Gaji Outsourcing: Batas Bawah, Hak, dan Cara Mengecek Slipnya
Oleh Redaksi Karir Pintar13 November 2026Terakhir diperbarui .Laporkan koreksi

Gaji outsourcing (pekerja alih daya) tidak punya tarif nasional sendiri. Batas bawahnya sama dengan pekerja lain: upah minimum daerah tempat bekerja, karena Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan hasil perubahan UU Cipta Kerja melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Yang membayar gaji adalah perusahaan alih daya, bukan perusahaan tempatmu ditempatkan: Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2021 menyebut upah, kesejahteraan, dan pelindungan pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Sebagai gambaran, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan Rp5.729.876 per bulan.
Daftar isi
Pertanyaan soal gaji outsourcing biasanya muncul saat seseorang menerima tawaran kerja lewat agen penyalur, lalu bingung kenapa kontraknya ditandatangani dengan perusahaan lain, bukan dengan perusahaan tempat ia sehari-hari bekerja. Ada juga yang mendengar kabar bahwa pekerja outsourcing boleh digaji di bawah UMR karena perusahaannya memotong fee. Panduan ini menjelaskan siapa yang wajib membayar gajimu, berapa batas bawahnya, hak apa saja yang melekat, potongan apa yang sah, dan cara mengecek slip gaji alih daya.
Apa itu outsourcing dan siapa yang membayar gajimu?
Outsourcing dalam aturan Indonesia disebut alih daya. Pasal 1 angka 14 PP Nomor 35 Tahun 2021 mendefinisikan perusahaan alih daya sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Jadi ada tiga pihak: kamu sebagai pekerja, perusahaan alih daya sebagai pemberi kerja, dan perusahaan klien yang memakai jasa perusahaan alih daya.
Hubungan kerjamu ada dengan perusahaan alih daya, bukan dengan klien. Pasal 18 ayat (1) PP 35/2021 menyatakan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerja yang dipekerjakannya didasarkan pada PKWT atau PKWTT, dan ayat (2) mewajibkan perjanjian itu dibuat tertulis. Artinya pekerja outsourcing bisa berstatus kontrak, bisa juga berstatus tetap di perusahaan alih daya. Penjelasan dua status itu ada di perbedaan PKWT dan PKWTT.
Siapa yang membayar gaji juga sudah dijawab aturannya. Pasal 18 ayat (3) menyebut pelindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Ayat (4) menambahkan bahwa semua itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi kalau ada masalah gaji, pihak pertama yang kamu tagih adalah perusahaan alih daya yang namanya tertera di kontrakmu.

Perusahaan alih daya juga punya syarat sendiri. Pasal 20 ayat (1) PP 35/2021 mewajibkan perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat. Ini berguna sebagai saringan awal: agen penyalur yang tidak jelas badan hukumnya atau meminta uang pendaftaran patut dicurigai.
Berapa batas bawah gaji outsourcing di 2026?
Tidak ada daftar gaji khusus outsourcing yang ditetapkan pemerintah. Batas bawahnya mengikuti upah minimum, karena Pasal 88E ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Larangan ini berlaku untuk semua pengusaha, termasuk perusahaan alih daya. Upah minimum yang dipakai adalah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota tempat kamu bekerja.
| Wilayah | Jenis | Upah minimum 2026 per bulan | Dasar penetapan |
|---|---|---|---|
| Kota Bekasi | UMK | Rp5.999.443 | Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Bekasi | UMK | Rp5.938.885 | Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| DKI Jakarta | UMP | Rp5.729.876 | Kepgub DKI 1142/2025 |
| Kota Depok | UMK | Rp5.522.662 | Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Tangerang | UMK | Rp5.399.405 | Kepgub Banten 703/2025 |
| Kabupaten Bogor | UMK | Rp5.161.769 | Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |

Daerah lain punya angka sendiri. Daftar lengkap upah minimum provinsi ada di halaman UMP 2026 semua provinsi, dan perbandingan ujung atas serta bawahnya ada di UMR tertinggi di Indonesia dan UMR terendah di Indonesia. Yang perlu diingat: yang berlaku adalah upah minimum lokasi kerja, bukan lokasi kantor perusahaan alih daya. Kalau agen berkantor di Jakarta tetapi kamu ditempatkan di Kabupaten Bekasi, lantainya mengikuti UMK Kabupaten Bekasi.
Sebagai pembanding, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata upah buruh secara nasional pada Agustus 2025 sebesar 3,33 juta rupiah per bulan. Angka itu rata-rata seluruh buruh di semua provinsi, jadi tidak bisa dipakai sebagai batas bawah. Batas bawah yang mengikat secara hukum tetap upah minimum daerah.
Apa saja hak pekerja outsourcing selain gaji pokok?
Status alih daya tidak mengurangi hak normatif. Pekerja outsourcing berhak atas hal-hal yang sama dengan pekerja lain sesuai status perjanjian kerjanya, dan perusahaan alih daya yang wajib memenuhinya. Tabel berikut merangkum hak yang paling sering ditanyakan.
| Hak | Ketentuan singkat | Ditanggung oleh |
|---|---|---|
| Upah minimal upah minimum | Larangan membayar di bawah upah minimum, UU 13/2003 Pasal 88E ayat (2) hasil perubahan | Perusahaan alih daya |
| Bukti pembayaran upah (slip) | Wajib diberikan saat upah dibayar, PP 36/2021 Pasal 53 ayat (2) | Perusahaan alih daya |
| Uang kompensasi PKWT | 1 bulan upah untuk kontrak 12 bulan, proporsional untuk masa lain, PP 35/2021 Pasal 15 dan 16 | Perusahaan alih daya |
| Pengalihan pelindungan hak | Kontrak PKWT harus mensyaratkannya bila agen berganti, PP 35/2021 Pasal 19 | Perusahaan alih daya |
| THR, lembur, cuti, BPJS | Mengikuti aturan umum ketenagakerjaan dan jaminan sosial | Perusahaan alih daya sebagai pemberi kerja |
Hak yang khas untuk pekerja alih daya berstatus kontrak ada di Pasal 19 PP 35/2021. Kalau perusahaan alih daya mempekerjakanmu dengan PKWT, perjanjian kerja itu harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya, sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada. Contohnya, klien mengganti agen penyedia tenaga kebersihan, tetapi pekerjaan kebersihannya tetap ada. Ayat (3) menyebut, kalau jaminan kelangsungan bekerja itu tidak kamu peroleh, perusahaan alih daya bertanggung jawab atas pemenuhan hakmu.
Hak lain mengikuti aturan umum. Cara menghitung THR ada di cara menghitung THR, upah lembur di cara menghitung upah lembur, dan potongan jaminan sosial di potongan gaji BPJS. Jam kerja dan istirahat dibahas di jam kerja karyawan. Semua itu berlaku juga untukmu, dan penanggung jawabnya adalah pemberi kerjamu, yaitu perusahaan alih daya.
Bagaimana menghitung uang kompensasi kontrak outsourcing?
Pekerja alih daya yang berstatus PKWT berhak atas uang kompensasi ketika kontraknya berakhir. Pasal 15 PP 35/2021 mewajibkan pengusaha memberikannya pada saat PKWT berakhir, kepada pekerja dengan masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus menerus. Kalau kontrak diperpanjang, kompensasi untuk periode pertama dibayar saat periode itu selesai, dan kompensasi periode perpanjangan dibayar setelah perpanjangannya berakhir.
Besarnya diatur Pasal 16. Kontrak 12 bulan terus menerus mendapat satu bulan upah. Kontrak satu bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dan kontrak lebih dari 12 bulan, dihitung proporsional dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah. Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.
| Lama kontrak | Rumus | Uang kompensasi |
|---|---|---|
| 3 bulan | 3/12 x Rp5.729.876 | Rp1.432.469 |
| 6 bulan | 6/12 x Rp5.729.876 | Rp2.864.938 |
| 12 bulan | 1 x Rp5.729.876 | Rp5.729.876 |
| 18 bulan | 18/12 x Rp5.729.876 | Rp8.594.814 |

Hitungan di atas memakai asumsi upah pokok ditambah tunjangan tetap persis sebesar UMP DKI Jakarta 2026. Kalau upahmu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap saja, Pasal 16 ayat (4) menyebut dasar hitungnya hanya upah pokok. Untuk perbandingan dengan hak saat berhenti dari status tetap, baca cara menghitung pesangon.
Potongan gaji apa yang sah untuk pekerja outsourcing?
Keluhan yang sering muncul dari pekerja alih daya adalah potongan yang tidak jelas. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan membatasinya dengan rinci. Pasal 63 ayat (1) hanya membolehkan pemotongan upah oleh pengusaha untuk pembayaran denda, ganti rugi, uang muka upah, sewa rumah atau barang milik perusahaan, utang atau cicilan utang pekerja, dan kelebihan pembayaran upah.
- Denda, ganti rugi, dan uang muka upah harus sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 63 ayat 2).
- Sewa dan utang harus berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertulis (Pasal 63 ayat 3).
- Kelebihan pembayaran upah boleh dipotong tanpa persetujuan pekerja (Pasal 63 ayat 4).
- Potongan untuk pihak ketiga hanya boleh dengan surat kuasa dari pekerja, dan surat kuasa itu bisa ditarik kapan saja, kecuali untuk kewajiban kepada negara dan iuran jaminan sosial (Pasal 64).
- Total potongan menurut Pasal 63 paling banyak 50 persen dari setiap pembayaran upah (Pasal 65).

Dari daftar itu terlihat bahwa fee agen tidak termasuk alasan potongan yang sah. Fee manajemen adalah harga jasa yang dibayar perusahaan klien kepada perusahaan alih daya, bukan utang pekerja. Kalau slip gajimu memuat potongan berlabel fee, biaya admin agen, atau biaya penempatan tanpa dasar perjanjian yang jelas, tanyakan dasar potongannya secara tertulis.
Cara mengecek slip gaji outsourcing
Slip gaji adalah alat paling praktis untuk memastikan hakmu terpenuhi. Pasal 53 ayat (2) PP 36/2021 mewajibkan pengusaha memberikan bukti pembayaran upah berisi rincian pada saat upah dibayarkan. Untuk pekerja alih daya, slip itu diterbitkan perusahaan alih daya. Periksa hal-hal berikut setiap bulan.
- Nama pemberi kerja. Pastikan yang tertera adalah perusahaan alih daya yang sama dengan di kontrakmu.
- Upah pokok dan tunjangan tetap. Jumlahnya tidak boleh di bawah upah minimum lokasi kerja untuk masa kerja kurang dari satu tahun.
- Lembur. Cocokkan jam lembur di slip dengan catatanmu sendiri.
- Iuran BPJS. Potongan bagian pekerja harus sesuai tarif, dan kepesertaanmu bisa dicek di aplikasi resmi BPJS.
- PPh 21. Bandingkan dengan simulasi di kalkulator PPh 21.
- Potongan lain. Setiap potongan harus punya dasar sesuai Pasal 63 dan 64 PP 36/2021, dan totalnya tidak melebihi 50 persen.
Kalau perusahaan alih daya tidak pernah memberi slip, langkah menagihnya ada di perusahaan tidak memberi slip gaji. Simpan semua slip dan kontrak dalam satu folder. Dokumen itu yang dipakai kalau suatu saat kamu perlu mengajukan pengaduan ke dinas ketenagakerjaan setempat. Untuk memperkirakan gaji bersih dari angka bruto, kamu juga bisa memakai kalkulator gaji bersih.
Kalau hasil pengecekan menunjukkan gajimu di bawah upah minimum atau ada potongan tanpa dasar, mulailah dari jalur yang paling ringan. Ajukan pertanyaan tertulis ke perusahaan alih daya, bukan ke supervisor di perusahaan klien, karena yang bertanggung jawab atas upah adalah perusahaan alih daya. Lampirkan salinan slip dan kontrak, sebutkan angka upah minimum yang berlaku di lokasi kerjamu, lalu minta penjelasan dan tenggat perbaikan. Jawaban tertulis, apa pun isinya, menjadi bukti penting.
Kalau tidak ada tanggapan, pekerja bisa menempuh perundingan bipartit, lalu meminta bantuan dinas ketenagakerjaan setempat. Serikat pekerja di perusahaan alih daya, kalau ada, bisa mendampingi sejak awal. Selama proses berjalan, tetap bekerja seperti biasa dan simpan catatan kehadiran serta lembur, supaya posisimu tidak dilemahkan dengan alasan mangkir.
Baca juga
Sumber
Setiap angka di artikel ini dapat Anda telusuri ke sumber resmi berikut.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK (Pasal 1 angka 14, Pasal 15, 16, 18, 19, 20) - JDIH Nasional (peraturan.go.id), 2 Februari 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Pasal 53 ayat 2, Pasal 63, 64, 65) - JDIH Nasional (peraturan.go.id), 2 Februari 2021
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (mengubah UU 13/2003, termasuk Pasal 88E) - Database Peraturan BPK
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 - JDIH Provinsi DKI Jakarta, 23 Desember 2025
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 - JDIH Provinsi Jawa Barat, 24 Desember 2025
- Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 - JDIH Provinsi Banten, 24 Desember 2025
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen, rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah - Badan Pusat Statistik, 5 November 2025
FAQ
Jawaban singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul.
Berapa gaji outsourcing?
Tidak ada tarif khusus outsourcing. Batas bawahnya upah minimum daerah tempat bekerja, misalnya UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Di atas itu, besaran gaji mengikuti perjanjian kerja dengan perusahaan alih daya.
Apakah gaji outsourcing boleh di bawah UMR?
Tidak boleh. Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan hasil perubahan UU Cipta Kerja melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Larangan ini berlaku juga untuk perusahaan alih daya.
Siapa yang wajib membayar gaji pekerja outsourcing?
Perusahaan alih daya. Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan upah, kesejahteraan, pelindungan, syarat kerja, dan perselisihan pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
Apakah pekerja outsourcing dapat uang kompensasi saat kontrak habis?
Ya, kalau hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dan masa kerjanya paling sedikit satu bulan terus menerus. Besarnya satu bulan upah untuk kontrak 12 bulan, dan proporsional masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah untuk masa lain (PP 35/2021 Pasal 15 dan 16).
Bolehkah agen memotong gaji untuk fee perusahaan?
Fee agen tidak termasuk alasan potongan yang diatur Pasal 63 PP 36/2021. Potongan untuk pihak ketiga pun hanya boleh dengan surat kuasa dari pekerja (Pasal 64). Tanyakan dasar potongan secara tertulis kalau ada potongan semacam itu di slip.
Berapa maksimal potongan gaji pekerja?
Jumlah keseluruhan potongan menurut Pasal 63 PP 36/2021 paling banyak 50 persen dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja (Pasal 65).
Apakah pekerja outsourcing bisa berstatus karyawan tetap?
Bisa. Pasal 18 ayat (1) PP 35/2021 menyatakan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerjanya didasarkan pada PKWT atau PKWTT, jadi status tetap di perusahaan alih daya dimungkinkan.
Apa yang terjadi kalau perusahaan klien mengganti agen outsourcing?
Untuk pekerja PKWT, perjanjian kerjanya harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bila terjadi pergantian perusahaan alih daya selama obyek pekerjaannya tetap ada. Kalau jaminan kelangsungan bekerja itu tidak diperoleh, perusahaan alih daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja (PP 35/2021 Pasal 19).
Upah minimum mana yang berlaku untuk pekerja outsourcing?
Upah minimum di lokasi tempat kamu bekerja, bukan lokasi kantor perusahaan alih daya. Kalau ditempatkan di wilayah yang punya UMK, yang dipakai UMK wilayah itu.
Artikel lain yang mungkin berguna
Lanjutkan membaca topik yang berdekatan.
Surat Keterangan Gaji: Isi, Contoh, dan Cara Memintanya ke HRD
Apa itu surat keterangan gaji, bedanya dengan slip gaji dan surat keterangan kerja, isi wajibnya, contoh format, dan cara memintanya ke HRD tanpa ditolak.
Baca artikelPajak Gaji Berapa Persen? Tarif PPh 21 Bulanan dan Tahunan Karyawan
Pajak gaji berapa persen? Tarif TER PPh 21 bulanan 0% sampai 34%, tarif Pasal 17 untuk Desember, PTKP 2026, contoh hitung gaji 5, 8, 10, dan 15 juta dari aturan resmi DJP.
Baca artikelGaji Kurir Paket: Batas Bawah Resmi, Hak, dan Cara Menghitungnya
Gaji kurir paket: batas bawah upah minimum 2026 di kota logistik, rata-rata upah BPS sektor transportasi, beda kurir karyawan dan mitra, plus cara menghitungnya.
Baca artikelMasih ada yang mengganjal soal panduan gaji?
Kirim pertanyaan Anda. Kami bantu jawab dengan acuan data resmi, bukan tebakan.
Tanya via WhatsApp