UMR Bali Rp3.207.459, dan Empat Daerah yang Angkanya Lebih Tinggi
Oleh Redaksi Karir Pintar26 September 2026Terakhir diperbarui

Yang orang sebut UMR Bali adalah Upah Minimum Provinsi, dan sejak 1 Januari 2026 nilainya Rp3.207.459 per bulan menurut Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025. Angka itu tidak berlaku merata di seluruh pulau. Dari sembilan kabupaten dan kota di Bali, hanya empat yang punya upah minimum sendiri yang lebih tinggi, yaitu Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Lima sisanya, yaitu Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung, memang memakai angka provinsi itu.
Daftar isi
- Angka yang berlaku sekarang dan dari mana dibacanya
- Empat daerah punya angka sendiri, lima daerah memakai angka provinsi
- Kenapa hanya empat daerah yang punya UMK
- Cara menentukan angka mana yang mengikat tempat kerjamu
- Angkanya berganti tiap awal tahun, dan kamu bisa memeriksanya sendiri
- Yang tidak dijawab oleh angka UMR
Pertanyaan yang dibawa orang ke kolom pencarian hampir selalu sama: berapa UMR Bali. Yang mereka butuhkan biasanya satu angka untuk menakar tawaran kerja, memeriksa slip gaji, atau menyiapkan negosiasi. Di Bali, satu angka saja tidak cukup, karena upah minimum di pulau ini bercabang. Ada angka provinsi yang berlaku luas, dan ada empat daerah yang keluar dari angka itu dengan nilai lebih tinggi. Halaman ini menaruh keduanya berdampingan dan menunjukkan cara menempatkan diri kamu di antara keduanya.
Angka yang berlaku sekarang dan dari mana dibacanya
Nilai Rp3.207.459 per bulan tercantum di diktum KESATU Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026. Keputusan itu ditetapkan di Denpasar pada 19 Desember 2025 dan ditandatangani Gubernur Wayan Koster. Diktum KETIGA menyebut tanggal mulai berlakunya secara eksplisit, yaitu 1 Januari 2026.
Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2026 sebesar Rp3.207.459,00 (tiga juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) per bulan.- Diktum KESATU, Kepgub Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025
Keputusan itu punya tiga diktum saja: nilai UMP, nilai upah minimum sektoral provinsi untuk bidang pariwisata, dan tanggal berlaku. Dasar hukum yang dikutip di bagian Menimbang adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35E ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Dua pasal itu penting, dan sebentar lagi akan menjelaskan kenapa Bali punya angka yang bercabang.
Empat daerah punya angka sendiri, lima daerah memakai angka provinsi
Ini bagian yang paling menentukan dan paling sering dilewati. Bali punya sembilan kabupaten dan kota, tetapi Lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten Tahun 2026 hanya memuat empat baris. Bukan karena lampirannya terpotong, melainkan karena memang hanya empat daerah itu yang punya upah minimum sendiri.

| Kabupaten/Kota | Acuan yang berlaku | Nilai per bulan |
|---|---|---|
| Badung | UMK sendiri | Rp3.791.002,57 |
| Denpasar | UMK sendiri | Rp3.499.878,78 |
| Gianyar | UMK sendiri | Rp3.316.798,48 |
| Tabanan | UMK sendiri | Rp3.287.678,87 |
| Bangli | UMP Bali | Rp3.207.459 |
| Buleleng | UMP Bali | Rp3.207.459 |
| Jembrana | UMP Bali | Rp3.207.459 |
| Karangasem | UMP Bali | Rp3.207.459 |
| Klungkung | UMP Bali | Rp3.207.459 |
Yang mengubah lima baris terakhir dari sekadar kekosongan data menjadi aturan yang mengikat adalah diktum KETIGA keputusan itu. Bunyinya menutup celah tafsir: daerah yang tidak tercantum di lampiran tidak lantas bebas tanpa lantai upah, melainkan ikut angka provinsi.
Bagi Kota/Kabupaten yang nilai Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menggunakan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026.- Diktum KETIGA, Kepgub Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025
Untuk periode 2026 pemerintah provinsi bahkan tidak menyisakan ruang menebak. Pengumuman Disnaker ESDM Bali bernomor B.21.500.15/17641/IV/DISNAKER.ESDM yang menyertai keputusan itu menyebut kelima kabupaten satu per satu, yaitu Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung. Pengumuman untuk periode sebelumnya tidak menyebut nama, hanya merujuk daerah yang nilainya tidak tercantum, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri. Perbandingan angka tahun ke tahun beserta catatan itu kami rapikan di UMR Bali 2025.
Kenapa hanya empat daerah yang punya UMK
Jawabannya bukan soal Bali, melainkan soal cara aturan pengupahan nasional disusun. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tidak berdiri di posisi hukum yang sama. Yang satu wajib ada setiap tahun, yang satu lagi bersyarat.
Pasal 25 ayat (1) PP 36/2021 sebagaimana diubah oleh PP 49/2025 merinci empat jenis upah minimum, dan dua di antaranya diberi kualifikasi tegas: upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu, serta upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Frasa itu tidak menempel pada upah minimum provinsi.
Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun.- Pasal 27 ayat (1) PP 36/2021 sebagaimana diubah oleh PP 49/2025
Dari dua ketentuan itu susunannya menjadi jelas. UMP adalah kewajiban tahunan gubernur, sehingga selalu ada dan selalu punya nilai. UMK adalah kemungkinan, bukan keharusan, dan hanya muncul kalau syaratnya terpenuhi dan bupati atau wali kota mengajukan rekomendasi lewat dewan pengupahan daerahnya. Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung tidak berada dalam posisi itu, jadi lantai upah mereka adalah lantai provinsi.
Cara menentukan angka mana yang mengikat tempat kerjamu
Kekeliruan yang paling sering terjadi adalah memakai alamat tempat tinggal. Seorang pekerja yang mengontrak di Denpasar tetapi bekerja pada perusahaan yang berkedudukan di Klungkung tetap mengacu pada UMP, bukan UMK Denpasar. Yang dihitung adalah wilayah tempat perusahaan berada dan tempat kamu benar benar dipekerjakan.
- Cari alamat resmi perusahaan, bukan alamat kosmu atau alamat KTP. Sumber yang paling bisa dipegang adalah kop surat kontrak kerja, alamat pada NPWP perusahaan, atau surat pengangkatan.
- Tentukan kabupaten atau kotanya. Kawasan yang sehari hari disebut Bali Selatan tersebar di Badung dan Denpasar, dua daerah dengan angka berbeda, jadi jangan berhenti pada nama kawasan.
- Cocokkan ke tabel di atas. Kalau nama daerahnya ada di empat baris pertama, angkamu adalah UMK daerah itu. Kalau ada di lima baris berikutnya, angkamu adalah UMP Rp3.207.459.
- Periksa apakah pekerjaanmu masuk sektor yang punya upah minimum sektoral. Untuk 2026 lapisan sektoral hanya menyentuh penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan turunan hotel bintang tertentu.
- Bandingkan angka itu dengan gaji pokok ditambah tunjangan tetap, bukan dengan total penerimaan. Lembur dan tunjangan tidak tetap tidak boleh dipakai menambal kekurangan upah minimum.
Angkanya berganti tiap awal tahun, dan kamu bisa memeriksanya sendiri
Halaman ini menjawab pertanyaan tentang angka yang berlaku sekarang, dan angka itu punya masa pakai. Memahami siklusnya membuat kamu bisa memverifikasi sendiri kapan pun, tanpa bergantung pada tulisan yang mungkin sudah basi. Untuk periode 2026, urutannya terekam rapi di tanggal tiap dokumen.

- Gubernur menetapkan UMP lebih dulu. Untuk 2026, Kepgub 1011/03-M/HK/2025 ditetapkan pada 19 Desember 2025.
- UMK menyusul setelahnya, karena nilainya bertumpu pada UMP. Kepgub 1021/03-M/HK/2025 ditetapkan pada 23 Desember 2025.
- Disnaker ESDM Bali menerbitkan pengumuman yang meringkas isi tiap keputusan, lalu memuatnya di situs pemerintah provinsi.
- Angka baru mulai berlaku pada 1 Januari, dan angka tahun sebelumnya kehilangan daya ikatnya karena memang ditetapkan hanya untuk tahun itu.
Satu catatan praktis soal sumber. Alamat lama Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali sering dipakai berbagai tulisan sebagai rujukan, padahal berkas keputusan upah minimum sekarang dipublikasikan lewat situs utama pemerintah provinsi. Kalau tautan yang kamu temukan tidak membuka berkas keputusan, cari lagi di situs provinsi sebelum menyimpulkan angkanya tidak ada.
Yang tidak dijawab oleh angka UMR
Upah minimum adalah lantai, bukan target, dan cakupannya lebih sempit daripada yang banyak orang kira. Tiga batas berikut sering terlewat dan justru paling sering memicu salah paham saat negosiasi atau saat memeriksa slip gaji.
- Angka ini untuk masa kerja di bawah satu tahun. Untuk pekerja yang sudah lebih lama, acuannya berpindah ke struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan. Penjelasannya ada di struktur dan skala upah.
- Angka ini bruto, bukan yang masuk rekening. Masih ada potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan pajak penghasilan sesuai ketentuan. Rinciannya bisa dicek di potongan gaji BPJS, dan angka bersihnya bisa dihitung di kalkulator gaji bersih.
- Angka ini tidak mengukur biaya hidup. Upah minimum dihitung dari formula dalam aturan pengupahan, bukan dari survei kebutuhan hidup di daerahmu. Bali menanggung biaya hidup kawasan wisata yang tidak selalu sejalan dengan lantai upahnya. Untuk melihat bagaimana daerah lain menyusun angkanya, ada UMR Jakarta yang memakai satu angka provinsi untuk seluruh wilayah.
Kalau kamu sedang membandingkan Bali dengan daerah lain sebelum memutuskan pindah kerja, dua halaman ini membantu menempatkan angkanya: UMR seluruh provinsi dan kota untuk gambaran nasional, dan UMR terendah di Indonesia untuk melihat sebaran paling bawahnya.
Baca juga
Sumber
Setiap angka di artikel ini dapat Anda telusuri ke sumber resmi berikut.
- Pengumuman B.21.500.15/17588/IV/DISNAKER.ESDM dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026 - Pemerintah Provinsi Bali, 19 Desember 2025
- Pengumuman B.21.500.15/17641/IV/DISNAKER.ESDM dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026 - Pemerintah Provinsi Bali, 23 Desember 2025
- Halaman pengumuman Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026 - Pemerintah Provinsi Bali, 25 Desember 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan - Database Peraturan BPK, 17 Desember 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan - Database Peraturan BPK, 2 Februari 2021
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, dan 21 Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum - JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, 5 Oktober 2000
FAQ
Jawaban singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul.
Berapa UMR Bali sekarang?
Rp3.207.459 per bulan, berlaku sejak 1 Januari 2026 berdasarkan Kepgub Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025. Nama resminya UMP Bali, bukan UMR. Angka itu berlaku untuk Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung, sementara empat daerah lain punya angka sendiri yang lebih tinggi.
Apakah UMR Bali sama di Denpasar, Badung, dan Ubud?
Tidak. Denpasar Rp3.499.878,78, Badung Rp3.791.002,57, dan Ubud berada di Kabupaten Gianyar sehingga memakai UMK Gianyar Rp3.316.798,48. Ketiganya berbeda dan ketiganya di atas UMP.
Daerah mana saja di Bali yang tidak punya UMK sendiri?
Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung. Kelimanya disebut satu per satu dalam pengumuman Disnaker ESDM Bali yang menyertai Kepgub Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025, dan diktum KETIGA keputusan itu menyatakan daerah yang tidak tercantum di lampiran memakai UMP.
Kenapa sebagian kabupaten di Bali tidak menetapkan UMK?
Karena posisinya memang berbeda dalam aturan. Pasal 27 ayat (1) PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 49/2025 mewajibkan gubernur menetapkan UMP setiap tahun, sedangkan Pasal 25 ayat (1) menempatkan upah minimum kabupaten/kota sebagai jenis yang berlaku dengan syarat tertentu. UMP wajib, UMK bersyarat.
Saya tinggal di Denpasar tapi kantornya di Klungkung, pakai angka mana?
Pakai UMP Rp3.207.459, karena yang menentukan adalah wilayah tempat perusahaan berkedudukan dan tempat kamu dipekerjakan, bukan alamat tempat tinggal. Kantor di Klungkung berarti acuannya angka provinsi.
Apakah pekerja hotel di Bali punya angka berbeda?
Bisa berbeda. Ada upah minimum sektoral untuk penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan turunan hotel bintang, yaitu Rp3.267.693 di tingkat provinsi dan Rp3.828.912,60 khusus Badung untuk hotel bintang 5 dan 4. Rincian dan perbandingan tahunannya ada di UMR Bali 2025.
Artikel lain yang mungkin berguna
Lanjutkan membaca topik yang berdekatan.
UMR Bekasi 2025 Rp5.690.752, Sekarang Sudah Rp5.999.443
UMR Bekasi 2025 resminya UMK Kota Bekasi Rp5.690.752,95. Sejak 1 Januari 2026 berlaku Rp5.999.443. Lengkap dengan angka Kabupaten Bekasi dan UMSK per sektor.
Baca artikelUMR Jogja 2026 Rp2.827.593, yang Cair ke Rekening Rp2.714.489
UMR Jogja 2026 atau UMK Kota Yogyakarta Rp2.827.593 per bulan. Setelah potongan wajib 4 persen, yang cair Rp2.714.489, dan PPh 21 nya nol rupiah.
Baca artikelUMR Tangerang 2026: Rp5.399.405 di Kota Tangerang, dan Kenapa Tetanggamu Dapat Angka Lain
UMR Tangerang 2026 resminya UMK: Kota Tangerang Rp5.399.405, Tangerang Selatan Rp5.247.870, Kabupaten Tangerang Rp5.210.377, dibaca dari naskah Kepgub Banten 703/2025.
Baca artikelMasih ada yang mengganjal soal umr?
Kirim pertanyaan Anda. Kami bantu jawab dengan acuan data resmi, bukan tebakan.
Tanya via WhatsApp