UMR Adalah Istilah Lama, dan Penggantinya Bukan PP 78/2015

Setiap tahun jutaan orang mengetik UMR di kolom pencarian, dan itu wajar. Istilah ini bertahan di percakapan sehari-hari, di lowongan kerja, bahkan di obrolan HRD. Yang tidak wajar adalah penjelasan populer soal kapan dan lewat aturan mana istilah itu diganti. Halaman ini menelusuri naskah aslinya, lalu menaruh empat jenis upah minimum yang benar-benar berlaku sekarang berdampingan, lengkap dengan pasal yang mengaturnya.

UMR adalah singkatan dari apa

UMR adalah kependekan dari Upah Minimum Regional, yaitu upah bulanan terendah yang boleh dibayarkan pengusaha di suatu wilayah. Istilah itu punya rumah resmi: Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang ditetapkan pada 12 Januari 1999. Di naskah itu upah minimum masih dibagi menjadi UMR Tingkat I untuk lingkup provinsi dan UMR Tingkat II untuk lingkup kabupaten atau kota, ditambah dua turunan sektoralnya.

Umurnya pendek. Satu tahun berselang, kewenangan menetapkan upah minimum berpindah ke provinsi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pertimbangan itu dikutip langsung di bagian Menimbang huruf a keputusan tahun 2000, dan menjadi alasan kenapa penyebutan "regional" perlu diganti menjadi penyebutan yang mengikuti batas pemerintahan.

Perubahan istilahnya ada di Pasal I angka 1, kalimat pertama dari batang tubuh keputusan tersebut. Naskahnya bisa diunduh siapa pun dari portal dokumentasi hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Satu catatan teknis supaya tidak bingung ketika mencarinya sendiri: berkas PDF-nya bernama 225.pdf, bukan 226, meskipun nomor keputusannya KEP-226/MEN/2000.

Penulisan dan penyebutan istilah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 yaitu: Istilah "Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk.I)" diubah menjadi "Upah Minimum Propinsi", istilah "Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk.II)" diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota", istilah "Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk.I)" diubah menjadi "Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi)", dan istilah "Upah Minimum sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk.II)" diubah menjadi "Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMS Kabupaten/Kota)".- Pasal I angka 1 Kepmenakertrans Nomor KEP-226/MEN/2000

Keputusan yang sama juga mengubah Pasal 3 Permenaker PER-01/MEN/1999 sehingga upah minimum resmi terdiri dari empat jenis, dan mengubah Pasal 4 ayat (2) dengan aturan bahwa gubernur yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota harus menetapkannya lebih besar dari Upah Minimum Provinsi. Dua prinsip itu bertahan sampai sekarang, meski peraturan pelaksananya sudah berganti beberapa kali.

Empat jenis upah minimum yang berlaku sekarang

Dasar hukum yang berlaku hari ini bukan lagi keputusan tahun 2000, melainkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasal 25 ayat (1) hasil perubahan itu menyebut upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu, upah minimum sektoral provinsi, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Frasa "dengan syarat tertentu" itu yang membedakan mana yang pasti ada di setiap wilayah dan mana yang bergantung kondisi. Dua jenis wajib ditetapkan gubernur, dua jenis lainnya bersyarat.

Sumber kewajiban UMP ada di dua tempat sekaligus. Pasal 88C ayat (1) UU Ketenagakerjaan hasil perubahan UU Cipta Kerja menyatakan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, dan Pasal 27 ayat (1) PP 49/2025 menegaskannya dengan tambahan frekuensi, yaitu setiap tahun. Untuk UMK, Pasal 88C ayat (2) memakai kata "dapat", lalu ayat (3) mempersempitnya: penetapan UMK hanya dilakukan bila hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP. Itu sebabnya banyak kabupaten dan kota di Indonesia tidak punya UMK sendiri dan tetap memakai UMP provinsinya.

• Nilai UMK harus lebih tinggi dari UMP, karena penetapannya memang hanya dilakukan ketika hasil hitungannya melampaui UMP (Pasal 88C ayat (3)).
• Nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP, ditegaskan di Pasal 35C ayat (1) huruf a PP 49/2025.
• Nilai UMSK harus lebih tinggi dari UMK, ditegaskan di Pasal 35H ayat (1) huruf a PP 49/2025.
• Upah minimum sektoral hanya berlaku untuk sektor tertentu yang memenuhi tiga kriteria: kategori usaha lima digit KBLI, ada lebih dari satu perusahaan menengah atau besar, dan karakteristik serta risiko kerja yang berbeda dari sektor lain (Pasal 35B ayat (2)).

Siapa yang terikat upah minimum dan siapa yang tidak

Ini bagian yang paling sering disalahpahami, dan sekaligus paling sering dipakai keliru oleh kedua belah pihak. Pasal 88E ayat (1) UU Ketenagakerjaan hasil perubahan UU Cipta Kerja menyatakan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Ada satu kelompok yang memang dikecualikan secara tegas. Pasal 90B ayat (1) menyatakan ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Pengecualian itu tidak berarti bebas sepenuhnya. Ayat (2) mengharuskan upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dan ayat (3) memberi batas bawah berupa persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat menurut data lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Perhatikan juga apa yang tidak dikatakan Pasal 88E ayat (1). Pasal itu menetapkan siapa yang dijamin lantai upah minimum, bukan memberi izin memotong gaji pekerja lama sampai sebatas upah minimum. Pasal 88A ayat (4) melarang kesepakatan pengupahan yang lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (5) menyatakan kesepakatan semacam itu batal demi hukum.

Membayar di bawah upah minimum adalah tindak pidana

Larangannya satu kalimat dan tidak bercabang. Pasal 88E ayat (2) berbunyi: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Tidak ada pengecualian kesepakatan, tidak ada pengecualian karena pekerja bersedia.

Sanksinya berada di Pasal 185. Ayat (1) mengancam pelanggar Pasal 88E ayat (2), bersama beberapa pasal lain, dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000 serta paling banyak Rp400.000.000. Ayat (2) menegaskan perbuatan itu adalah tindak pidana kejahatan, bukan pelanggaran ringan.

Kalau upahmu dibayar di bawah angka yang berlaku, langkahnya bertahap. Pastikan dulu kamu memakai angka yang benar untuk wilayah tempat perusahaan beroperasi, bukan alamat rumahmu, karena Pasal 1 angka 3 Kepmenakertrans KEP-226/MEN/2000 mendefinisikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagai upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota tersebut. Sesudah itu kumpulkan slip gaji dan perjanjian kerja, sampaikan keberatan tertulis, lalu adukan ke dinas ketenagakerjaan setempat atau lewat kanal bantuan Kemnaker.

Siapa yang menetapkan angkanya, dan kapan

Semua jenis upah minimum ditetapkan oleh gubernur, termasuk UMK dan UMSK yang lingkupnya kabupaten atau kota. Bupati dan wali kota hanya merekomendasikan, tidak menandatangani penetapannya. Yang menghitung adalah dewan pengupahan, sebuah lembaga tripartit yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota.

1. Dewan pengupahan provinsi menghitung penyesuaian nilai upah minimum provinsi, lalu merekomendasikannya kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan provinsi (Pasal 28).
2. Dewan pengupahan kabupaten/kota menghitung penyesuaian UMK, menyampaikannya kepada bupati atau wali kota, yang kemudian merekomendasikannya kepada gubernur (Pasal 34 ayat (5)).
3. Gubernur menetapkan UMK dengan Keputusan Gubernur dan mengumumkannya paling lambat tanggal 25 November tahun berjalan (Pasal 35 ayat (2)).
4. UMSP diumumkan paling lambat 5 hari setelah UMP ditetapkan (Pasal 35E ayat (1)).
5. Angka yang diumumkan itu berlaku terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 35 ayat (4)).

Besarannya bukan hasil tawar-menawar bebas. Pasal 26 ayat (2) mewajibkan penggunaan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu itu disimbolkan alfa dan berada dalam rentang 0,50 sampai 0,90 menurut Pasal 26 ayat (6). Nilainya ditentukan dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota dengan menimbang keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (Pasal 26 ayat (7)). Datanya bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik (Pasal 26 ayat (10)).

Lima salah kaprah soal UMR yang paling sering beredar

Satu kebiasaan terakhir yang layak ditinggalkan: menyebut UMR sebagai tolok ukur gaji yang pantas. Upah minimum adalah jaring pengaman untuk pekerja yang paling baru masuk, bukan target karier. Untuk mengukur apakah tawaran gajimu masuk akal, bandingkan dengan rentang pasar per profesi di halaman acuan gaji, lalu pakai angka daerahmu sebagai batas bawah negosiasi, bukan sebagai patokan atas.

Kalau ingin melihat bagaimana semua aturan di atas muncul dalam angka nyata, contoh per daerah sudah kami bedah satu per satu dari naskah keputusan gubernurnya: UMR Surabaya 2026 untuk kota dengan UMK tertinggi di Jawa Timur, UMR Semarang untuk ibu kota Jawa Tengah, dan UMR Cikarang 2026 untuk kawasan industri yang sebenarnya memakai UMK Kabupaten Bekasi.