Potongan Gaji BPJS Cuma 4 Persen, Sisanya Dibayar Perusahaan

Baris potongan BPJS di slip gaji sering dibaca sebagai satu angka gelondongan, padahal di baliknya ada enam program dengan tarif, penanggung, dan dasar hukum yang berbeda-beda. Kebingungan yang paling sering muncul juga berasal dari situ: orang membaca berita bahwa iuran BPJS Kesehatan adalah 5 persen, lalu mengira 5 persen itu semuanya dipotong dari gajinya. Bukan begitu. Artikel ini memisahkan mana yang benar-benar keluar dari kantongmu dan mana yang menjadi kewajiban perusahaan, dengan setiap persentase dibaca dari naskah peraturannya.

Berapa persen gaji yang benar-benar dipotong untuk BPJS

Ada dua badan yang berbeda di balik kata BPJS. BPJS Kesehatan menjalankan satu program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menjalankan lima program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Keenamnya memungut iuran dengan aturan sendiri-sendiri, dan hanya tiga di antaranya yang menyentuh gaji pekerja.

Dasar perhitungan iuran juga bukan seluruh penghasilanmu. Untuk JHT dan Jaminan Pensiun, upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang dibayarkan tanpa memperhitungkan kehadiran. Ketentuan yang sama berlaku untuk BPJS Kesehatan pekerja swasta. Jadi lembur, bonus, dan tunjangan kehadiran umumnya tidak masuk hitungan.

Perhatikan baris JKP. Iuran 0,36 persen itu tidak menambah beban siapa pun secara baru: 0,22 persen dibayar Pemerintah Pusat, dan 0,14 persen diambil dari iuran JKK yang sudah dibayar perusahaan. Karena itu, bagi pekerja yang terdaftar dalam program JKP, tarif JKK yang tercatat menjadi lebih rendah tanpa mengubah total yang disetor perusahaan.

Tarif JKK berbeda menurut tingkat risiko perusahaan

Menyamaratakan JKK dengan satu angka adalah kesalahan yang sering muncul di kalkulator gaji buatan sendiri. PP 44/2015 membagi lingkungan kerja ke dalam lima kelompok tingkat risiko dengan tarif yang berbeda, dan BPJS Ketenagakerjaan yang menetapkan kelompok mana yang berlaku untuk sebuah perusahaan.

Kolom ketiga hanya berlaku bagi pekerja yang wajib dan sudah terdaftar sebagai peserta JKP. Untuk pekerja yang tidak terdaftar di JKP, tarif dasar di kolom kedua yang tetap dipakai. Dua-duanya sama saja dari sisi slip gaji: kolom beban pekerja selalu nol, karena PP 44/2015 Pasal 16 ayat (3) menyatakan iuran JKK wajib dibayar oleh pemberi kerja.

Batas upah yang membuat potongan tidak selalu 4 persen

Tiap program punya perlakuan sendiri terhadap upah tinggi. Sebagian memakai batas atas, sehingga iuran berhenti naik walaupun gajimu terus naik. Ini alasan kenapa pekerja bergaji besar justru membayar kurang dari 4 persen kalau dihitung terhadap gaji sebenarnya.

Batas bawah BPJS Kesehatan juga perlu dicatat. Kalau upahmu berada di bawah upah minimum daerah tempat perusahaan berada, iuran tetap dihitung dari upah minimum itu, bukan dari upah yang lebih kecil. Perpres 59/2024 mengecualikan ketentuan batas bawah ini bagi pekerja di usaha mikro dan usaha kecil, dengan angka penggantinya menunggu kajian aktuaria bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS Kesehatan. Angka upah minimum daerahmu bisa kamu cek di halaman UMR per daerah.

Contoh perhitungan potongan dari gaji Rp8.000.000

Misalkan gaji pokok ditambah tunjangan tetap seorang karyawan adalah Rp8.000.000 sebulan. Angka ini berada di bawah semua batas atas, jadi tarifnya berlaku penuh. Langkahnya begini:

1. Tentukan dasar perhitungannya. Upah pokok ditambah tunjangan tetap sebesar Rp8.000.000. Lembur dan bonus tidak ikut dihitung.
2. BPJS Kesehatan porsi pekerja. 1 persen dikali Rp8.000.000 sama dengan Rp80.000. Perusahaan menambahkan 4 persen atau Rp320.000 dari kasnya sendiri.
3. Jaminan Hari Tua porsi pekerja. 2 persen dikali Rp8.000.000 sama dengan Rp160.000. Porsi perusahaan 3,7 persen atau Rp296.000.
4. Jaminan Pensiun porsi pekerja. 1 persen dikali Rp8.000.000 sama dengan Rp80.000, karena Rp8.000.000 masih di bawah batas atas Rp11.086.300. Porsi perusahaan 2 persen atau Rp160.000.
5. JKK, JKM, dan JKP. Rp0 dari gaji pekerja. Ketiganya dibayar perusahaan dan Pemerintah Pusat.
6. Jumlahkan potongan pekerja. Rp80.000 ditambah Rp160.000 ditambah Rp80.000 sama dengan Rp320.000, atau tepat 4 persen dari Rp8.000.000.

Sekarang bandingkan dengan karyawan bergaji Rp15.000.000 yang sudah melewati dua batas atas sekaligus. Perhatikan bahwa persentase efektifnya justru turun.

Persentase efektif 3,54 persen pada kolom kedua adalah hasil bagi kami dari Rp530.863 terhadap Rp15.000.000, bukan angka yang tertulis di peraturan mana pun. Potongan BPJS ini juga belum termasuk PPh21, yang punya skema sendiri dan bisa dicoba di kalkulator PPh21.

Lima hal yang paling sering disalahpahami

• Iuran BPJS Kesehatan 5 persen bukan potongan gaji 5 persen. Perpres 82/2018 Pasal 30 sebagaimana diubah Perpres 64/2020 membagi 5 persen itu menjadi 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta. Yang muncul di slip gajimu hanya bagian 1 persen.
• JHT 5,7 persen juga bukan potongan gaji 5,7 persen. PP 46/2015 Pasal 16 membaginya menjadi 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung pemberi kerja.
• Mendaftarkan orang tua atau anak keempat menambah potongan. Perpres 82/2018 Pasal 36 mengatur iuran bagi anggota keluarga lain, yaitu anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, sebesar 1 persen dari gaji atau upah peserta per orang per bulan, dan iuran itu dibayar oleh peserta sendiri. Jadi potongan 4 persen bisa membengkak kalau kamu menambahkan tanggungan di luar pasangan dan tiga anak pertama.
• Tidak semua pekerja punya potongan Jaminan Pensiun. PP 6/2025 Pasal 4 ayat (3) membedakan skala usaha: pekerja di usaha besar dan menengah diikutsertakan pada JKK, JHT, JP, dan JKM, sedangkan pekerja di usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya pada JKK, JHT, dan JKM. Kalau JP tidak diikuti, potongan yang tersisa adalah 3 persen.
• JKP tidak memotong gaji, tapi ada syaratnya. PP 37/2021 sebagaimana diubah PP 6/2025 mensyaratkan peserta JKP adalah warga negara Indonesia, belum berusia 54 tahun saat mendaftar, dan punya hubungan kerja dengan pengusaha. Manfaatnya baru bisa diajukan setelah masa iur paling sedikit 12 bulan dalam rentang 24 bulan kalender sebelum pemutusan hubungan kerja.

Cara memeriksa potongan BPJS di slip gajimu

Selisih beberapa puluh ribu rupiah per bulan terlihat kecil, tapi menumpuk menjadi jutaan dalam beberapa tahun, dan iuran yang kurang disetor akan terasa saat kamu mengklaim JHT atau pensiun. Periksa dengan urutan berikut:

1. Ambil satu slip gaji dan cari baris potongan. Pastikan BPJS Kesehatan, JHT, dan JP tercatat terpisah, bukan digabung menjadi satu baris tanpa rincian. PP 36/2021 mewajibkan pengusaha memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian, dan contohnya bisa kamu lihat di halaman slip gaji.
2. Cek dasar perhitungannya. Kalikan upah pokok ditambah tunjangan tetap dengan 1 persen, 2 persen, dan 1 persen. Kalau hasilnya tidak cocok, kemungkinan besar perusahaan memakai dasar upah yang berbeda dari yang kamu kira.
3. Bandingkan dengan batas atas. Untuk gaji di atas Rp12.000.000, iuran BPJS Kesehatanmu semestinya berhenti di Rp120.000. Untuk gaji di atas Rp11.086.300, potongan JP semestinya berhenti di Rp110.863 selama batas itu masih berlaku.
4. Masuk ke aplikasi JMO milik BPJS Ketenagakerjaan dan Mobile JKN milik BPJS Kesehatan, lalu cocokkan riwayat iuran yang tercatat di sana dengan potongan di slip gajimu. Potongan yang muncul di slip tapi tidak muncul di riwayat iuran adalah tanda bahaya.
5. Kalau ada selisih, tanyakan tertulis ke HRD dan sebutkan angka serta bulannya. Simpan slip gaji lamamu, karena dokumen inilah yang menjadi bukti kalau perkaranya berlanjut. Dokumen lain yang wajib kamu simpan saat berhenti bekerja kami bahas di paklaring.

Terakhir, ingat bahwa potongan BPJS bukan biaya yang hilang. JHT dan Jaminan Pensiun adalah tabunganmu sendiri yang dititipkan, sedangkan BPJS Kesehatan, JKK, JKM, dan JKP adalah perlindungan yang baru terasa nilainya saat kamu membutuhkannya. Yang perlu kamu jaga adalah angkanya benar dan setorannya jalan. Kalau kamu sedang menimbang tawaran kerja, hitung dulu bersihnya sebelum membandingkan dua angka bruto, dan pahami bahwa perbedaan status kerja juga berpengaruh pada kepesertaan, seperti yang kami uraikan di perbedaan PKWT dan PKWTT.