Gaji Marshaller: Tidak Ada Angka Resminya, Ini yang Bisa Dipastikan

Marshaller adalah petugas yang memandu pesawat masuk ke tempat parkirnya di apron, biasanya dengan dua batang pemandu di tangan. Pertanyaan yang paling sering muncul soal profesi ini adalah berapa gajinya, dan jawaban jujurnya mengecewakan: tidak ada satu pun sumber resmi yang menerbitkan angkanya. Jadi artikel ini tidak akan memberi Anda rentang gaji karangan, melainkan dua hal yang benar-benar bisa dipegang, yaitu batas bawah upah yang secara hukum mengikat pemberi kerja di lokasi bandara, dan aturan sertifikasi yang tertulis di peraturan menteri.

Kenapa halaman ini tidak menayangkan rentang gaji marshaller

Karir Pintar memakai satu aturan yang tidak bisa ditawar: setiap angka wajib punya naskah sumber yang benar-benar dibuka, bukan kutipan dari kutipan. Aturan itu bisa Anda baca sendiri di halaman metodologi kami. Untuk gaji marshaller, aturan itu tidak terpenuhi, dan alasannya ada tiga.

1. Tidak ada survei upah resmi untuk jabatan ini. Statistik upah pemerintah dikelompokkan per lapangan usaha dan per kategori jabatan besar, bukan per jabatan sesempit pemandu parkir pesawat udara. Tidak ada tabel resmi yang bisa dirujuk.
2. Angka di iklan lowongan bukan data pasar. Satu iklan lowongan hanya menggambarkan satu perusahaan, satu lokasi, dan satu periode. Menampilkannya seolah-olah itu rata-rata nasional adalah kesalahan metodologi, bukan sekadar ketidaktelitian.
3. Marshaller hampir selalu dipekerjakan oleh pihak ketiga. Pemandu parkir pesawat umumnya bekerja untuk perusahaan ground handling, bukan untuk maskapai yang pesawatnya ia pandu, sehingga struktur upahnya berbeda-beda antar perusahaan dan tidak terpusat di mana pun.

Kebijakan yang sama sudah kami terapkan di halaman lowongan kerja, yang sengaja tidak menampilkan angka gaji sama sekali. Kalau suatu saat ada sumber resmi yang menerbitkan upah jabatan ini, halaman ini akan diperbarui lewat pintu yang sama seperti data lain di situs ini, dan mekanisme koreksinya terbuka di halaman kebijakan koreksi.

Lantai upah yang mengikat di lokasi bandara besar

Ini bagian yang benar-benar pasti. Berapa pun kesepakatan gaji Anda dengan perusahaan ground handling, angkanya tidak boleh turun di bawah upah minimum daerah tempat Anda dipekerjakan. Larangan itu tertulis tegas di Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan hasil perubahan: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Yang sering luput: upah minimum menempel pada kabupaten atau kota, bukan pada nama bandaranya dan bukan pada kota besar terdekat. Karena itu tabel di bawah memakai lokasi administratif resmi tiap bandara menurut basis data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, lalu dipasangkan dengan nominal dari keputusan gubernur yang menetapkannya.

Perlu dicatat, DKI Jakarta tidak menetapkan upah minimum per kota, jadi yang berlaku di Halim Perdanakusuma adalah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Rinciannya ada di artikel UMR Jakarta 2026. Untuk kawasan Soekarno-Hatta, perhatikan bahwa Kabupaten Tangerang punya angka sendiri yang lebih rendah, yaitu Rp5.210.377, dan angka itulah yang berlaku bila perusahaan menempatkan Anda di wilayah kabupaten. Perbandingan lengkapnya dibahas di UMR Tangerang 2026.

Melanggar batas ini bukan pelanggaran administratif ringan. Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan hasil perubahan mengancam pelanggar Pasal 88E ayat (2) dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp400.000.000. Jadi kalau ada tawaran kerja marshaller yang gajinya di bawah tabel di atas, yang bermasalah adalah tawarannya, bukan ekspektasi Anda.

Bandara yang lantai upahnya belum bisa kami tayangkan

Sebagian bandara besar justru tidak ada di tabel tadi, dan itu disengaja. Naskah keputusan gubernur yang menetapkan upah minimum daerahnya belum bisa kami buka sendiri, jadi angkanya kami kosongkan alih-alih diisi dari pemberitaan.

Sebutan resmi marshaller dan tiga kompetensinya

Kalau Anda mencari lowongan atau mengurus sertifikasi, kata marshaller tidak akan Anda temukan di regulasinya. Sebutan resminya adalah personel pemandu parkir pesawat udara, tercantum di Pasal 4 ayat (1) huruf g PM 37 Tahun 2021 sebagai salah satu dari dua belas jenis personel bandar udara. Ayat (2) pasal yang sama mewajibkan semua personel itu memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaannya.

Pasal 62 membagi kompetensinya menjadi tiga, dan pembagian ini penting karena menentukan pekerjaan apa yang boleh Anda kerjakan.

• Fixed wing. Memandu parkir pesawat bersayap tetap dengan isyarat tangan (Pasal 64).
• Rotary wing. Memandu parkir helikopter dengan isyarat tangan (Pasal 65).
• A-VDGS atau VDGS. Mengoperasikan perangkat pemandu parkir visual untuk pesawat bersayap tetap (Pasal 66).

Artinya sertifikat sayap tetap tidak otomatis memberi kewenangan memandu helikopter, dan sebaliknya. Kalau sebuah lowongan menyebut kompetensi tertentu, itu bukan sekadar preferensi perusahaan, melainkan batas kewenangan yang diatur peraturan.

Syarat jadi marshaller menurut PM 37 Tahun 2021

Pasal 63 PM 37 Tahun 2021 menyebut lima syarat calon personel pemandu parkir pesawat udara, dan daftarnya lebih pendek daripada yang banyak orang kira.

• Pendidikan formal paling rendah SMU atau sederajat.
• Sehat jasmani dan rohani.
• Bebas narkoba.
• Tidak buta warna.
• Mampu berbahasa Inggris pasif.

Perhatikan bahwa gelar sarjana tidak termasuk syarat. Yang tidak bisa ditawar justru dua hal yang sering dianggap sepele, yaitu bebas buta warna dan kemampuan membaca bahasa Inggris, keduanya karena pekerjaan ini bergantung pada pembacaan marka, kode, dan dokumen operasional yang berbahasa Inggris.

Sertifikat kompetensinya sendiri tidak bisa Anda peroleh sendiri. Pasal 85 ayat (1) menentukan sertifikat itu diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara yang telah disertifikasi oleh Menteri, dan ayat (2) huruf g menyebut bidang pemandu parkir pesawat udara sebagai salah satu bidang yang boleh diselenggarakan lembaga tersebut. Materi pelatihannya diatur di Pasal 106 dan hanya terdiri dari empat pokok: safety regulation, keselamatan dan kesehatan kerja, general aircraft knowledge, dan aircraft marshalling service.

Lisensi atau sertifikat kompetensi, mana yang benar

Banyak tulisan di internet menyebut marshaller wajib punya lisensi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Naskah peraturannya memberi gambaran yang lebih rapi daripada itu, dan perbedaannya layak Anda tahu sebelum membayar biaya pelatihan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memang mengenal keduanya. Pasal 222 ayat (1) mewajibkan setiap personel bandar udara memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Ayat (2) mempersempit kewajiban lisensi hanya untuk personel yang terkait langsung dengan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara, dan ayat (3) menyebut lisensi diberikan oleh Menteri setelah calon memenuhi syarat administratif, sehat jasmani dan rohani, memiliki sertifikat kompetensi, serta lulus ujian.

Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.- Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan pelaksananya lalu memilih jalur yang mana untuk profesi ini. PM 37 Tahun 2021, yang khusus mengatur personel bandar udara, sama sekali tidak memakai kata lisensi di seluruh batang tubuhnya. Instrumen yang dipakainya adalah sertifikat kompetensi, termasuk untuk personel pemandu parkir pesawat udara. Jadi kalau ada lembaga yang menjanjikan Anda sebuah lisensi marshaller, pertanyaan pertama yang sebaiknya Anda ajukan adalah dokumen apa persisnya yang akan Anda terima dan pasal mana yang menjadi dasarnya.

Konsekuensi bekerja tanpa dokumen itu juga nyata. Pasal 423 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009 mengancam personel bandar udara yang mengoperasikan atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa lisensi atau sertifikat kompetensi dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000.

Cara menaksir gaji marshaller tanpa data karangan

Karena tidak ada rata-rata resmi, cara paling waras adalah membangun taksiran Anda sendiri dari dasar yang bisa diverifikasi, lalu memakainya sebagai posisi tawar. Urutannya seperti ini.

1. Kunci lantainya lebih dulu. Cari kabupaten atau kota tempat bandaranya berdiri di basis data DJPU, lalu buka nominal upah minimum daerah itu di halaman UMR. Itu batas bawah Anda, bukan target Anda.
2. Tanyakan struktur dan skala upahnya. Perusahaan wajib menyusunnya, dan dokumen ini yang menjelaskan kenapa dua orang dengan jabatan sama bisa berbeda gaji. Penjelasannya ada di artikel struktur dan skala upah.
3. Pisahkan upah pokok dari tunjangan. Pekerjaan apron berjalan dalam sistem sif, sehingga komponen sif, lembur, dan tunjangan bisa cukup besar. Hitungan lemburnya ada di cara menghitung upah lembur.
4. Cek status hubungan kerjanya. Marshaller kerap direkrut lewat perusahaan ground handling dengan kontrak waktu tertentu. Bedanya dengan karyawan tetap dibahas di perbedaan PKWT dan PKWTT.
5. Hitung yang benar-benar Anda terima. Setelah tahu angka bruto yang ditawarkan, jalankan kalkulator gaji bersih dan periksa potongannya lewat potongan gaji BPJS.

Pendekatan ini memang tidak memberi Anda satu angka tunggal yang enak dibaca. Tetapi setiap langkahnya bisa Anda buktikan ke dokumen resmi, dan itu jauh lebih berguna di meja negosiasi daripada rata-rata nasional yang tidak ada penerbitnya.