Hak Karyawan Resign: Yang Wajib Dibayar dan yang Memang Tidak Ada

Pertanyaan soal hak karyawan resign hampir selalu tercampur dengan pertanyaan soal pesangon, padahal keduanya berdiri di pasal yang berbeda. Banyak panduan juga masih menyalin ketentuan yang naskah aslinya sudah dihapus sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Halaman ini hanya memuat yang benar-benar tertulis di peraturan yang masih berlaku, lengkap dengan nomor pasalnya.

Resign tetap dihitung sebagai PHK, tapi paketnya berbeda

Banyak orang mengira resign berada di luar kerangka pemutusan hubungan kerja. Secara hukum justru sebaliknya. Pengunduran diri atas kemauan sendiri terdaftar sebagai alasan PHK di Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Nomor 13 Tahun 2003 versi UU Nomor 6 Tahun 2023, dan diulang persis di Pasal 36 huruf i PP Nomor 35 Tahun 2021.

Yang membedakan bukan status peristiwanya, melainkan kompensasi yang menempel pada alasan PHK tersebut. PP 35/2021 memberi satu pasal khusus untuk tiap alasan PHK, dari Pasal 41 sampai Pasal 57, dan tiap pasal menyebut sendiri hak yang timbul. Pasal 50 adalah pasal untuk pengunduran diri, dan isinya hanya dua huruf. Tidak ada baris tentang pesangon di sana.

Uang penggantian hak, satu-satunya yang komponennya dipatok aturan

Uang penggantian hak adalah hak yang paling konkret bagi pekerja yang resign, karena isinya disebut satu per satu di Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021 dan diulang di Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003 versi UU 6/2023. Ada tiga:

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Hak cuti tahunan itu sendiri paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan terus menerus, menurut Pasal 79 ayat (3) UU 13/2003 versi UU 6/2023. Pelaksanaannya, termasuk kapan sisa cuti dianggap gugur, dikembalikan ke perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB lewat Pasal 79 ayat (4).
• Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja. Komponen ini sering dilupakan kedua belah pihak, padahal bunyinya tegas dan tidak bersyarat pada alasan PHK.
• Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Di sinilah bonus prorata atau tunjangan tertunda bisa masuk, kalau memang tertulis.

Uang pisah, dan kenapa banyak artikel masih keliru soal ini

Ini bagian yang paling sering salah dikutip. Pasal 50 PP 35/2021 berbunyi ringkas:

Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.- Pasal 50 PP Nomor 35 Tahun 2021

Pasal itu tidak membatasi uang pisah hanya untuk pekerja tertentu. Pembatasan yang sering beredar, yaitu bahwa uang pisah hanya untuk pekerja yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, berasal dari Pasal 162 ayat (2) UU 13/2003. Pasal 162 sudah dihapus seluruhnya oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 pada angka 54 perubahan klaster ketenagakerjaan, jadi kalimat itu mengutip pasal yang sudah tidak ada.

Tiga syarat yang membuat pengunduran dirimu sah

Pasal 50 tidak berdiri sendiri. Ia mensyaratkan pekerja memenuhi ketentuan Pasal 36 huruf i lebih dulu. Bunyi syaratnya sama persis dengan Pasal 154A ayat (1) huruf i UU 13/2003 versi UU 6/2023, dan hanya ada tiga:

1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Tertulis, bukan lisan, dan bukan pesan singkat tanpa jejak. Simpan bukti tanda terimanya.
2. Tidak terikat dalam ikatan dinas. Kalau kamu pernah dibiayai pelatihan atau pendidikan dengan perjanjian ikatan dinas yang masih berjalan, ketentuan perjanjian itu ikut berlaku.
3. Tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri. Menghilang di masa 30 hari itu berisiko mengubah kasusnya menjadi mangkir, yang diatur terpisah di Pasal 36 huruf j dan Pasal 51.

Tenggat 30 hari itu batas minimum. Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan boleh mengatur pemberitahuan yang lebih panjang, dan itu lazim di posisi manajerial. Sisi wawancara untuk perusahaan berikutnya dibahas terpisah di alasan resign saat interview.

JHT tetap bisa cair, JKP tidak

Dua program BPJS Ketenagakerjaan ini berlawanan perlakuannya untuk kasus resign, dan menyamakannya adalah kesalahan yang mahal.

• JHT bisa dicairkan. Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (2) huruf a memasukkan peserta yang mengundurkan diri ke kategori peserta yang berhenti bekerja. Pasal 8 menyebut manfaatnya dibayarkan tunai dan sekaligus setelah masa tunggu 1 bulan, terhitung sejak diterbitkannya keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. Perhatikan titik hitungnya, karena untuk kasus PHK Pasal 10 menghitungnya dari tanggal PHK.
• JKP tidak bisa diklaim. Pasal 20 ayat (1) huruf a PP Nomor 37 Tahun 2021 mengecualikan PHK karena mengundurkan diri dari manfaat JKP. Pengecualian itu masih utuh setelah PP tersebut diubah PP Nomor 6 Tahun 2025, yang hanya mengubah ayat (3). Halaman BPJS Ketenagakerjaan mencantumkan pengecualian yang sama.

Kalau haknya tidak dibayar, apa yang sebenarnya bisa ditempuh

Di sini banyak panduan terlalu berani menjanjikan konsekuensi. Sanksi administratif dan sanksi pidana perlu dipisahkan, karena daftar pasalnya berbeda dan tidak semuanya memuat pasal yang orang kira.

1. Sanksi administratif PP 35/2021 tidak mencakup Pasal 50. Pasal 61 ayat (1) menyebut daftar tertutup, yaitu Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan Pasal 59. Pasal 50 tidak ada di daftar itu, jadi jangan menjanjikan pembekuan kegiatan usaha atas dasar pasal ini.
2. Sanksi pidana justru ada, lewat jalur lain. Pasal 185 ayat (1) UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 memasukkan Pasal 156 ayat (1) ke daftar pasal berpidana, dengan ancaman penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100.000.000 sampai Rp400.000.000, dan dikualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan. Pasal 156 ayat (1) adalah kewajiban membayar uang penggantian hak saat terjadi PHK, dan resign termasuk PHK.
3. Uang pisah tidak ikut ke jalur pidana itu. Pasal 156 ayat (1) hanya menyebut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sengketa uang pisah bertumpu pada isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
4. Jalur penyelesaiannya perselisihan hak. UU Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 menyebut perselisihan hak sebagai perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Pasal 3 mewajibkan perundingan bipartit lebih dulu dengan batas 30 hari kerja. Kalau gagal, perkara dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan untuk mediasi, lalu berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.