Gaji Kepala Desa: Penghasilan Tetap, Sumber Dana, dan Dasar Hukumnya

Sebagian besar tulisan tentang gaji kepala desa yang beredar hari ini masih mengutip angka Rp2.426.640. Angka itu memang pernah tertulis apa adanya di dalam peraturan, tetapi peraturannya sudah dicabut pada 27 Maret 2026. Penggantinya memakai cara yang berbeda: nominalnya dihapus, diganti persentase yang menempel pada tabel gaji pokok pegawai negeri sipil. Konsekuensinya besar, karena angka penghasilan tetap sekarang ikut bergerak setiap kali tabel gaji pokok PNS berubah. Halaman ini menelusuri pasal mana yang menjadi sumber tiap angka, dan menandai dengan jelas angka mana yang tertulis di naskah dan angka mana yang hasil hitungan.

Aturannya berganti pada 27 Maret 2026

Selama tujuh tahun, rujukan yang benar adalah PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014. Pasal 81 ayat (2) peraturan itu menuliskan tiga nominal sekaligus, yaitu Rp2.426.640 untuk kepala Desa, Rp2.224.420 untuk sekretaris Desa, dan Rp2.022.200 untuk perangkat Desa lainnya, masing-masing dengan keterangan bahwa jumlah itu setara 120 persen, 110 persen, dan 100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a. Nominal itu mengunci diri pada tabel gaji pokok yang berlaku saat peraturannya dibuat, sehingga tidak ikut bergerak ketika gaji pokok PNS naik pada 2024.

Pasal 187 PP Nomor 16 Tahun 2026 menutup babak itu. Bunyinya menyatakan PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Basis data peraturan resmi mencatat perubahan status itu: halaman PP Nomor 11 Tahun 2019 kini berstatus Tidak Berlaku, sedangkan halaman PP Nomor 16 Tahun 2026 berstatus Berlaku dan mencantumkan PP Nomor 11 Tahun 2019 pada daftar peraturan yang dicabutnya.

Rumusnya, dan angka yang dimasukkan ke dalam rumus itu

Bupati/Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.- Pasal 90 ayat (2) huruf a PP Nomor 16 Tahun 2026

Karena naskahnya tidak lagi memuat rupiah, pertanyaannya berpindah ke satu titik: berapa gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 0 tahun? Jawabannya ada di Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang berlaku terhitung 1 Januari 2024. Pada kolom Golongan II huruf a baris masa kerja golongan 0, angkanya Rp2.184.000. Tabel itu masih menjadi acuan pembayaran sampai artikel ini disusun, seperti kami rawat di halaman kenaikan gaji PNS 2026.

1. Ambil gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja golongan 0 tahun, yaitu Rp2.184.000 menurut Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2024.
2. Kalikan 120 persen untuk Kepala Desa sesuai Pasal 90 ayat (2) huruf a PP Nomor 16 Tahun 2026, hasilnya Rp2.620.800 per bulan.
3. Kalikan 110 persen untuk sekretaris Desa sesuai huruf b, hasilnya Rp2.402.400 per bulan.
4. Kalikan 100 persen untuk Perangkat Desa lainnya sesuai huruf c, hasilnya Rp2.184.000 per bulan.
5. Cocokkan hasilnya dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota di daerahmu, karena pasal yang sama menyerahkan penetapan nominalnya ke sana.

Empat katup yang bisa menggeser angka itu di lapangan

Hasil perkalian di atas adalah titik acuan, bukan angka yang otomatis diterima setiap kepala desa. Pasal 90 sampai Pasal 92 PP Nomor 16 Tahun 2026 memasang beberapa katup yang membuat nominal riil bisa berbeda antardaerah, dan bahkan berbeda antarwaktu di daerah yang sama.

• Penyesuaian saat gaji PNS naik bersifat pilihan. Pasal 90 ayat (3) menyatakan dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok PNS golongan ruang II/a, Bupati atau Wali Kota dapat melakukan penyesuaian. Kata dapat berarti penyesuaian itu tidak otomatis dan tidak seketika.
• Boleh lebih rendah kalau uangnya memang tidak ada. Pasal 90 ayat (5) mengizinkan Bupati atau Wali Kota menetapkan penghasilan tetap di bawah besaran pada ayat (2) apabila Alokasi Dana Desa dan sumber lain dalam APB Desa tidak mencukupi. Ini ketentuan baru yang tidak ada di peraturan lama.
• Ada kenaikan berkala. Pasal 91 memberi hak kenaikan penghasilan tetap secara berkala, dan ayat (2) menetapkan pelaksanaannya setiap 2 tahun sebesar 2 persen. Kalau pola itu diterapkan pada Rp2.620.800, hasil dua tahun pertama menjadi Rp2.673.216, dan angka itu hitungan kami sebagai ilustrasi, bukan nominal yang tertulis di naskah.
• Tabelnya ditetapkan daerah. Pasal 92 menyerahkan besaran dan tabel kenaikan berkala kepada Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota. Jadi dokumen yang benar-benar menentukan angka di slip penghasilan adalah Perbup atau Perwali, bukan peraturan pemerintah.

Satu ketentuan lagi layak disebut karena sering ditanyakan saat pergantian pejabat. Pasal 90 ayat (6) menyatakan dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa, sekretaris Desa, atau Perangkat Desa lainnya, penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penerimaan pejabat sebelumnya. Artinya penghasilan tetap melekat pada jabatan, bukan pada masa kerja orangnya.

Uangnya dari Alokasi Dana Desa, bukan dari Dana Desa

Ini pembeda yang paling sering tertukar di pemberitaan. Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 menyatakan penghasilan tetap dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD, yaitu Alokasi Dana Desa. Pasal 1 angka 12 peraturan yang sama mendefinisikan ADD sebagai pendapatan Desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten atau kota. Dana Desa adalah pos yang berbeda, bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, dan Pasal 90 ayat (4) secara tegas mengecualikannya sebagai penambal ketika ADD kurang.

• Besaran ADD. Pasal 115 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2026 mewajibkan pemerintah daerah kabupaten atau kota menganggarkan ADD paling sedikit 10 persen dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterimanya. Ketentuan senada ada di Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 hasil perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024.
• Prioritas penggunaannya. Pasal 72 ayat (5) undang-undang yang sama menyatakan besaran 10 persen dari dana alokasi umum itu diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap, yang diteruskan dari rekening Pemerintah ke rekening Desa.
• Cara membaginya antardesa. Pasal 115 ayat (5) memerintahkan pembagian ADD mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap lebih dulu, baru jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
• Pagu belanjanya. Pasal 121 ayat (1) huruf b membatasi belanja untuk penghasilan tetap, tunjangan, Tunjangan Purnatugas, dan jaminan sosial aparat desa beserta pos BPD pada paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja Desa. Ayat (3) mengizinkan batas itu terlampaui hanya jika ada program strategis nasional dan disetujui Bupati atau Wali Kota.

Batas 30 persen inilah yang menjelaskan kenapa desa dengan APB Desa kecil kadang tidak sanggup membayar sesuai rumus. Pagu belanja aparat dihitung dari total belanja desa, sehingga desa yang anggarannya tipis punya ruang rupiah yang tipis pula, dan di situlah katup Pasal 90 ayat (5) dipakai.

Selain penghasilan tetap: tunjangan, tanah bengkok, dan purnatugas

Pasal 26 ayat (3) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 hasil perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024 memberi Kepala Desa hak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Huruf d menambahkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan. Perangkat Desa mendapat hak sepadan lewat Pasal 50A yang disisipkan undang-undang yang sama. Pasal 93 PP Nomor 16 Tahun 2026 kemudian merincinya.

• Tunjangan (Pasal 93 ayat (2)) meliputi tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis.
• Penerimaan lain yang sah (ayat (3)) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain selain Dana Desa.
• Tunjangan Purnatugas (ayat (4)) diberikan satu kali di akhir masa jabatan, sesuai kemampuan keuangan Desa, bersumber dari APB Desa selain Dana Desa, dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.
• Jaminan sosial (ayat (5)) di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Tanah bengkok (Pasal 121 ayat (4) sampai ayat (6)) berada di luar perhitungan belanja Desa, dan hasil pengelolaannya dapat dipakai sebagai tambahan tunjangan di luar penghasilan tetap, dengan tata caranya diatur Perbup atau Perwali.

Tidak satu pun dari lima pos itu diberi nominal nasional. Semuanya bergantung pada kemampuan keuangan desa dan peraturan kepala daerah setempat, dan hasil tanah bengkok bahkan bergantung pada luas serta produktivitas tanahnya. Karena itu kami tidak menayangkan angka rupiah untuk pos-pos ini. Bukan karena angka yang beredar pasti keliru, melainkan karena tidak ada naskah nasional yang bisa diperiksa pembaca. Perlakuan yang sama kami terapkan pada komponen penghasilan lain yang dokumennya tidak dipublikasikan, sesuai kebijakan koreksi kami.

Masa jabatan delapan tahun dan kaitannya dengan penghasilan

UU Nomor 3 Tahun 2024 angka 9 mengubah Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 sehingga Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, berturut-turut maupun tidak. Pasal 50 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengulang ketentuan itu dan menambahkan pada ayat (3) bahwa periodisasi mencakup masa jabatan antarwaktu yang dipilih lewat Musyawarah Desa, serta pada ayat (4) bahwa kepala desa yang berhenti dianggap telah menjabat satu periode.

Panjang masa jabatan itu berpengaruh pada dua hal yang berhubungan dengan uang. Pertama, tunjangan purnatugas adalah hak yang baru diperkenalkan UU Nomor 3 Tahun 2024 dan hanya cair sekali di akhir masa jabatan, jadi jaraknya delapan tahun. Kedua, kenaikan berkala 2 persen setiap 2 tahun berjalan di dalam masa jabatan sepanjang itu, sehingga tabel kenaikan berkala yang disusun kepala daerah menjadi dokumen yang perlu dibaca kalau ingin tahu penghasilan pada tahun keenam atau kedelapan.

Kenapa gaji kepala desa tidak bisa dibandingkan dengan gaji karyawan

Kepala desa bukan pegawai negeri sipil, bukan pejabat negara, dan bukan pekerja dalam hubungan kerja. Karena itu penghasilannya tidak tunduk pada ketentuan upah minimum, tidak muncul dalam statistik upah pekerja, dan tidak punya komponen seperti lembur atau uang pengganti hak. Yang membuatnya terasa mirip PNS hanyalah titik tumpunya, yaitu tabel gaji pokok golongan II/a, dan kemiripan itu berhenti di situ. Perbandingan yang lebih masuk akal adalah dengan jabatan lain yang penghasilannya dipatok peraturan, misalnya gaji hakim atau gaji Presiden yang sama-sama memakai pola rumus, dan dengan gaji PNS beserta tunjangan kinerja PNS. Kalau yang kamu cari sebenarnya acuan gaji untuk pekerjaan pada umumnya, mulailah dari acuan gaji per profesi atau UMP dan UMK per daerah.