu angka. Kenyataannya tidak begitu. Kata Bekasi menunjuk dua daerah otonom yang terpisah, dan Gubernur Jawa Barat menetapkan empat lapis nominal yang semuanya bisa disebut orang sebagai UMR Bekasi. Salah ambil satu lapis saja, hitunganmu meleset ratusan ribu rupiah tiap bulan. Yang dibutuhkan pembaca sebenarnya bukan daftar angka, melainkan cara memilih satu di antaranya. Itu yang dikerjakan halaman ini, dengan nominal yang kami baca sendiri dari naskah keputusannya.

Angka yang berlaku sekarang dan sejak kapan

Kalau perusahaanmu berkedudukan di Kota Bekasi, angkanya Rp5.999.443 per bulan. Kalau berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Rp5.938.885 per bulan. Keduanya tercantum di tabel pada Diktum KESATU Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang ditetapkan di Bandung pada 24 Desember 2025. Di dalam tabel itu Kota Bekasi tercatat pada nomor urut 1 dan Kabupaten Bekasi pada nomor urut 3, dari total 27 daerah.

Dua tanggal di naskahnya sering tertukar dan sebaiknya dipisahkan sejak awal. Diktum KEDELAPAN menyatakan keputusannya berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 24 Desember 2025. Diktum KEDUA menyebut angkanya baru mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Jadi keputusannya sah sejak akhir Desember, tetapi kewajiban membayar dengan nominal baru dimulai pada gaji bulan Januari.

Kolom setahun di atas bukan angka yang tertulis di naskah. Tabel di keputusan gubernurnya hanya punya tiga kolom, yaitu nomor, nama daerah, dan besaran per bulan. Tidak ada kolom kenaikan, dan kata persen tidak muncul satu kali pun di seluruh dokumen. Nilai tahunan itu hasil perkalian yang kami lakukan sendiri, dan aturan kami soal angka turunan ada di halaman metodologi.

Bekasi itu dua daerah, dan yang menentukan adalah alamat kantor

Banyak orang memperlakukan Kabupaten Bekasi sebagai wilayah pinggiran dari Kota Bekasi. Secara pemerintahan tidak begitu. Keduanya daerah otonom yang setara, masing-masing punya kepala daerah dan Dewan Pengupahan sendiri, dan masing-masing menyusun rekomendasi upah minimumnya sendiri sebelum dikirim ke Gubernur Jawa Barat. Itu sebabnya nominalnya tidak pernah persis sama, dan itu juga sebabnya pertanyaan berapa UMR Bekasi tidak bisa dijawab sebelum diketahui Bekasi yang mana.

Yang mengikat perusahaan adalah wilayah administratif tempat perusahaan itu berkedudukan, bukan tempat tinggal pekerjanya. Tinggal di Kota Bekasi tetapi bekerja di perusahaan yang beralamat di Kabupaten Bekasi berarti acuanmu Rp5.938.885, bukan Rp5.999.443. Berlaku juga arah sebaliknya. Selisihnya Rp60.558 per bulan, atau Rp726.696 dalam setahun, cukup besar untuk diperiksa satu kali daripada disalahpahami selama dua belas bulan.

Cara memastikan daerahmu yang mana

1. Buka perjanjian kerjamu dan cari alamat perusahaan di bagian identitas para pihak. Bukan alamat lokasi proyek, bukan alamat penempatan sementara.
2. Cocokkan dengan kop surat resmi, surat pengangkatan, dan alamat pada dokumen perizinan berusaha. Ketiganya semestinya menunjuk daerah yang sama.
3. Baca kata pembeda di alamat itu dengan teliti. Yang tertulis Kota Bekasi dan yang tertulis Kabupaten Bekasi adalah dua pemerintahan berbeda, sekalipun keduanya sama-sama berakhir dengan kata Bekasi.
4. Kalau alamatnya masih ambigu, tanyakan ke HRD dinas tenaga kerja mana yang menaungi perusahaan. Jawabannya langsung menentukan angka mana yang dipakai.
5. Bandingkan angka itu dengan gaji pokokmu, bukan dengan total penerimaan. Tunjangan tidak tetap dan uang lembur bukan penambal kekurangan upah minimum.

Empat lapis angka yang sama-sama disebut UMR Bekasi

Selain dua UMK di atas, ada dua lapis lain yang kerap ikut terbawa dalam percakapan. Paling bawah adalah UMP Jawa Barat, satu angka untuk seluruh provinsi, sebesar Rp2.317.601 per bulan menurut Diktum KESATU Kepgub Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025. Paling atas adalah upah minimum sektoral, yang hanya mengikat sebagian bidang usaha. Tabel berikut memasangkan tiap lapis dengan kondisi yang membuatnya berlaku.

Lapis sektoral ditetapkan lewat keputusan terpisah pada hari yang sama dengan keputusan UMK, dengan dasar Pasal 35F Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Diktum KEDUA keputusan itu menegaskan angka sektoral tidak boleh lebih rendah dari UMK daerah yang bersangkutan, dan selisihnya memang tipis: Rp28.590 di Kota Bekasi dan Rp2.874 di Kabupaten Bekasi. Bidang usaha yang tercakup ditulis dengan kode KBLI, bukan nama industri sehari-hari, dan daftar lengkapnya beserta catatan soal ketidakkonsistenan penulisan tahun di naskahnya dirinci di UMR Bekasi 2025.

Kenapa angka Bekasi setinggi ini padahal UMP provinsinya rendah

Pertanyaan ini wajar muncul begitu keempat lapis disandingkan. Jarak antara UMP Jawa Barat dan UMK Kota Bekasi mencapai Rp3.681.842 per bulan, sekitar 2,59 kali lipat. Penjelasannya ada pada cara kedua angka itu dibentuk. UMP adalah satu lantai untuk seluruh provinsi, sementara UMK ditetapkan per daerah atas rekomendasi bupati atau wali kota. Di Jawa Barat, keseluruhan 27 UMK berada di atas UMP-nya. Yang paling rendah sekalipun, Kabupaten Pangandaran dengan Rp2.351.250, masih berada di atas Rp2.317.601.

Rentang di dalam satu provinsi itulah yang membuat istilah rata-rata Jawa Barat tidak berguna untuk siapa pun. Kota Bekasi dan Kabupaten Pangandaran berjarak Rp3.648.193 per bulan, sekitar 2,55 kali lipat, padahal keduanya tunduk pada keputusan gubernur yang sama dan tercetak di lampiran yang sama. Bekasi berada di ujung atas karena berdiri di koridor industri utara yang bersambung langsung dengan Jakarta, sementara Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi justru berada jauh di bawahnya.

Perbandingan yang paling sering ditanyakan tentu dengan ibu kota. UMK Kota Bekasi 2026 berada Rp269.567 di atas UMP DKI Jakarta 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Jakarta hanya mengenal satu angka provinsi tanpa UMK per wilayah, dan latar belakangnya diuraikan di UMR Jakarta. Artinya pekerja baru di perusahaan Kota Bekasi punya lantai upah lebih tinggi daripada pekerja baru di Jakarta, meski keduanya bisa jadi berangkat dari lingkungan yang sama tiap pagi.

Angkanya diganti tiap 1 Januari, ini siklus yang mengubahnya

Halaman ini menjawab pertanyaan tentang angka yang berlaku sekarang, dan angka itu punya masa pakai satu tahun. Memahami siklusnya membuat kamu bisa memeriksa sendiri kapan pun, tanpa bergantung pada rekap yang mungkin sudah kedaluwarsa.

1. Dewan Pengupahan di tiap kabupaten dan kota menghitung usulan angka untuk tahun berikutnya.
2. Bupati dan wali kota mengirim rekomendasi ke Gubernur. Bagian Memperhatikan pada naskah 2026 mencatat rekomendasi dari 27 Dewan Pengupahan kabupaten dan kota sekaligus.
3. Dewan Pengupahan Provinsi menggelar rapat pleno lalu menerbitkan saran dan berita acara. Naskah 2026 menyebut Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 022/XII/Depeprov dan Berita Acara Nomor 021-BA/XII/Depeprov/2025, keduanya tertanggal 23 Desember 2025.
4. Gubernur menetapkan UMP lebih dulu, lalu UMK, lalu UMSK. Untuk periode 2026, UMP ditetapkan 23 Desember 2025 sedangkan UMK dan UMSK menyusul sehari kemudian. Nominal barunya mulai dibayarkan 1 Januari.

Yang paling sering keliru soal UMR Bekasi

• Memakai satu angka untuk dua daerah. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selalu punya nominal sendiri. Pastikan dulu perusahaanmu berkedudukan di mana sebelum menghitung apa pun.
• Memakai UMP Jawa Barat sebagai patokan. Rp2.317.601 tidak pernah menjadi acuan perusahaan di Bekasi, karena seluruh UMK di provinsi ini berada di atasnya.
• Membaca nomor urut di naskah sebagai peringkat. Di tabel 2026, Kabupaten Karawang tercatat di nomor 2 dengan Rp5.886.853 sedangkan Kabupaten Bekasi di nomor 3 dengan Rp5.938.885. Nomornya lebih kecil, nominalnya justru lebih besar.
• Mengira UMK adalah uang yang masuk rekening. Dari nominal itu masih dipotong iuran BPJS Kesehatan porsi pekerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan PPh 21. Perkiraan bersihnya bisa dilihat lewat kalkulator gaji bersih.
• Menyebut istilah UMR dihapus sejak PP 78 Tahun 2015. Klaim itu meleset sekitar lima belas tahun. Upah Minimum Regional Tingkat I dan Tingkat II berubah menjadi UMP dan UMK lewat Kepmenakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000, yang mengubah Pasal 1 dan beberapa pasal lain Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999.
• Menjawab pertanyaan gaji dengan angka UMK. UMK adalah batas bawah untuk pekerja yang belum genap setahun, bukan harga pasar untuk orang berpengalaman, apalagi di daerah dengan biaya hidup setinggi Bekasi. Cara menyusun angka permintaan dibahas di gaji yang diharapkan.

Siapa yang boleh dibayar di bawah atau di atas UMK Bekasi

Keputusan gubernur yang menetapkan angka Bekasi tidak berhenti pada tabel. Diktum KEENAM melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari UMK, dan satu-satunya pengecualian yang disebut naskahnya adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Diktum KEEMPAT menambahkan arah sebaliknya: pekerja yang punya kualifikasi tertentu yang disyaratkan jabatannya dapat diberi upah lebih besar dari upah minimum, sekalipun masa kerjanya belum genap satu tahun. Jadi kalau kamu baru diterima di perusahaan yang bukan usaha mikro atau kecil, naskah itu tidak menyediakan celah untuk membayar di bawah Rp5.999.443 di Kota Bekasi atau Rp5.938.885 di Kabupaten Bekasi.

Kalau upahmu ternyata di bawah angka yang mengikat, urutannya sederhana. Kumpulkan dulu bukti tertulis, yaitu slip gaji, perjanjian kerja, dan mutasi rekening. Sampaikan keberatan tertulis ke HRD dengan menyebut nominal UMK dan nomor keputusan gubernurnya. Kalau tidak ada perubahan, bawa ke dinas tenaga kerja di daerah tempat perusahaan berkedudukan, atau lewat kanal pengaduan Pusat Bantuan Kemnaker. Di tahap ini pembedaan Kota dan Kabupaten Bekasi kembali penting, karena alamat perusahaan juga menentukan dinas mana yang kamu datangi.

Untuk lapis sektoral, cara memeriksanya berbeda. Lampiran keputusan UMSK mendaftar bidang usaha dengan kode KBLI, jadi cocokkan kode KBLI pada dokumen perizinan berusaha perusahaanmu dengan daftar di lampiran tersebut. Kalau kodenya tercantum, acuanmu naik ke angka sektoral dan tidak lagi berhenti di UMK.

Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026.- Diktum KEDUA, Kepgub Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025