Panduan Gaji

Gaji DPR: Rincian per Komponen dan Dasar Hukum Tiap Angkanya

Oleh Redaksi Karir Pintar6 November 2026Terakhir diperbarui .Laporkan koreksi

Ilustrasi surat peraturan pemerintah bercap dan slip tiga komponen bulanan anggota DPR RI: gaji pokok Rp4.200.000, tunjangan jabatan Rp9.700.000, dan uang paket Rp2.000.000, berjumlah Rp15.900.000

Gaji pokok anggota DPR RI adalah Rp4.200.000 per bulan, ditetapkan Pasal 1 huruf d PP Nomor 75 Tahun 2000. Di luar itu ada dua komponen bulanan lain yang juga bisa dibaca di naskah peraturannya: tunjangan jabatan Rp9.700.000 menurut Keppres Nomor 59 Tahun 2003 dan uang paket Rp2.000.000 menurut Keppres Nomor 60 Tahun 2003. Ketiganya berjumlah Rp15.900.000, dan jumlah itu hitungan kami, bukan angka yang tertulis di satu naskah. Komponen lain yang sering ikut dijumlahkan media tidak kami tayangkan angkanya karena dokumen resminya tidak dipublikasikan.

Pencarian tentang gaji DPR hampir selalu berakhir di angka yang saling bertentangan. Satu halaman menyebut belasan juta, halaman lain menyebut ratusan juta, dan hampir semuanya menyodorkan satu angka total tanpa menunjukkan dari mana tiap potongnya berasal. Masalahnya bukan ada pihak yang berbohong, melainkan penghasilan anggota DPR memang tidak diatur oleh satu dokumen. Ia tersebar di beberapa peraturan yang terbit pada tahun berbeda, ditambah sejumlah pos yang diatur di luar peraturan perundang-undangan dan naskahnya tidak pernah dipublikasikan. Halaman ini memisahkan keduanya: mana yang bisa dibuka naskahnya, dan mana yang tidak.

Jawaban singkat. Ada tiga komponen bulanan anggota DPR yang nominalnya bisa dibaca langsung di naskah peraturan yang berstatus berlaku: gaji pokok Rp4.200.000, tunjangan jabatan Rp9.700.000, dan uang paket Rp2.000.000. Untuk Ketua DPR, gaji pokoknya Rp5.040.000 dan tunjangan jabatannya Rp18.900.000. Angka-angka ini terakhir ditetapkan pada 2000 dan 2003, dan sampai hari ini belum diganti.

Tiga komponen yang nominalnya ada di naskah peraturan

Tabel di bawah ini sengaja memakai satu kolom khusus untuk dasar hukum, supaya tiap baris bisa kamu periksa sendiri tanpa harus percaya pada rekapnya. Perhatikan bahwa ketiga angka ini berasal dari tiga peraturan yang berbeda, jadi tidak ada satu dokumen pun yang memuat ketiganya sekaligus.

Komponen bulanan anggota DPR RI yang bukan pimpinan, beserta dasar hukum tiap baris
KomponenNominal per bulanDasar hukumSifat angka
Gaji pokokRp4.200.000Pasal 1 huruf d PP Nomor 75 Tahun 2000Tertulis di naskah
Tunjangan jabatanRp9.700.000Pasal 1 ayat (2) huruf d Keppres Nomor 59 Tahun 2003Tertulis di naskah
Uang paketRp2.000.000Pasal 1 Keppres Nomor 60 Tahun 2003Tertulis di naskah
Jumlah ketiganyaRp15.900.000Tidak ada. Ini penjumlahan tiga baris di atasHitungan kami

Baris terakhir perlu ditegaskan. Rp15.900.000 tidak tertulis di peraturan mana pun. Itu hasil kami menjumlahkan tiga baris di atasnya, dan kami tampilkan hanya karena tiap penyusunnya bisa ditelusuri. Cara kami memperlakukan angka hasil hitungan seperti ini dijelaskan di halaman metodologi.

Untuk pimpinan, dua dari tiga komponen itu berbeda. Keppres Nomor 59 Tahun 2003 tidak menyebut jabatan Ketua DPR secara eksplisit, melainkan memakai istilah umum Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Ketua DPR termasuk di dalamnya karena DPR didefinisikan sebagai lembaga tinggi negara pada Pasal 1 huruf b UU Nomor 12 Tahun 1980.

Perbandingan tiga komponen bulanan menurut jabatan, dari PP Nomor 75 Tahun 2000, Keppres Nomor 59 Tahun 2003, dan Keppres Nomor 60 Tahun 2003
JabatanGaji pokokTunjangan jabatanUang paketJumlah ketiganya
Ketua DPRRp5.040.000Rp18.900.000Rp2.000.000Rp25.940.000
Wakil Ketua DPRRp4.620.000Rp15.600.000Rp2.000.000Rp22.220.000
Anggota DPRRp4.200.000Rp9.700.000Rp2.000.000Rp15.900.000
DATA RESMI Dari mana nominal ini dibaca. Gaji pokok dari Pasal 1 PP Nomor 75 Tahun 2000, ditetapkan di Jakarta pada 4 September 2000 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 150. Tunjangan jabatan dari Pasal 1 ayat (2) Keppres Nomor 59 Tahun 2003, dan uang paket dari Pasal 1 Keppres Nomor 60 Tahun 2003, keduanya ditetapkan pada 31 Juli 2003. Ketiganya berstatus berlaku pada basis data peraturan resmi.
Peringkat jumlah tiga komponen bulanan: Ketua DPR Rp25.940.000, Wakil Ketua DPR Rp22.220.000, dan Anggota DPR Rp15.900.000
Uang paketnya sama untuk ketiga jabatan, yang membedakan gaji pokok dan tunjangan jabatan

Kenapa aturannya berlapis dan bukan satu dokumen

Struktur berlapis ini bukan kebetulan. Undang-undang payungnya, yaitu UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, memang sengaja tidak mencantumkan satu pun nominal. Ia hanya menyebut jenis haknya, lalu mendelegasikan penetapan angkanya ke peraturan di bawahnya. Pembagian tugasnya begini:

  • Gaji pokok: Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan gaji pokok setiap bulan, dan ayat (3) menyerahkan besarannya untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Itulah yang diisi PP Nomor 75 Tahun 2000.
  • Tunjangan: Pasal 3 ayat (1) menyebut tiga jenis, yaitu tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang punya nominal spesifik untuk anggota DPR hanya tunjangan jabatan, lewat Keppres Nomor 59 Tahun 2003.
  • Uang paket: Pasal 5 ayat (2) menyatakan Pimpinan dan Anggota DPR diberikan uang paket setiap bulan, dan ayat (4) menyerahkan ketentuannya ke Keputusan Presiden. Itulah Keppres Nomor 60 Tahun 2003.
  • Rumah jabatan dan kendaraan dinas: Pasal 7 ayat (1) menyediakannya bagi masing-masing Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, bukan bagi seluruh anggota. Undang-undang ini tidak mengatur rumah jabatan untuk anggota biasa.
  • Perjalanan dinas, perawatan kesehatan, uang duka, dan biaya pemakaman: Pasal 6 sampai Pasal 11 mengaitkannya dengan aturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, tanpa nominal sendiri.
Tiga kartu komponen bulanan anggota DPR RI: gaji pokok Rp4.200.000, tunjangan jabatan Rp9.700.000, dan uang paket Rp2.000.000, masing-masing dengan pasal dan peraturan sumbernya
Undang-undangnya hanya menyebut jenis hak, sedangkan nominal tiap komponen diisi peraturan turunan yang berbeda

Kenapa angka yang beredar bisa jauh lebih besar

Rekap yang beredar di internet umumnya memuat belasan baris tambahan seperti tunjangan komunikasi intensif, tunjangan kehormatan alat kelengkapan dewan, bantuan langganan listrik dan telepon, tunjangan asisten anggota, tunjangan beras, serta tunjangan istri dan anak. Dijumlahkan, totalnya bisa menembus seratus juta rupiah sebulan. Rincian itu hampir selalu merujuk pada satu dokumen yang sama, yaitu Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

Kami tidak menayangkan angka-angka itu, dan alasannya bukan karena kami menganggapnya salah. Alasannya adalah surat edaran tersebut tidak dipublikasikan naskahnya. Ia tidak ada di basis data peraturan resmi, dan portal dokumentasi hukum DPR sendiri tidak menyediakan jenis dokumen surat edaran. Yang tersedia hanyalah pemberitaan yang saling menyalin angka dari satu sama lain, tanpa ada satu pun yang menautkan dokumen aslinya. Sesuai kebijakan koreksi kami, komponen seperti ini kami kosongkan, bukan kami tebak. Perlakuan yang sama kami terapkan pada profesi lain yang tidak punya sumber resmi, misalnya di halaman gaji marshaller.

Dua kartu: tiga komponen punya naskah peraturan bernomor dan berjumlah Rp15.900.000 per bulan, sedangkan pos lain hanya merujuk surat edaran yang naskahnya tidak dipublikasikan sehingga nominalnya tidak ditayangkan
Pemisahnya bukan besar kecilnya angka, melainkan ada tidaknya naskah yang bisa kamu buka sendiri
Satu lagi alasan total lama sudah kedaluwarsa. Sepanjang 2024 dan 2025 anggota DPR sempat menerima tunjangan perumahan sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan. Pimpinan DPR mengumumkan pada 5 September 2025 bahwa pemberian tunjangan itu dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025, bersama sejumlah fasilitas lain, seperti diberitakan Kompas. Artinya rekap penghasilan yang masih memasukkan pos itu sudah tidak menggambarkan keadaan sekarang. Penghentiannya sendiri adalah kesepakatan rapat pimpinan, bukan pencabutan lewat peraturan bernomor, jadi kami tidak memasukkannya ke tabel komponen.

Nominalnya tidak berubah sejak 2000 dan 2003

Ini bagian yang paling sering luput. Gaji pokok anggota DPR terakhir ditetapkan lewat PP Nomor 75 Tahun 2000, yang menurut Pasal 4 punya daya laku surut terhitung sejak 1 April 2000. Tunjangan jabatan dan uang paket terakhir ditetapkan lewat dua Keputusan Presiden pada 31 Juli 2003, keduanya berlaku surut sejak 1 Januari 2003. Sejak itu tidak ada peraturan pengganti, dan ketiganya masih berstatus berlaku.

Konsekuensinya, gaji pokok Rp4.200.000 adalah angka nominal berusia lebih dari dua dasawarsa yang tidak pernah disesuaikan, berbeda dari gaji pokok PNS yang beberapa kali dinaikkan lewat Peraturan Pemerintah baru. Pola penyesuaian berkala pada aparatur sipil itu bisa kamu lihat di kenaikan gaji PNS 2025 dan kenaikan gaji pensiunan PNS. Fakta ini juga menjelaskan kenapa perdebatan publik lebih sering menyoroti tunjangan dan fasilitas ketimbang gaji pokoknya: yang bergerak memang bukan gaji pokoknya.

Empat langkah garis waktu: gaji pokok berlaku surut 1 April 2000, tunjangan jabatan dan uang paket berlaku surut 1 Januari 2003, tidak ada peraturan pengganti sampai 2026, lalu putusan Mahkamah Konstitusi 16 Maret 2026 memberi tenggat dua tahun
Dua titik penetapan, lalu lebih dari dua dasawarsa tanpa peraturan pengganti

Mahkamah Konstitusi memberi tenggat dua tahun untuk mengganti undang-undangnya

Pada 16 Maret 2026, Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang menguji UU Nomor 12 Tahun 1980. Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak diganti dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ... tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan.- Angka 3 amar Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025

Dua hal penting dari putusan ini. Pertama, undang-undangnya belum dicabut. Mahkamah justru menegaskan ia tetap berlaku selama masa tenggang, sehingga PP dan Keppres turunannya juga tetap menjadi dasar pembayaran hari ini. Kedua, kalau sampai batas waktunya tidak ada undang-undang pengganti, UU Nomor 12 Tahun 1980 dinyatakan kehilangan kekuatan hukum mengikat secara permanen. Alasan Mahkamah bersifat kelembagaan: setelah perubahan konstitusi, pembagian lembaga negara menjadi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sudah kehilangan pijakan, sementara lembaga seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial tidak tertampung dalam undang-undang tersebut, dan Dewan Pertimbangan Agung yang sudah tidak ada justru masih tercantum di dalamnya.

Yang perlu dipantau. Kalau undang-undang pengganti terbit, angka gaji pokok dan tunjangan yang ada di halaman ini kemungkinan besar ikut berubah. Periksa tanggal peninjauan di halaman ini sebelum memakai angkanya untuk keperluan yang serius, dan bandingkan dengan naskah di peraturan.go.id.

Pensiun anggota DPR dihitung dari gaji pokok, bukan dari total penghasilan

Bagian ini kerap disalahpahami, karena banyak yang mengira pensiun dihitung dari seluruh penghasilan bulanan. UU Nomor 12 Tahun 1980 menetapkan sebaliknya. Pasal 1 huruf g mendefinisikan dasar pensiun sebagai gaji pokok terakhir, bukan gaji pokok ditambah tunjangan. Lalu Pasal 13 ayat (2) mengatur besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan, dengan batas bawah 6 persen dan batas atas 75 persen.

Dengan rumus itu, satu periode penuh lima tahun setara 60 bulan masa jabatan, sehingga persentasenya 60 persen dan masih di bawah batas atas. Diterapkan pada gaji pokok anggota Rp4.200.000, hasilnya Rp2.520.000 per bulan. Perlu ditegaskan bahwa Rp2.520.000 adalah hitungan kami dari rumus dan dari nominal gaji pokok di PP Nomor 75 Tahun 2000, bukan angka yang tertulis di dalam undang-undang atau peraturan mana pun.

  1. Ambil dasar pensiunnya, yaitu gaji pokok terakhir sesuai jabatan (Pasal 1 huruf g).
  2. Hitung masa jabatan dalam satuan bulan, lalu kalikan 1 persen per bulan (Pasal 13 ayat (2)).
  3. Pastikan hasilnya tidak kurang dari 6 persen dan tidak lebih dari 75 persen dari dasar pensiun.
  4. Kalikan persentase akhir itu dengan dasar pensiun untuk memperoleh pensiun pokok per bulan.

Aturan turunannya juga ada di undang-undang yang sama. Pasal 17 ayat (1) menetapkan pensiun janda atau duda sebesar setengah dari pensiun yang terakhir diterima, sedangkan Pasal 16 menghentikan pembayaran pensiun bila penerimanya meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi pimpinan atau anggota lembaga tinggi negara. Skema ini berbeda dari pensiun aparatur sipil, dan juga berbeda dari tambahan penghasilan tahunan seperti gaji ke-13 yang dasar hukumnya terbit baru setiap tahun.

Gaji anggota DPR RI berbeda dari anggota DPRD

Kekeliruan yang sering terjadi adalah mencampur keduanya, padahal payung hukumnya sama sekali terpisah. Anggota DPR RI tunduk pada UU Nomor 12 Tahun 1980 beserta turunannya seperti dijelaskan di atas. Sementara hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, diatur PP Nomor 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023. Karena itu nominal DPRD tidak seragam antardaerah, sebab sebagiannya bergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing, sedangkan nominal DPR RI berlaku tunggal secara nasional.

Perbedaan lain yang layak dicatat, penghasilan anggota DPR bukan upah dalam pengertian hubungan kerja, sehingga tidak terikat ketentuan upah minimum. Kalau yang kamu cari sebenarnya acuan gaji untuk pekerjaan biasa, mulailah dari acuan gaji per profesi atau gaji PNS, dan pakai kalkulator gaji bersih untuk memperkirakan uang yang benar-benar diterima setelah potongan.

Sumber

Setiap angka di artikel ini dapat Anda telusuri ke sumber resmi berikut.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, 4 September 2000
  2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, 31 Juli 2003
  3. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, 31 Juli 2003
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, 26 Desember 1980
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 (naskah lengkap) - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 16 Maret 2026
  6. UU Hak Keuangan Kehilangan Relevansi, Perlu UU Baru - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 16 Maret 2026
  7. Halaman status PP Nomor 75 Tahun 2000 di basis data peraturan BPK - Database Peraturan BPK, 4 September 2000
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Database Peraturan BPK, 2 Juni 2017
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2017 - Database Peraturan BPK, 16 Januari 2023
  10. DPR Hentikan Tunjangan Perumahan sejak 31 Agustus 2025 - Kompas.com, 5 September 2025
Pertanyaan umum

FAQ

Jawaban singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul.

Berapa gaji pokok anggota DPR RI?

Rp4.200.000 per bulan, ditetapkan Pasal 1 huruf d PP Nomor 75 Tahun 2000. Nominal itu belum pernah diubah sejak peraturan tersebut berlaku surut pada 1 April 2000.

Berapa total gaji dan tunjangan anggota DPR per bulan?

Komponen yang nominalnya bisa dibaca di naskah peraturan berjumlah Rp15.900.000 per bulan, terdiri atas gaji pokok Rp4.200.000, tunjangan jabatan Rp9.700.000, dan uang paket Rp2.000.000. Jumlah itu hitungan kami dari tiga peraturan berbeda. Komponen lain yang beredar di media tidak kami tayangkan karena naskah resminya tidak dipublikasikan.

Berapa gaji Ketua DPR?

Gaji pokoknya Rp5.040.000 per bulan menurut Pasal 1 huruf a PP Nomor 75 Tahun 2000, ditambah tunjangan jabatan Rp18.900.000 menurut Keppres Nomor 59 Tahun 2003 dan uang paket Rp2.000.000 menurut Keppres Nomor 60 Tahun 2003. Ketiganya berjumlah Rp25.940.000, dan jumlah itu hitungan kami.

Kenapa angka gaji DPR di berbagai situs berbeda-beda?

Karena sebagian besar rekap menjumlahkan komponen dari sumber yang berbeda tingkat keandalannya. Tiga komponen punya naskah peraturan yang bisa dibuka, sedangkan belasan komponen lain hanya merujuk pada Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 yang salinan resminya tidak dipublikasikan. Sebagian rekap juga masih memasukkan tunjangan perumahan yang sudah dihentikan sejak 31 Agustus 2025.

Berapa pensiun anggota DPR setelah satu periode?

Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1980 menetapkan pensiun pokok sebesar 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan, minimal 6 persen dan maksimal 75 persen. Satu periode lima tahun setara 60 bulan, jadi persentasenya 60 persen. Diterapkan pada gaji pokok Rp4.200.000, hasilnya Rp2.520.000 per bulan. Angka terakhir ini hitungan kami, bukan nominal yang tertulis di peraturan.

Apakah aturan gaji DPR akan berubah dalam waktu dekat?

Berpotensi. Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 16 Maret 2026 memerintahkan pembentuk undang-undang mengganti UU Nomor 12 Tahun 1980 dalam waktu paling lama dua tahun. Selama masa itu undang-undang lamanya tetap berlaku, tetapi kalau tenggatnya terlewat tanpa pengganti, undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat secara permanen.

Apakah anggota DPR masih menerima tunjangan perumahan?

Tidak. Pimpinan DPR mengumumkan pada 5 September 2025 bahwa tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025, bersama sejumlah fasilitas lain. Karena itu rekap penghasilan yang masih memasukkan pos tersebut sudah tidak menggambarkan keadaan sekarang. Penghentiannya merupakan kesepakatan rapat pimpinan, bukan pencabutan lewat peraturan bernomor, sehingga pos itu tidak kami masukkan ke tabel komponen.

Terkait

Artikel lain yang mungkin berguna

Lanjutkan membaca topik yang berdekatan.

Gaji Outsourcing: Batas Bawah, Hak, dan Cara Mengecek Slipnya

Berapa gaji outsourcing, siapa yang wajib membayar, batas bawah upah minimum 2026, hak kompensasi PKWT, batas potongan gaji, dan cara mengecek slip gaji alih daya.

Baca artikel
Panduan Gaji

Surat Keterangan Gaji: Isi, Contoh, dan Cara Memintanya ke HRD

Apa itu surat keterangan gaji, bedanya dengan slip gaji dan surat keterangan kerja, isi wajibnya, contoh format, dan cara memintanya ke HRD tanpa ditolak.

Baca artikel
Panduan Gaji

Pajak Gaji Berapa Persen? Tarif PPh 21 Bulanan dan Tahunan Karyawan

Pajak gaji berapa persen? Tarif TER PPh 21 bulanan 0% sampai 34%, tarif Pasal 17 untuk Desember, PTKP 2026, contoh hitung gaji 5, 8, 10, dan 15 juta dari aturan resmi DJP.

Baca artikel
Panduan Gaji
Butuh bantuan lebih lanjut?

Masih ada yang mengganjal soal panduan gaji?

Kirim pertanyaan Anda. Kami bantu jawab dengan acuan data resmi, bukan tebakan.

Tanya via WhatsApp
← Kembali ke semua artikel