Gaji Jaksa: Gaji Pokok, Tunjangan Fungsional, dan Dasar Hukumnya

Kebanyakan halaman yang menjawab pertanyaan ini menyebut satu angka bulat, misalnya sekian puluh juta sebulan, tanpa menyebut angka itu dibaca dari mana. Masalahnya, tidak ada satu naskah peraturan pun yang memuat angka total penghasilan seorang jaksa. Yang ada adalah tiga tabel terpisah di tiga peraturan berbeda, masing-masing dengan dasar hitung sendiri: gaji pokok memakai golongan dan masa kerja, tunjangan fungsional memakai jenjang jabatan, dan tunjangan kinerja memakai kelas jabatan. Halaman ini menyalin ketiga tabel itu apa adanya, menyebut peraturannya satu per satu, dan menjelaskan kenapa ketiganya tidak bisa begitu saja dijumlahkan.

Kenapa gaji jaksa dibaca dari tiga peraturan, bukan satu

Titik awalnya ada di definisi. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya berdasarkan undang-undang. Kalimat itu yang menentukan seluruh sisanya.

Konsekuensinya, jaksa tidak punya tabel gaji pokok sendiri seperti hakim, yang berstatus pejabat negara dan sejak 2024 memakai lampiran tersendiri. Bandingkan dengan uraian di gaji hakim. Jaksa memakai tabel gaji pokok pegawai negeri sipil, lalu di atasnya ditambahkan tunjangan jabatan fungsional karena jabatannya fungsional, dan tunjangan kinerja karena bekerja di Kejaksaan. Undang-undangnya sendiri tidak menyebut satu angka pun. Pasal 17 UU Nomor 16 Tahun 2004 dalam rumusan UU Nomor 11 Tahun 2021 hanya berbunyi bahwa setiap Jaksa memperoleh gaji, tunjangan, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Gaji pokok, dasar hitungnya golongan ruang dan masa kerja golongan. Diatur Lampiran PP Nomor 5 Tahun 2024 yang mengubah Lampiran II PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Tunjangan jabatan fungsional jaksa, dasar hitungnya jenjang jabatan fungsional. Diatur Lampiran Perpres Nomor 117 Tahun 2014.
3. Tunjangan kinerja, dasar hitungnya kelas jabatan di lingkungan Kejaksaan. Diatur Lampiran Perpres Nomor 29 Tahun 2020, dengan aturan pelaksana Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020.

Ketiganya ditetapkan pada tahun yang berbeda, yaitu 2024, 2014, dan 2020, dan tidak pernah dikonsolidasikan menjadi satu naskah. Itulah sebabnya rekap yang menjumlahkan ketiganya menjadi satu angka tunggal selalu keliru pada tingkat tertentu, dan alasannya dijelaskan di bagian tersendiri di bawah.

Gaji pokok jaksa memakai tabel pegawai negeri sipil

Peraturan yang berlaku sekarang adalah PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977, ditetapkan dan diundangkan pada 26 Januari 2024, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 15. Tabelnya berlaku surut sejak 1 Januari 2024, dan sampai halaman ini disusun belum ada Perubahan Kedua Puluh. Cara mengeceknya bisa kamu lakukan sendiri: buka halaman PP Nomor 7 Tahun 1977 di basis data peraturan, lalu lihat bagian Diubah Oleh. Selama peraturan pengubah terbaru yang tercatat masih PP Nomor 5 Tahun 2024, tabelnya belum berganti. Latar belakangnya diuraikan di kenaikan gaji PNS 2025.

Rentang golongan yang relevan untuk jaksa adalah III/a sampai IV/e, karena itulah rentang yang dipasangkan dengan jenjang jabatan fungsional jaksa di Lampiran Perpres Nomor 117 Tahun 2014. Golongan I dan II tidak masuk, sehingga tabel gaji pokok pegawai negeri sipil yang beredar lengkap dari I/a tidak seluruhnya relevan di sini.

Tunjangan jabatan fungsional jaksa menurut Perpres Nomor 117 Tahun 2014

Ini komponen kedua, dan sumbernya Perpres Nomor 117 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, ditetapkan 17 September 2014 dan diundangkan 18 September 2014, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 241. Pada basis data peraturan resmi, peraturan ini berstatus berlaku dan belum dicabut atau diubah. Pasal 2 menyatakan tunjangan ini diberikan setiap bulan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Jaksa, dan Pasal 3 menyerahkan besarannya ke Lampiran.

Perhatikan urutan dua baris terakhir, karena namanya menyesatkan. Ajun Jaksa Madya adalah jenjang terendah, bukan yang lebih tinggi daripada Ajun Jaksa. Urutan itu bukan tafsir kami, melainkan mengikuti golongan ruang yang tertulis di lampirannya sendiri, yaitu III/a untuk Ajun Jaksa Madya dan III/b untuk Ajun Jaksa.

Ada satu pembatas penting. Pasal 4 Perpres Nomor 117 Tahun 2014 menyatakan pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa sekaligus merangkap jabatan struktural hanya diberikan satu tunjangan jabatan, yaitu yang menguntungkan bagi yang bersangkutan. Jadi jaksa yang naik ke kursi struktural tidak menerima dua tunjangan jabatan sekaligus. Pasal 5 menambahkan bahwa pemberian tunjangan ini dihentikan bila yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

Tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2020

Komponen ketiga ini yang nominalnya paling besar, dan justru komponen ini yang paling sering disalahsebut sebagai gaji. Dasarnya Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, ditetapkan 13 Februari 2020 dan diundangkan 17 Februari 2020, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 43. Peraturan ini mencabut Perpres Nomor 88 Tahun 2018 dan berstatus berlaku pada basis data peraturan resmi, tanpa catatan pencabutan atau perubahan sesudahnya.

Yang menentukan besarannya bukan pangkat dan bukan jenjang jaksa, melainkan kelas jabatan. Dua orang dengan golongan ruang yang sama bisa menerima tunjangan kinerja berbeda kalau kelas jabatannya berbeda. Pasal 5 ayat (1) menyatakan tunjangan ini diberikan terhitung mulai bulan April 2019, dan ayat (2) menegaskan pemberiannya memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulan.

Beberapa ketentuan lain yang tertulis jelas di kedua naskah dan sering hilang dari rekap:

• Calon pegawai negeri sipil dibayar 80 persen. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 menetapkan besaran tunjangan kinerja bagi calon pegawai negeri sipil adalah 80 persen dari kelas jabatan pelaksana di unit kerjanya.
• Rangkap jabatan hanya dapat satu. Pasal 13 peraturan yang sama menyatakan pegawai yang menduduki jabatan fungsional Jaksa dan merangkap jabatan struktural hanya diberikan satu tunjangan kinerja yang menguntungkan.
• Pajaknya ditanggung negara. Pasal 7 Perpres Nomor 29 Tahun 2020 menyatakan pajak penghasilan atas tunjangan kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
• Ada kondisi yang membuat tunjangan ini nol. Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 29 Tahun 2020 menyebut lima keadaan, di antaranya pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu, yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, dan yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
• Kelas jabatan bisa berubah. Pasal 8 ayat (2) Perpres Nomor 29 Tahun 2020 mengatur perubahan kelas jabatan ditetapkan Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan menteri yang mengurusi aparatur negara, dan tambahan persetujuan menteri keuangan bila mengubah alokasi anggaran.

Kenapa ketiga komponen tidak bisa langsung dijumlahkan

Godaan terbesar saat membaca tiga tabel di atas adalah menarik satu baris dari masing-masing tabel lalu menjumlahkannya. Kami tidak melakukannya, dan ada empat alasan yang semuanya bisa kamu periksa sendiri di naskahnya.

1. Ketiga tabel tidak memakai sumbu yang sama. Gaji pokok memakai golongan ruang dan masa kerja, tunjangan fungsional memakai jenjang jabatan, tunjangan kinerja memakai kelas jabatan. Tidak ada pasal yang memetakan kelas jabatan ke golongan ruang secara tetap, sehingga memasangkan baris dari tabel yang satu ke tabel yang lain adalah tebakan.
2. Hubungan antara tunjangan fungsional dan tunjangan kinerja tidak dinyatakan tegas. Pasal 9 ayat (1) Perpres Nomor 29 Tahun 2020 mengatur bahwa pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi menerima tunjangan kinerja sebesar selisihnya saja. Naskah itu memakai istilah tunjangan profesi, sedangkan Perpres Nomor 117 Tahun 2014 memakai istilah tunjangan jabatan fungsional. Karena kedua naskah tidak memakai istilah yang sama, kami tidak menyatakan keduanya pasti diterima utuh secara bersamaan, dan juga tidak menyatakan sebaliknya.
3. Tunjangan kinerja tidak selalu dibayar penuh. Besarannya memperhitungkan capaian kinerja bulanan, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 memuat bab tersendiri tentang pengurangan tunjangan kinerja.
4. Masih ada komponen yang tidak kami buka naskahnya. Tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang makan, tunjangan hari raya, dan gaji ketiga belas berlaku bagi pegawai negeri sipil termasuk jaksa, tetapi masing-masing punya peraturan sendiri yang tidak kami periksa untuk halaman ini. Yang bisa kamu baca sekarang ada di gaji ke-13.

Gaji Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung diatur terpisah

Jaksa Agung tidak memakai satu pun dari tiga tabel di atas untuk gaji pokok dan tunjangan jabatannya, karena kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara. Dasarnya PP Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan atau Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara, ditetapkan 4 September 2000 dan berstatus berlaku. Pasal 1 menyamakan hak keuangannya dengan Menteri Negara, dan Pasal 3 menyebut angkanya secara eksplisit.

Baris ketiga sengaja kami tulis sebagai persentase, bukan rupiah, karena peraturannya memang menuliskannya begitu. Kalau persentase itu dikalikan sendiri dengan nominal kelas jabatan 17 yang Rp33.240.000, hasilnya Rp49.860.000. Perkalian itu hitungan kami, bukan angka yang tercetak di naskah mana pun, dan cara kami memperlakukan angka turunan seperti ini dijelaskan di metodologi.

Yang tidak kami tayangkan di halaman ini

Beberapa hal sengaja dikosongkan, dan alasannya kami sebutkan supaya kamu tahu apa yang belum terjawab, bukan mengira kami lupa.

• Pemetaan jenjang jaksa ke kelas jabatan. Tanpa peta ini, pertanyaan berapa tunjangan kinerja seorang Jaksa Muda tidak bisa dijawab dari naskah yang kami buka. Kelas jabatan ditetapkan per jabatan oleh Jaksa Agung, dan dokumen penetapannya bukan bagian dari Perpres Nomor 29 Tahun 2020.
• Angka total take home pay jaksa. Tidak ada satu naskah pun yang memuatnya, jadi angka apa pun yang beredar sebagai total adalah hasil penjumlahan orang lain, bukan kutipan peraturan.
• Tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan uang makan jaksa. Ada peraturannya, tetapi naskahnya belum kami periksa untuk halaman ini.
• Penghasilan jaksa di luar Kejaksaan. Jaksa yang ditugaskan pada instansi lain memakai ketentuan penugasan tersendiri yang tidak dibahas di sini.

Kalau kamu menemukan naskah resmi yang memuat salah satu di antaranya, kirimkan tautannya lewat kanal pada halaman kebijakan koreksi. Kami mengoreksi halaman berdasarkan naskah, bukan berdasarkan rekap situs lain.

Cara memakai angka di halaman ini tanpa salah kaprah

Tiga kekeliruan yang paling sering terjadi. Pertama, menyebut angka tunjangan kinerja kelas jabatan tertinggi sebagai gaji jaksa. Nominal Rp38.226.000 itu adalah tunjangan kinerja pada kelas jabatan 18, dan kelas jabatan setinggi itu bukan posisi yang diduduki jaksa pada umumnya. Kedua, memakai nominal Jaksa Agung sebagai gambaran penghasilan jaksa, padahal Jaksa Agung memakai rezim aturan yang berbeda sejak gaji pokoknya. Ketiga, menyandingkan angka di sini dengan upah minimum. Penghasilan jaksa bukan upah dalam hubungan kerja, sehingga tidak terikat ketentuan upah minimum yang bisa kamu baca di halaman UMR.

Kalau yang kamu cari sebenarnya gambaran penghasilan profesi hukum di sektor swasta, mulailah dari gaji pengacara atau acuan gaji per profesi. Kalau kamu sedang membandingkan jalur aparatur, lihat gaji PNS dan tunjangan kinerja PNS, karena pola tiga komponennya mirip meskipun nominalnya berbeda per instansi.