Gaji Bupati dan Wali Kota: Gaji Pokok, Tunjangan, dan Dasar Hukumnya

Pertanyaan tentang gaji bupati hampir selalu dijawab dengan dua angka yang saling bertolak belakang. Satu kubu menyebut angka di bawah enam juta rupiah dan terdengar terlalu kecil untuk pemimpin daerah. Kubu lain menyebut angka ratusan juta rupiah dan terdengar terlalu besar untuk sebuah gaji. Keduanya bersumber pada naskah yang benar-benar ada, hanya saja yang dibicarakan bukan hal yang sama. Halaman ini memisahkan tiga lapis yang selalu tercampur, yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, dan biaya operasional daerah, lalu menunjukkan pasal mana yang menjadi sumber tiap angka.

Gaji pokoknya belum berubah sejak tahun 2000

Dasarnya adalah PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya. Peraturan itu beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir yang menyentuh angka gaji pokok adalah PP Nomor 59 Tahun 2000, yang ditetapkan pada 26 Juli 2000 dengan daya laku surut sejak 1 April 2000. Pasal I peraturan itu mengubah seluruh isi Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1980.

Besarnya gaji pokok bagi: a. Kepala Daerah Propinsi adalah Rp. 3.000.000,00 sebulan; b. Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah Rp. 2.400.000,00 sebulan; c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 2.100.000,00 sebulan; d. Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 1.800.000,00 sebulan.- Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1980 hasil perubahan PP Nomor 59 Tahun 2000

Ayat (2) pasal yang sama menambahkan bahwa selain gaji pokok, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, kecuali ditentukan lain. Kalimat itulah yang mengalihkan penetapan besaran tunjangan jabatan ke instrumen terpisah, yaitu Keputusan Presiden. Sampai artikel ini disusun, angka pada ayat (1) belum pernah diganti peraturan pemerintah lain, dan halaman statusnya di basis data peraturan resmi masih menyatakan berlaku.

Tunjangan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Besaran tunjangan jabatan kepala daerah pertama kali ditetapkan lewat Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu pada 4 Desember 2000, lalu diubah dengan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 pada 18 Mei 2001, juga dengan daya laku surut sejak 1 April 2000. Pasal I Keppres Nomor 68 Tahun 2001 mengubah seluruh Pasal 1 keputusan sebelumnya, dan pada ayat (2) memuat daftar nominal per jabatan. Kepala daerah masuk dalam daftar itu karena Pasal 2 PP Nomor 109 Tahun 2000 menempatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara.

Kolom gaji pokok bersumber dari Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1980 hasil perubahan PP Nomor 59 Tahun 2000, dan kolom tunjangan jabatan dari Pasal 1 ayat (2) huruf h sampai huruf k Keppres Nomor 168 Tahun 2000 hasil perubahan Keppres Nomor 68 Tahun 2001. Kedua kolom itu tertulis apa adanya di naskahnya. Kolom paling kanan tidak punya naskah, karena tidak ada peraturan yang menjumlahkan keduanya. Itu penjumlahan yang kami lakukan sendiri, dan cara kami memperlakukan angka hasil hitungan dijelaskan di halaman metodologi.

Ada satu hal teknis yang perlu disebut, karena kalau dilewatkan orang bisa mengira angka tunjangan jabatan kepala daerah sudah dicabut. Keppres Nomor 59 Tahun 2003 memang menyatakan tidak berlaku sebagian isi Keppres Nomor 168 Tahun 2000 juncto Keppres Nomor 68 Tahun 2001. Namun Pasal 3 Keppres Nomor 59 Tahun 2003 membatasi pencabutan itu hanya pada ketentuan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara di lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pasal 1 keputusan itu hanya menyebut Ketua serta Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Kepala daerah tidak termasuk kelompok itu, sehingga huruf h sampai huruf k pada Keppres Nomor 68 Tahun 2001 tetap berdiri.

Biaya penunjang operasional, sumber angka ratusan juta itu

Di sinilah letak salah paham yang paling sering terjadi. Pasal 8 PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyediakan delapan pos biaya untuk pelaksanaan tugas, mulai biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, sampai biaya penunjang operasional. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan biaya penunjang operasional sebagai biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 10 ayat (1) membebankan seluruh pos itu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hanya satu dari delapan pos itu yang punya angka di dalam peraturannya, yaitu biaya penunjang operasional. Pasal 9 ayat (2) mengatur besarannya untuk kepala daerah kabupaten dan kota berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, dengan dua batas sekaligus, yaitu batas rupiah paling rendah dan batas persentase paling tinggi terhadap PAD.

Perhatikan bahwa angka pada tabel itu adalah plafon anggaran per daerah, bukan penghasilan bulanan. Peruntukannya disebut Pasal 8 huruf h, yaitu koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas. Karena itu rekap yang menjumlahkan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan biaya penunjang operasional menjadi satu angka penghasilan hampir selalu menyesatkan, sebab mencampur uang yang diterima dengan anggaran yang dibelanjakan. Perlakuan yang sama kami terapkan pada komponen lain yang tidak punya nominal di naskah, sesuai kebijakan koreksi kami.

Fasilitas jabatan yang melekat dan yang harus dikembalikan

• Rumah jabatan (Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 109 Tahun 2000) disediakan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya. Ayat (2) mewajibkan rumah jabatan dan seluruh perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah ketika jabatannya berakhir, tanpa kewajiban apa pun dari Pemerintah Daerah.
• Kendaraan dinas (Pasal 7) disediakan satu unit untuk masing-masing kepala daerah dan wakilnya, dan juga wajib dikembalikan dalam keadaan baik saat berhenti dari jabatan.
• Pemeliharaan kesehatan (Pasal 8 huruf e) mencakup pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat, dan uang duka bagi kepala daerah beserta anggota keluarga.
• Larangan penghasilan rangkap (Pasal 5) menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan atau fasilitas rangkap dari Negara.
• Pengawasan anggaran daerah (Pasal 10 ayat (2)) menyatakan Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan anggaran di luar yang ditetapkan peraturan pemerintah ini dapat dibatalkan, oleh Menteri Dalam Negeri untuk Perda provinsi dan oleh Gubernur untuk Perda kabupaten dan kota.

Pensiun bupati dihitung dari gaji pokok, bukan dari total penghasilan

Aturannya ada di PP Nomor 9 Tahun 1980, di bagian yang tidak diubah PP Nomor 59 Tahun 2000. Pasal 9 ayat (1) menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Pasal 10 ayat (1) menetapkan besarnya pensiun pokok sebesar 1 persen untuk tiap 1 bulan masa jabatan, dengan batas sedikit-dikitnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 60 persen dari dasar pensiun. Pasal 1 huruf c menegaskan dasar pensiun adalah gaji pokok, bukan gaji pokok ditambah tunjangan.

Karena Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun, satu periode penuh setara 60 bulan dan langsung menyentuh batas atas 60 persen. Dengan dasar pensiun Rp2.100.000, hasilnya Rp1.260.000 per bulan untuk bekas Bupati atau Wali Kota, dan dengan dasar pensiun Rp3.000.000 hasilnya Rp1.800.000 per bulan untuk bekas Gubernur. Kedua angka itu turunan dari rumus, bukan nominal yang tertulis di naskah. Ketentuan lain yang menyertainya adalah Pasal 12 ayat (1) yang menghentikan pembayaran pensiun bila penerimanya meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi kepala daerah, dan Pasal 13 ayat (1) yang memberi pensiun janda atau duda sebesar setengah dari pensiun terakhir.

Kenapa angkanya tidak pernah naik selama lebih dari dua dasawarsa

PP Nomor 109 Tahun 2000 dibentuk untuk melaksanakan Pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan undang-undang itu sendiri sudah dua kali diganti, terakhir oleh UU Nomor 23 Tahun 2014. Yang membuat peraturan turunannya tetap hidup adalah Pasal 408 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Karena sampai sekarang belum ada peraturan pengganti, PP Nomor 9 Tahun 1980 juncto PP Nomor 59 Tahun 2000 dan PP Nomor 109 Tahun 2000 masih menjadi rujukan, dan ketiganya tercatat berlaku pada basis data peraturan resmi.

Akibatnya, gaji pokok kepala daerah secara nominal membeku di angka tahun 2000, berbeda dari gaji pokok aparatur sipil yang beberapa kali disesuaikan lewat Peraturan Pemerintah baru seperti terlihat pada kenaikan gaji PNS 2026. Pola membeku seperti ini bukan hal khusus kepala daerah. Gaji pokok Presiden juga terikat peraturan tahun 2000 dan tunjangan jabatannya pada keputusan tahun 2001, seperti kami telusuri di gaji Presiden. Sebaliknya, penghasilan tetap aparat desa justru baru saja dipindahkan ke rumus yang mengikuti tabel gaji PNS, seperti dibahas di gaji kepala desa.