Gaji Presiden RI: Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Dasar Hukum Tiap Angkanya

Gaji Presiden termasuk topik yang paling sering salah dikutip, dan penyebabnya bisa ditunjuk dengan jelas. Tidak ada satu pun peraturan yang menuliskan kalimat gaji Presiden adalah sekian rupiah. Yang ada adalah undang-undang yang memberi rumus, peraturan pemerintah yang memberi bilangan pengalinya, dan keputusan presiden yang memberi satu angka tunjangan. Ditambah lagi, sebagian besar yang beredar sebagai gaji sebenarnya adalah fasilitas jabatan yang memang dibiayai negara tetapi bukan uang yang masuk ke rekening pribadi. Halaman ini memisahkan ketiganya dan menunjukkan pasal mana yang menjadi sumber tiap angka.

Gaji pokok Presiden ditulis sebagai rumus, bukan sebagai angka

Dasarnya adalah UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, yang disahkan dan diundangkan pada 18 Desember 1978. Undang-undang ini sengaja tidak mencantumkan nominal, supaya gaji Presiden bergerak otomatis mengikuti gaji pejabat negara lain tanpa perlu mengubah undang-undangnya.

Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.- Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978

Ayat (2) pasal yang sama memakai pengali empat untuk Wakil Presiden. Jadi pertanyaannya berpindah: berapa gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden? Jawabannya ada di dua peraturan pemerintah yang sama-sama terbit pada 2000 dan sama-sama berlaku surut sejak 1 April 2000. Pasal 1 huruf a PP Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp5.040.000 sebulan. Pasal 2 hasil perubahan PP Nomor 60 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok Menteri Negara pada angka yang persis sama, yaitu Rp5.040.000 sebulan. Tidak ada jabatan pejabat negara lain yang gaji pokoknya lebih tinggi dari itu.

1. Cari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Rp5.040.000 (PP Nomor 75 Tahun 2000 dan PP Nomor 60 Tahun 2000).
2. Kalikan enam untuk Presiden sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, hasilnya Rp30.240.000 per bulan.
3. Kalikan empat untuk Wakil Presiden sesuai Pasal 2 ayat (2), hasilnya Rp20.160.000 per bulan.
4. Tambahkan tunjangan jabatan yang ditetapkan terpisah lewat Keputusan Presiden.

Perlu ditegaskan, Rp30.240.000 dan Rp20.160.000 adalah hasil perkalian yang kami lakukan sendiri dari dua naskah. Tidak ada peraturan yang menuliskan kedua angka itu. Cara kami memperlakukan angka hasil hitungan seperti ini dijelaskan di halaman metodologi.

Tunjangan jabatan, satu-satunya nominal yang tertulis langsung

Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan selain gaji pokok, Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan jabatan serta tunjangan lain sesuai peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Besarannya diserahkan ke Keputusan Presiden. Pertama kali ditetapkan lewat Keppres Nomor 168 Tahun 2000 pada 4 Desember 2000 dengan angka Rp18.144.000 untuk Presiden, lalu diubah lewat Keppres Nomor 68 Tahun 2001 pada 18 Mei 2001 menjadi angka yang berlaku sampai sekarang.

Ada satu hal teknis yang layak disebut, karena kalau dilewatkan orang bisa mengira angka Rp32.500.000 sudah dicabut. Keppres Nomor 59 Tahun 2003 memang mencabut sebagian isi Keppres Nomor 168 Tahun 2000 juncto Keppres Nomor 68 Tahun 2001. Namun Pasal 3 Keppres Nomor 59 Tahun 2003 membatasi pencabutan itu hanya pada ketentuan tunjangan jabatan bagi pejabat negara di lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Presiden dan Wakil Presiden tidak termasuk kelompok itu, dan Pasal 1 Keppres Nomor 59 Tahun 2003 memang hanya menyebut Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Ketua Muda Mahkamah Agung, serta Anggota Lembaga Tinggi Negara. Karena itulah Keppres Nomor 68 Tahun 2001 masih tercatat berlaku.

Fasilitas jabatan bukan gaji, dan di sinilah angka miliaran muncul

Bagian ini yang paling sering disalahpahami publik. UU Nomor 7 Tahun 1978 memang memberi Presiden lebih dari sekadar gaji dan tunjangan, tetapi bentuknya adalah pembiayaan dan fasilitas, bukan uang bulanan yang menjadi milik pribadi. Pasal 3 dan Pasal 5 menyebutnya secara berurutan:

• Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya (Pasal 3 huruf a). Ini pos anggaran kegiatan kenegaraan, bukan penghasilan.
• Seluruh biaya rumah tangganya (Pasal 3 huruf b), yaitu pembiayaan operasional kediaman jabatan.
• Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya (Pasal 3 huruf c).
• Tempat kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya (Pasal 5). Rumah dan kendaraan ini milik negara, bukan milik pejabatnya.

Perhatikan bahwa tidak satu pun dari empat pos itu diberi nominal di dalam undang-undangnya. Undang-undang memakai kata seluruh biaya, yang berarti besarnya ditentukan realisasi anggaran, bukan tarif tetap. Karena itu setiap angka rupiah yang beredar untuk pos-pos ini, termasuk yang sering disebut sebagai dana taktis atau dana operasional, tidak kami tayangkan. Bukan karena kami menganggapnya pasti salah, melainkan karena kami tidak menemukan naskah peraturan yang memuat angkanya sehingga tidak ada yang bisa diperiksa pembaca. Perlakuan yang sama kami terapkan pada komponen penghasilan pejabat lain yang dokumennya tidak dipublikasikan, sesuai kebijakan koreksi kami.

Angkanya tidak berubah sejak 2000 dan 2001

Sama seperti gaji pokok anggota lembaga tinggi negara, angka-angka ini sudah lama membeku. Nilai yang dikalikan, yaitu Rp5.040.000, ditetapkan PP Nomor 75 Tahun 2000 pada 4 September 2000 dengan daya laku surut sejak 1 April 2000, dan belum pernah diganti. Tunjangan jabatannya ditetapkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 pada 18 Mei 2001, juga dengan daya laku surut sejak 1 April 2000, dan juga belum pernah diganti. Artinya gaji pokok Presiden secara nominal tidak bergerak selama lebih dari dua dasawarsa, berbeda dari gaji pokok aparatur sipil yang beberapa kali disesuaikan lewat Peraturan Pemerintah baru, seperti terlihat pada kenaikan gaji PNS 2025 dan kenaikan gaji PNS 2026.

Ada satu konsekuensi menarik dari rumus enam kali itu. Karena gaji pokok Presiden terikat pada gaji pokok pejabat negara lain, menaikkan gaji Presiden tidak bisa dilakukan sendirian. Yang harus diubah adalah peraturan tentang gaji pokok pejabat negara, dan begitu itu berubah, gaji pokok Presiden ikut berubah dengan sendirinya tanpa perlu menyentuh UU Nomor 7 Tahun 1978. Wacana kenaikan gaji pejabat yang muncul di pemberitaan sepanjang 2026 belum mengubah apa pun sampai peraturan penggantinya benar-benar terbit dan bisa dibuka naskahnya.

Pensiun bekas Presiden dihitung 100 persen dari gaji pokok terakhir

Bagian ini juga sering keliru dikutip, karena angka pensiun kerap dikira dihitung dari total penghasilan. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun, dan ayat (2) menetapkan besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir. Karena dasarnya gaji pokok, bukan gaji pokok ditambah tunjangan, hasilnya untuk Presiden adalah Rp30.240.000 per bulan dan untuk Wakil Presiden Rp20.160.000 per bulan. Kedua angka itu turunan dari rumus, bukan nominal yang tertulis di naskah.

• Tunjangan dan biaya lanjutan: Pasal 7 memberi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden tunjangan sesuai peraturan pensiun Pegawai Negeri, biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarganya.
• Rumah dan kendaraan: Pasal 8 memberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan menyediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
• Staf: Pasal 11 menyatakan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.
• Penghentian pembayaran: Pasal 10 ayat (1) menghentikan pensiun bila yang bersangkutan meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
• Pensiun janda atau duda: Pasal 12 ayat (1) menetapkannya sebesar 50 persen dari pensiun terakhir yang diterima, dibayarkan mulai bulan ketujuh setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pasal 14 menghentikannya bila janda atau duda itu meninggal dunia atau kawin lagi.
• Pensiun anak: Pasal 15 ayat (1) memberikannya bila janda atau duda meninggal dunia atau kawin lagi, dengan besaran sama, dan ayat (2) membatasinya pada anak kandung yang belum berusia 25 tahun, belum punya pekerjaan tetap, atau belum pernah kawin.

Pajak penghasilan atas gaji dan tunjangannya ditanggung pemerintah

Presiden termasuk pejabat negara, sehingga penghasilan tetapnya masuk skema Pasal 2 PP Nomor 80 Tahun 2010. Ayat (1) menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Ayat (2) huruf a menyebut Pejabat Negara sebagai salah satu penerimanya, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan. Perlu dicatat bahwa Pasal 2 ayat (3) yang mengatur cara menghitungnya telah dicabut oleh PP Nomor 58 Tahun 2023, sedangkan ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku.

Bagi pekerja pada umumnya keadaannya berbeda, karena pajak dipotong dari penghasilan sendiri. Kalau kamu ingin melihat selisih antara gaji bruto dan gaji yang benar-benar diterima, pakai kalkulator gaji bersih atau kalkulator PPh 21.

Kenapa gaji Presiden tidak bisa dibandingkan dengan gaji pekerjaan biasa

Penghasilan Presiden bukan upah dalam pengertian hubungan kerja, sehingga tidak terikat ketentuan upah minimum dan tidak muncul di statistik upah pekerja. Struktur komponennya juga berbeda: tidak ada tunjangan kinerja berbasis capaian seperti pada aparatur sipil, dan tidak ada komponen variabel seperti lembur atau komisi. Karena itu perbandingan yang lebih masuk akal adalah dengan sesama jabatan negara yang gajinya dipatok peraturan, misalnya gaji hakim yang tunjangan jabatannya disesuaikan pada 2024, atau gaji PNS beserta tunjangan kinerja PNS. Kalau yang kamu cari sebenarnya acuan gaji untuk pekerjaan pada umumnya, mulailah dari acuan gaji per profesi.