Perusahaan Tidak Memberi Slip Gaji: Hak Kamu dan Langkah yang Bisa Ditempuh

Rincian gaji sering dianggap kebaikan hati perusahaan, bukan kewajiban, sehingga banyak pekerja diam saja ketika uangnya masuk rekening tanpa satu lembar pun keterangan. Bentuk dan cara membuat slip gaji sudah dibahas di halaman slip gaji. Yang dibahas di sini tiga hal lain: apa dasar hukumnya, apa yang bisa kamu tuntut, dan apa yang terjadi setelah kamu mengadu.

Perusahaan memang wajib memberikannya, ini pasalnya

Kewajiban ini tidak ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami menelusuri naskah resmi UU Nomor 13 Tahun 2003 dan kata bukti pembayaran, rincian upah, maupun slip tidak muncul sama sekali di dalamnya. Aturannya berada satu tingkat di bawahnya, di Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, dan bunyinya sangat pendek.

Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.- Pasal 53 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Tiga hal sering terlewat dari kalimat sependek itu, dan ketiganya menentukan kuat tidaknya posisimu saat menagih.

• Kata slip gaji tidak dipakai aturan. Kata slip nol kali muncul di seluruh naskah PP Nomor 36 Tahun 2021. Nama resminya bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah. Jadi kalau HRD berkilah bahwa perusahaan tidak menerbitkan slip, yang kamu tagih bukan bentuknya melainkan rinciannya. Surel, cetak, atau tampilan aplikasi payroll sama-sama sah.
• Waktunya ditentukan, yaitu pada saat upah dibayarkan. Bukan setahun sekali, bukan nanti waktu resign, bukan hanya kalau diminta. Praktik memberi rincian sebatas bila ada yang bertanya sudah menyimpang dari bunyi pasalnya.
• Cakupannya luas, tanpa pengecualian status. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pekerja atau buruh sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Karyawan kontrak, masa percobaan, dan perusahaan kecil tidak dikecualikan, dan perbedaan PKWT dan PKWTT tidak mengubahnya.

Sanksinya benar-benar ada, tapi bentuknya bukan uang untuk kamu

Bagian ini paling sering salah dikutip, dan salahnya ke dua arah. Sebagian tulisan menjanjikan denda atau ancaman pidana yang tidak ada naskahnya. Sebagian lain menyerah dan menyimpulkan tidak ada sanksinya sama sekali. Untuk kasus ini keduanya keliru: sanksinya ada, tertulis, dan menyebut Pasal 53 ayat (2) secara eksplisit.

Yang perlu dipahami, tidak semua kewajiban di PP Nomor 36 Tahun 2021 punya sanksi. Pasal 79 ayat (1) hanya menyebut enam ketentuan, dan rincian upah ada di dalamnya.

Artinya, di mata peraturan ini, tidak memberikan rincian upah berdiri sejajar dengan tidak membayar tunjangan hari raya. Sanksinya berjenjang, dan Pasal 79 ayat (2) menegaskan pengenaannya dilakukan secara bertahap.

1. Teguran tertulis, yaitu peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan pengusaha.
2. Pembatasan kegiatan usaha, berupa pembatasan kapasitas produksi dalam waktu tertentu dan penundaan pemberian izin usaha di satu atau beberapa lokasi.
3. Penghentian sementara alat produksi, sebagian atau seluruhnya, dalam waktu tertentu.
4. Pembekuan kegiatan usaha, yaitu menghentikan seluruh proses produksi barang atau jasa dalam waktu tertentu.

Kenapa rincian upah bukan sekadar formalitas

Menagih selembar rincian terdengar sepele sampai kamu sadar rincian itulah satu-satunya cara memeriksa apakah potonganmu sah. PP Nomor 36 Tahun 2021 memasang beberapa pagar pengaman, dan semuanya cuma bisa diperiksa kalau angkanya kelihatan.

• Ada batas 50 persen. Pasal 65 menyatakan jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja.
• Daftar potongan yang boleh itu terbatas. Pasal 63 ayat (1) hanya mengizinkan pemotongan untuk denda, ganti rugi, uang muka upah, sewa rumah atau barang milik perusahaan, utang atau cicilan utang pekerja, dan kelebihan pembayaran upah.
• Potongan untuk pihak ketiga butuh surat kuasa. Pasal 64 ayat (1) mensyaratkan surat kuasa dari pekerja, dan ayat (2) menyatakan surat kuasa itu setiap saat dapat ditarik kembali. Pengecualiannya hanya kewajiban kepada negara dan iuran jaminan sosial.
• Gaji telat pun ada dendanya. Pasal 61 ayat (1) mengatur denda 5% per hari mulai hari keempat sampai kedelapan, lalu tambahan 1% per hari sesudahnya. Ayat (2) menegaskan denda itu tidak menghapus kewajiban membayar upahnya.

Rincian yang sama kamu butuhkan untuk memverifikasi hal lain: apakah upah lemburmu benar, apakah gaji prorata bulan pertamamu wajar, dan apakah posisimu sesuai struktur dan skala upah yang menurut Pasal 21 ayat (2) wajib diberitahukan secara perorangan. Untuk memeriksa angka bersihnya, pakai kalkulator gaji bersih.

Langkah bertahap kalau slip gaji tidak juga diberikan

Urutannya penting. Melompat langsung ke dinas tanpa jejak permintaan tertulis membuat posisimu lemah, karena Pasal 80 ayat (2) menyatakan sanksi dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas, dan pemeriksaan itu berangkat dari pengaduan atau tindak lanjut pengawasan.

Contoh surat permintaan tertulis yang bisa disalin

Draf berikut sengaja pendek dan tidak menuduh, karena tujuannya mendapatkan rincian, bukan memenangkan perdebatan. Ganti setiap bagian dalam kurung siku dengan data sebenarnya, kirim dari surel kantormu ke HRD, dan tembuskan ke atasan langsung.

• Perihal: Permohonan Bukti Pembayaran Upah beserta Rinciannya
• Kepada Yth. [nama atau jabatan penerima, misalnya HR Manager], [nama badan usaha lengkap]
• Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
• Nama: [nama lengkap sesuai data kepegawaian]
• Nomor Induk Karyawan: [nomor induk karyawan, kosongkan bila tidak ada]
• Jabatan: [jabatan] pada [departemen atau divisi]
• bermaksud memohon bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah untuk periode [sebutkan bulan dan tahunnya, misalnya Juli sampai September 2026].
• Permohonan ini mengacu pada Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha memberikan bukti pembayaran upah memuat rincian upah pada saat upah dibayarkan, serta Pasal 52 ayat (1) mengenai hak pekerja meminta keterangan mengenai upah untuk dirinya sendiri.
• Rincian dapat disampaikan dalam bentuk cetak maupun berkas digital ke alamat surel ini, paling lambat [sebutkan tanggal, beri jeda wajar 7 sampai 14 hari kerja].
• Atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.
• [nama kota], [tanggal surat dibuat]. Hormat saya, [nama lengkap dan tanda tangan]

Ke mana pengaduan dikirim dan apa yang terjadi setelahnya

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan pegawai pengawas yang berkompetensi dan independen menurut Pasal 176 UU Nomor 13 Tahun 2003, dan ditempatkan pada unit kerja tersendiri di pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota menurut Pasal 178 ayat (1). Aturan yang lebih baru dan lebih spesifik untuk pengupahan, yaitu Pasal 78 PP Nomor 36 Tahun 2021, hanya menyebut dua tempat: kementerian ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan provinsi. Jadi mulailah dari dinas tingkat provinsi tempat perusahaanmu berada.

Untuk kanal nasional, Pusat Bantuan Kemnaker membuka tiga pintu yang peruntukannya berbeda dan sering tertukar. Salah pintu berarti laporanmu mengendap di antrean yang keliru.

Selain jalur daring, Pusat Bantuan Kemnaker mencantumkan call center 1500630 dan telepon 021-5255733, dengan alamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta 12750. Pengaduan daring dikirim lewat SP4N-LAPOR, dan daftar kanalnya bisa dicek di Pusat Bantuan Kemnaker.

Satu catatan penutup. Selama masih bekerja, mintalah rinciannya rutin dan simpan sendiri, jangan menunggu sampai betul-betul butuh. Rincian upah dipakai saat mengajukan kredit, memverifikasi iuran jaminan sosial, dan memastikan dasar perhitungan pesangon. Kalau kamu sedang mengurus dokumen keluar, paklaring biasanya diminta bersamaan, dan menagih keduanya sekaligus lebih mudah daripada kembali dua kali.