Gaji MBG: Angka Resmi di Juknis BGN, dan Jabatan yang Sebenarnya Tidak Ada

Pertanyaan soal gaji MBG hampir selalu dijawab dengan tabel rentang yang terlihat rapi: sekian juta untuk juru masak, sekian juta untuk pemorsian, sekian juta untuk admin. Masalahnya, tabel-tabel itu tidak menautkan satu pun dokumen resmi. Padahal dokumennya ada, terbuka, dan memuat angka yang benar-benar ditetapkan. Artikel ini memakai dokumen itu sebagai patokan, dan menyebutkan dengan jujur bagian mana yang angkanya memang tidak ada.

Angka resmi honor kerja di dapur MBG dan di mana tertulisnya

Naskah yang mengatur ini adalah Lampiran I Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. Dokumen itu diterbitkan sendiri oleh BGN di halaman dokumen juknis-nya, dan pada bagian tenaga relawan bunyinya begini.

Tenaga relawan diberikan insentif sesuai dengan wilayah masing-masing dan sesuai beban kerja, dengan besaran antara Rp100.000 - 200.000/orang/hari operasional. Pembayaran insentif ini menggunakan biaya operasional, dimana Perwakilan Yayasan bertanggung jawab untuk melakukan dan memastikan pembayaran tersebut.- Lampiran I Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025

Tiga hal dari kalimat itu sering hilang saat dikutip ulang. Pertama, satuannya per hari operasional, bukan per bulan. Kedua, rentangnya bukan jenjang jabatan, melainkan penyesuaian terhadap wilayah dan beban kerja. Ketiga, yang membayar adalah Perwakilan Yayasan pengelola dapur memakai dana operasional, bukan transfer gaji dari kantor pusat.

Angka bulanan yang beredar sebenarnya juga punya versi resminya, hanya saja bentuknya keterangan, bukan tarif. Dalam siaran pers Nomor SIPERS-181/BGN/03/2026 tertanggal 30 Maret 2026, BGN menyatakan sudah ada lebih dari 1,2 juta relawan SPPG di seluruh Indonesia dan mereka mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 juta sampai Rp3,2 juta per bulan. Itu gambaran penghasilan yang sedang berjalan, bukan skala upah yang ditetapkan per posisi, dan penting untuk membedakan keduanya.

Tidak ada jabatan bernama admin MBG di struktur resminya

Ini bagian yang paling sering membuat pelamar salah menyiapkan diri. Kalau Anda mencari gaji admin MBG, Anda sedang mencari jabatan yang tidak ada dalam komposisi personil resmi SPPG. Juknis memuat daftar lengkapnya di Tabel 7, dan totalnya maksimal 52 orang per dapur.

Pekerjaan yang orang bayangkan sebagai admin memang ada, tetapi namanya Pengawas Keuangan. Juknis mendefinisikannya sebagai petugas pelaksana program MBG di SPPG yang bertugas merencanakan anggaran belanja harian, mengelola keuangan, mengurus manajemen logistik, serta mengatur jadwal tim relawan. Kalau pengawas keuangan sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara, sebutannya berubah lagi menjadi Penata Layanan Operasional Keuangan atau PLO Keuangan. Jadi kalau Anda melamar dengan kata kunci admin, Anda berpotensi melewatkan pengumuman yang memakai nama resminya.

Syaratnya juga sudah tertulis: berdomisili dalam kabupaten atau kota yang sama dengan SPPG, usia 18 sampai 50 tahun, plus berkas standar mulai dari surat lamaran kerja sampai SKCK dan surat bebas narkoba. Khusus Pengawas Keuangan, juknis mengutamakan lulusan Akuntansi jenjang D3, D4, atau S1 dengan pengalaman minimal satu tahun, dan membuka kemungkinan bagi lulusan Manajemen Bisnis serta Manajemen Ekonomi.

Kenapa gaji pengawas dan Kepala SPPG tidak kami tayangkan angkanya

Karir Pintar memakai aturan yang tidak bisa ditawar: satu angka wajib punya naskah yang benar-benar dibuka, bukan kutipan dari kutipan. Aturan itu bisa Anda baca di halaman metodologi. Untuk tiga posisi pengawas, aturan itu tidak terpenuhi, dan alasannya ada di naskah juknisnya sendiri.

Gaji pengawas gizi, pengawas keuangan, dan pengawas sanitasi, dibayarkan menggunakan biaya operasional sampai dengan pembiayaannya dapat dibayarkan melalui pembiayaan dari DIPA BGN Pusat.- Lampiran I Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025

Kalimat itu mengatur dari mana uangnya berasal, bukan berapa besarnya. Tidak ada lampiran nominal untuk ketiga posisi tersebut di naskah yang kami baca, dan kami tidak menemukan pengumuman resmi BGN yang menerbitkannya. Jadi angkanya kami kosongkan. Hal yang sama berlaku untuk Kepala SPPG, yang menurut definisi juknis adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang ditugaskan BGN sebagai koordinator pengelola SPPG, dengan catatan tegas di naskahnya bahwa Kepala SPPG tidak hanya berasal dari SPPI.

Ada satu jalur yang angkanya justru terbuka lebar, dan sering terlewat. Begitu seorang pengawas atau Kepala SPPG diangkat sebagai aparatur sipil negara lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penghasilan pokoknya tidak lagi ditentukan dapur mana pun, melainkan mengikuti lampiran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Rentang gaji pokoknya, dari golongan terendah masa kerja nol tahun sampai golongan tertinggi masa kerja terpanjang, bisa Anda periksa di halaman gaji PPPK kami. Yang tidak bisa kami pastikan adalah golongan mana yang dipakai untuk formasi BGN, jadi jangan menganggap angka tertinggi di tabel itu otomatis berlaku untuk Anda.

Yang menentukan penghasilan bulanan Anda adalah jumlah hari operasional

Karena honornya harian, penghasilan bulanan seorang relawan dapur ditentukan dua hal: tarif harian yang disepakati di dapurnya, dan berapa hari dapur itu beroperasi. Juknis menegaskan insentif relawan dibayarkan dengan prinsip kehadiran, dan hari kerja relawan mengikuti hari operasional SPPG, termasuk bila dapur tetap beroperasi pada hari libur sekolah dan cuti bersama.

Saat satuan pendidikan libur pun honor harian tetap diberikan, sepanjang relawan menjalankan tugas penunjang operasional. Untuk personil yang dibiayai DIPA BGN Pusat, juknis menambahkan kewajiban hadir pada setiap hari operasional dengan waktu kerja paling sedikit delapan jam per hari.

Jumlah orang yang dipakai juga tidak seragam antar dapur, karena juknis mengikatnya pada jumlah penerima manfaat. Ini berpengaruh langsung ke peluang Anda diterima, bukan ke tarifnya.

Jadi cara paling waras menaksir penghasilan bulanan bukan mencari tabel gaji di internet, melainkan mengalikan dua angka yang bisa Anda tanyakan langsung: tarif harian di SPPG tersebut, dan jumlah hari operasionalnya dalam sebulan. Dua angka itu ada di tangan Kepala SPPG dan Perwakilan Yayasan.

Membandingkan honor harian MBG dengan lantai upah daerah

Pertanyaan lanjutan yang wajar: apakah honor itu setara upah minimum di daerah Anda. Di sini kami perlu berhati-hati, dan alasannya bukan basa-basi. Juknis secara konsisten memakai kata insentif untuk tenaga relawan dan kata gaji untuk pengawas. Pilihan kata itu punya konsekuensi hukum yang berbeda, dan menentukan apakah suatu hubungan di sebuah dapur merupakan hubungan kerja atau bukan tidak bisa diselesaikan lewat artikel. Karena itu kami tidak menyatakan bahwa upah minimum otomatis mengikat honor relawan MBG.

Yang bisa kami lakukan adalah memberi pembandingnya, supaya Anda menilai sendiri. Upah Minimum Provinsi 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rp2.417.495 menurut Keputusan Gubernur DIY Nomor 442 Tahun 2025, sementara di DKI Jakarta Rp5.729.876 menurut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025. Selisih sebesar itu antar daerah menjelaskan kenapa juknis menetapkan rentang, bukan satu angka tunggal. Rinciannya ada di UMR Jogja 2026 dan UMR Jakarta 2026, daftar seluruh daerah di halaman UMR dan peta upah.

Satu komponen yang nyata dan sering luput dari pembicaraan soal nominal: juknis memasukkan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk personil SPPG, mencakup tenaga kerja non-ASN dan relawan, sebagai komponen biaya operasional. Perwakilan Yayasan yang bertanggung jawab memastikan pembayarannya. Perlindungan itu punya nilai, meskipun tidak muncul sebagai angka di slip mana pun. Untuk memahami komponen potongan dan iuran secara umum, lihat potongan gaji BPJS.

Cara memeriksa sendiri angka yang Anda dengar

Program ini menarik banyak pelamar sekaligus banyak penipu, dan angka gaji yang bombastis adalah umpan yang paling sering dipakai. BGN sendiri sudah menerbitkan imbauan agar masyarakat mewaspadai akun lowongan kerja tidak resmi. Lima langkah berikut cukup untuk memilahnya.

1. Buka naskah juknisnya, jangan ringkasannya. Dokumennya terbuka di halaman dokumen juknis BGN. Artikel yang menyebut gaji per posisi tanpa menautkan naskah apa pun, anggap belum terverifikasi.
2. Tanyakan posisi Anda masuk baris mana di Tabel 7. Jawabannya menentukan apakah honor Anda berasal dari biaya operasional dapur atau dari DIPA BGN Pusat, dan itu dua mekanisme berbeda.
3. Tanyakan jumlah hari operasional per bulan. Tanpa angka ini, tarif harian tidak bisa diterjemahkan menjadi penghasilan bulanan.
4. Pastikan BPJS Ketenagakerjaan benar-benar didaftarkan. Iuran itu sudah dianggarkan dalam biaya operasional, jadi Anda berhak menanyakan buktinya.
5. Curigai kanalnya, bukan desain posternya. Rekrutmen posisi di dapur dilakukan oleh Kepala SPPG masing-masing, jadi tidak ada pendaftaran nasional yang meminta biaya atau kode OTP.

Terakhir, juknis yang kami rujuk berlaku untuk Tahun Anggaran 2026, dan BGN menerbitkan petunjuk teknis baru tiap tahun anggaran. Sebelum memakai angka di halaman ini untuk keputusan besar, pastikan dulu juknis mana yang sedang berlaku.