Cara Menghitung THR: Rumus Masa Kerja Dibagi 12 dan Contohnya

Rumus THR pendek dan tidak berubah sejak 2016. Yang panjang adalah situasi di sekelilingnya: upah mana yang dipakai sebagai dasar, bagaimana kalau kamu pekerja harian lepas, dan apa yang bisa dilakukan kalau THR-nya telat atau dicicil. Artikel ini menelusuri naskah aturannya pasal demi pasal supaya kamu bisa memeriksa sendiri angka yang kamu terima.

Rumus THR dan dua cabang masa kerja

Seluruh perhitungan THR bercabang di satu titik saja, yaitu apakah masa kerjamu sudah mencapai 12 bulan secara terus menerus atau belum. Pasal 3 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 menuliskannya dalam dua huruf yang saling melengkapi.

Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12, dikali 1 (satu) bulan upah.- Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Permenaker Nomor 6 Tahun 2016

Pembaginya selalu 12, bukan jumlah bulan yang tersisa sampai hari raya dan bukan jumlah bulan dalam tahun berjalan. Perhatikan juga frasa secara terus menerus: yang dihitung adalah masa kerja yang berlanjut tanpa putus, bukan akumulasi dari beberapa periode terpisah.

Satu hal perlu disampaikan apa adanya: naskah Pasal 3 tidak mengatur pembulatan masa kerja yang tidak genap sebulan. Kalau masa kerjamu 7 bulan 20 hari, peraturannya tidak menyebutkan apakah sisa 20 hari dibulatkan ke atas, ke bawah, atau dihitung sebagai pecahan bulan. Praktiknya diserahkan ke perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Cara kami memperlakukan bagian yang tidak tertulis dijelaskan di halaman metodologi.

Upah mana yang dikalikan

Di sinilah hasil hitungan paling sering meleset. Yang dimaksud 1 bulan upah bukan angka yang masuk rekeningmu, dan bukan pula seluruh penghasilan bulanan termasuk lembur dan uang makan harian. Pasal 3 ayat (2) membatasinya ke dua kemungkinan komponen saja.

Dua baris itu memang seluruh isi pasalnya. Tunjangan tidak tetap tidak disebut sebagai komponen dasar THR. Tunjangan yang besarannya berubah mengikuti kehadiran, target, atau shift umumnya masuk kategori itu, sehingga tidak ikut dikalikan. Untuk memisahkannya, buka rincian di slip gaji kamu, dan mintalah ke HRD kalau slipmu tidak memerincinya.

Siapa yang berhak menerima THR

Syarat masuknya cuma satu angka, dan angkanya rendah. Pasal 2 ayat (1) mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Ayat (2) menegaskan bahwa hak itu berlaku bagi pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.

Artinya status kontrak bukan alasan untuk tidak diberi THR. Pekerja PKWT dengan masa kerja tiga bulan tetap berhak, hanya besarannya proporsional. Kalau belum yakin masuk kategori mana, baca dulu perbedaan PKWT dan PKWTT.

Ada empat ketentuan turunan yang juga diatur dan sering terlewat:

• Kena PHK menjelang hari raya. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa pekerja dengan hubungan kerja PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan tetap berhak atas THR. Ayat (3) menegaskan ketentuan ini tidak berlaku bagi pekerja PKWT yang perjanjiannya berakhir sebelum hari raya keagamaan.
• Dipindahkan ke perusahaan lain. Pasal 8 mengatur bahwa pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut berhak atas THR di perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan lama ia belum mendapatkan THR.
• Hari raya yang dipakai adalah hari rayamu sendiri. Pasal 5 ayat (1) menyatakan THR diberikan 1 kali dalam 1 tahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja, dan Pasal 1 angka 2 memerincinya sebagai Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek. Waktu lain boleh disepakati lewat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama menurut Pasal 5 ayat (3).
• Wajib dalam bentuk uang rupiah. Pasal 6 menutup celah pembayaran berupa barang, parsel, atau voucher.

Contoh perhitungan bertahap

Semua nominal di bawah ini adalah angka contoh untuk mendemonstrasikan rumus, bukan data upah siapa pun dan bukan acuan besaran gaji. Ganti dengan angka upahmu sendiri. Yang mengikat dari bagian ini hanya urutan langkahnya, bukan nominalnya. Untuk acuan besaran upah di daerahmu, lihat UMR per provinsi dan kota.

Contoh pertama: masa kerja 15 bulan. Karena sudah melewati 12 bulan secara terus menerus, cabang yang berlaku adalah Pasal 3 ayat (1) huruf a. Masa kerja yang lebih dari 12 bulan tidak menambah besaran, karena pasalnya mematok 1 kali upah sebulan.

Contoh kedua: masa kerja 7 bulan. Sekarang cabangnya berpindah ke Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan rumus proporsionalnya bekerja.

Contoh ketiga: pekerja harian lepas dengan masa kerja 8 bulan. Langkahnya bertambah satu, karena upah sebulannya harus dicari lebih dahulu. Pasal 3 ayat (3) huruf b menetapkan dasarnya adalah rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Misalkan total upah yang diterima selama 8 bulan itu Rp24.000.000.

Untuk mencoba kombinasi angkamu sendiri tanpa menghitung manual, masukkan upah dan masa kerjamu ke kalkulator THR. Perlu diingat, THR adalah penghasilan bruto dan masih menjadi objek pemotongan pajak sebelum diterima. Untuk memperkirakan penghasilan bersih bulananmu, pakai kalkulator gaji bersih.

Kapan THR wajib dibayar dan apakah boleh dicicil

Tenggatnya sama di dua tingkat aturan sekaligus. Pasal 5 ayat (4) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan THR wajib dibayarkan pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Batas yang sama diulang di Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyebutnya paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

PP itu juga menempatkan THR dalam kerangka pengupahan nasional. Pasal 6 ayat (2) membagi penghasilan pekerja menjadi upah dan pendapatan non-upah, lalu Pasal 8 ayat (1) menyebut pendapatan non-upah berupa tunjangan hari raya keagamaan. Bedanya dengan insentif, bonus, dan uang servis di Pasal 8 ayat (2) terletak pada kata kerjanya: THR wajib diberikan menurut Pasal 9 ayat (1), sedangkan yang lain hanya dapat diberikan. THR bukan kebijakan baik hati perusahaan.

Angka 1 sampai 6 edaran itu menegaskan ulang isi Permenaker, mulai dari syarat masa kerja 1 bulan sampai aturan pekerja harian lepas. Satu ketentuan yang tidak ada di Permenaker tetapi muncul di edaran adalah angka 5: bagi pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, upah 1 bulan dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Kalau THR tidak dibayar, telat, atau dicicil

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 punya bab khusus untuk ini, yaitu Bab IV tentang Denda dan Sanksi Administratif. Ada dua konsekuensi yang berbeda, dan keduanya perlu dibedakan supaya harapanmu tidak salah tempat.

• Terlambat membayar: denda 5 persen. Pasal 10 ayat (1) menyatakan pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar, terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban membayar. Ayat (2) menegaskan denda itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR-nya.
• Tidak membayar sama sekali: sanksi administratif. Pasal 11 ayat (1) menyatakan pengusaha yang tidak membayar THR dikenai sanksi administratif.

Langkah praktis kalau THR-mu bermasalah, dari yang paling ringan:

1. Kumpulkan buktinya lebih dulu: perjanjian kerja, peraturan perusahaan, slip gaji beberapa bulan terakhir, dan catatan tanggal masuk kerja. Kalau kamu sudah resign atau kena PHK, paklaring berguna untuk membuktikan masa kerja.
2. Hitung sendiri angka yang seharusnya dengan rumus di artikel ini, atau lewat kalkulator THR, supaya kamu datang dengan angka, bukan sekadar perasaan kurang.
3. Periksa dulu komponen upah yang kamu pakai. Kalau kamu keliru memasukkan tunjangan tidak tetap ke dasar perhitungan, angkamu akan kebesaran dan justru melemahkan posisimu.
4. Sampaikan keberatan tertulis ke HRD dengan menyebut pasal dan angkanya, bukan keluhan umum.
5. Kalau tidak ada perubahan, minta bantuan serikat pekerja, lalu adukan ke dinas tenaga kerja di kabupaten atau kota tempat perusahaan berada.
6. Menjelang hari raya, pemerintah membuka kanal khusus. Pada bagian langkah pelaksanaan nomor 2, SE Menaker 2026 meminta tiap provinsi dan kabupaten atau kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan untuk konsultasi dan penegakan hukum THR, terintegrasi lewat poskothr.kemnaker.go.id.

THR karyawan swasta bukan gaji ke-13

Dua istilah ini sering tertukar karena sama-sama pembayaran tambahan menjelang pertengahan tahun, padahal dasar hukum dan penerimanya berbeda sama sekali. THR keagamaan diatur Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dan PP Nomor 36 Tahun 2021, berlaku untuk pekerja di perusahaan, dan besarannya mengikuti masa kerja. Gaji ke-13 diatur Peraturan Pemerintah yang terbit baru setiap tahun anggaran, berlaku untuk aparatur negara dan penerima pensiun, dan komponennya ditetapkan sendiri di PP tahun itu.

Konsekuensinya praktis: rumus di artikel ini tidak berlaku untuk ASN, dan jadwal pencairan gaji ke-13 tidak bisa dipakai untuk memperkirakan kapan THR swasta cair. Rinciannya kami bahas terpisah di gaji ke-13.

THR juga bukan satu-satunya hak yang rumusnya diatur peraturan. Hitungan jam kerja di luar jam normal ada di cara menghitung upah lembur, gaji untuk masa kerja tidak penuh sebulan ada di gaji prorata, dan hak saat hubungan kerja berakhir ada di cara menghitung pesangon.