Karir PintarKerja Remote vs Onsite: Perbandingan Hak, Jam Kerja, dan Biaya
Jawaban singkat
Hukum ketenagakerjaan Indonesia tidak membedakan hak pekerja remote dan onsite: waktu kerja 40 jam seminggu, lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, dan larangan upah di bawah upah minimum berlaku sama. Perbedaannya ada di isi perjanjian kerja, yang wajib menyebut tempat pekerjaan, dan di biaya perjalanan. BPS mencatat 7,19 juta pekerja komuter pada Februari 2026.
Diperbarui . Aturan dicek statusnya di JDIH BPK, dan angka komuter diambil dari Sakernas BPS Februari 2026.
Tujuh kriteria kerja remote dan onsite
Baris aturan berlaku untuk pekerja yang punya perjanjian kerja. Freelancer tanpa perjanjian kerja dibahas di halaman komparasi terpisah.
| Kriteria | Remote | Onsite | Sumber dan tanggal data |
|---|---|---|---|
| Tempat kerja di perjanjian kerja | Wajib ditulis, misalnya rumah pekerja atau lokasi bebas di wilayah tertentu. | Wajib ditulis, biasanya alamat kantor atau lokasi proyek. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (berlaku 25 Maret 2003) |
| Waktu kerja normal | 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. | Sama persis. Undang-undang tidak membedakan tempat bekerja. | UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), Pasal 81 (berlaku 31 Maret 2023) |
| Batas lembur | Paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, di luar istirahat mingguan dan hari libur resmi. Upah lembur wajib dibayar. | Sama. Risiko pada kerja remote adalah lembur tidak tercatat, jadi simpan bukti jam kerja. | PP Nomor 35 Tahun 2021 (PKWT, waktu kerja, PHK) (berlaku 2 Februari 2021, status berlaku per 7 Oktober 2026) |
| Istirahat mingguan | 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. | Sama. | UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), Pasal 81 (berlaku 31 Maret 2023); JDIH BPK, status UU 6/2023 dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 (putusan MK 31 Oktober 2024, status dicek 7 Oktober 2026) |
| Upah minimum | Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. | Sama. | UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), Pasal 81 (berlaku 31 Maret 2023) |
| Waktu dan ongkos perjalanan | Hampir tidak ada perjalanan harian. | Ada. BPS mencatat 7,19 juta pekerja komuter (4,87 persen penduduk bekerja) yang pulang pergi lintas kabupaten atau kota setiap hari. | BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX (Sakernas Februari 2026) (data Februari 2026, rilis 5 Mei 2026) |
| Biaya internet, listrik, dan perangkat | Tidak ada angka resmi. Siapa yang menanggung harus disepakati tertulis di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. | Umumnya memakai fasilitas kantor. | UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (berlaku 25 Maret 2003) |
Yang sama dan yang berbeda
Hak dasarnya sama. Yang berbeda adalah cara membuktikan jam kerja, biaya yang muncul, dan hal yang perlu ditulis di kontrak.
Aturan waktu kerja berlaku di mana pun kamu bekerja
Pasal 77 UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 mewajibkan pengusaha melaksanakan waktu kerja 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, keduanya 40 jam seminggu. Pasal 26 PP 35/2021 membatasi lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Tidak ada pengecualian untuk pekerja yang bekerja dari rumah. Rinciannya ada di artikel jam kerja karyawan.
Untuk istirahat mingguan, Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memaknai Pasal 79 ayat (2) huruf b menjadi 1 hari untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.
Perjanjian kerja wajib menyebut tempat pekerjaan
Pasal 54 ayat (1) UU 13/2003 menyebut perjanjian kerja tertulis sekurang-kurangnya memuat jabatan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, serta syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban. Pasal ini tidak diubah oleh UU 6/2023. Pada kerja remote, bagian tempat pekerjaan dan syarat kerja inilah yang menentukan apakah kamu bisa bekerja dari kota lain, siapa yang menanggung perangkat, dan kapan kamu wajib datang ke kantor.
Perjalanan harian adalah biaya terbesar kerja onsite
Menurut BPS, pada Februari 2026 ada 7,19 juta penduduk bekerja yang rutin pulang pergi ke kabupaten atau kota lain pada hari yang sama, atau 4,87 persen dari seluruh penduduk bekerja. Angka ini belum menghitung pekerja yang menempuh perjalanan jauh di dalam satu kota. Kerja remote memotong waktu dan ongkos itu, tetapi memindahkan sebagian biaya operasional ke rumah. Bandingkan dengan menghitung ongkos perjalanan bulananmu dan biaya listrik serta internet tambahan, lalu masukkan selisihnya saat menilai tawaran. Untuk melihat gaji bersih setelah potongan, pakai kalkulator gaji bersih.
Checklist sebelum menerima tawaran remote
- Lokasi kerja dan wilayah yang diizinkan tertulis di perjanjian kerja.
- Jam inti yang wajib bisa dihubungi dan cara mencatat lembur sudah disepakati.
- Perangkat kerja, internet, dan listrik jelas siapa yang menanggung.
- Frekuensi wajib datang ke kantor dan siapa yang membayar perjalanannya.
- Status kerja jelas: karyawan dengan perjanjian kerja, bukan kontrak jasa, kalau kamu mengharapkan hak karyawan.
Pengertian dan contoh model kerja jarak jauh dibahas di kerja remote adalah.
Pertanyaan tentang kerja remote dan onsite
Apakah pekerja remote punya hak yang sama dengan pekerja kantor?
Selama statusnya pekerja dengan perjanjian kerja, ya. Ketentuan waktu kerja 40 jam seminggu, batas lembur, istirahat mingguan, dan larangan membayar di bawah upah minimum di UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021 tidak membedakan tempat bekerja.
Apa yang harus tertulis di kontrak kerja remote?
Pasal 54 UU 13/2003 mewajibkan perjanjian kerja tertulis memuat tempat pekerjaan, besar upah dan cara pembayarannya, serta hak dan kewajiban para pihak. Untuk kerja remote, pastikan lokasi kerja, jam yang harus bisa dihubungi, perangkat yang dipakai, dan siapa yang menanggung biaya internet atau listrik ditulis jelas.
Apakah lembur saat kerja remote tetap dibayar?
Ya. PP 35/2021 Pasal 27 mewajibkan pengusaha membayar upah kerja lembur bila pekerja dipekerjakan melebihi waktu kerja, kecuali bagi golongan jabatan tertentu. Batasnya paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, di luar istirahat mingguan dan hari libur resmi.
Mana yang lebih hemat, remote atau onsite?
Remote menghapus waktu dan ongkos perjalanan, tetapi bisa memindahkan biaya listrik, internet, dan perangkat ke pekerja kalau tidak diatur. Hitung keduanya dengan angka milikmu sendiri, lalu minta kejelasan tunjangan kerja jarak jauh sebelum menandatangani kontrak.
Dokumen resmi yang dipakai halaman ini
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanggal data atau berlaku: berlaku 25 Maret 2003.
- UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), Pasal 81. Tanggal data atau berlaku: berlaku 31 Maret 2023.
- JDIH BPK, status UU 6/2023 dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. Tanggal data atau berlaku: putusan MK 31 Oktober 2024, status dicek 7 Oktober 2026.
- PP Nomor 35 Tahun 2021 (PKWT, waktu kerja, PHK). Tanggal data atau berlaku: berlaku 2 Februari 2021, status berlaku per 7 Oktober 2026.
- BPS, Berita Resmi Statistik No. 49/05/Th. XXIX (Sakernas Februari 2026). Tanggal data atau berlaku: data Februari 2026, rilis 5 Mei 2026.
Komparasi lain: gaji fresh graduate vs berpengalaman dan freelance vs karyawan tetap.